Fatamorgana Daya Beli: Saat Transaksi Disangka Kesejahteraan

Oleh: Andri Yudhi Supriadi *)

INVESTORTRUST - Akhir pekan lalu, sebuah mal di pinggiran kota dipadati pengunjung sejak siang. Antrean di gerai makanan mengular sampai keluar toko, eskalator penuh, dan area parkir basement sulit cari slot kosong. Di salah satu grup WhatsApp keluarga, seorang pedagang online juga baru cerita: omzetnya bulan ini naik, "alhamdulillah rame banget".

Kalau cuma lihat dari permukaan, gampang menyimpulkan: ekonomi sedang bagus-bagusnya.

Tapi ada satu hal yang ganjil. Seorang karyawan di salah satu fintech paylater pernah membagikan cerita serupa: target pertumbuhan kuartal ini "gila-gilaan", dan limit kredit nasabah sekarang dinaikkan otomatis tanpa harus diajukan. Tinggal notifikasi masuk: "Limit Anda telah dinaikkan jadi Rp 5 juta."

Dua potret ini, mal yang ramai dan limit paylater yang naik otomatis, mungkin saling berhubungan lebih erat dari yang terlihat sepintas.

Sejak dulu, konsumsi dipakai sebagai cermin kesejahteraan. Logikanya sederhana: kalau orang belanja, berarti orang punya uang. Logika ini lahir di era ketika "punya uang" dan "belanja sekarang" hampir selalu beriringan, gajian dulu, baru belanja bulanan. Sekarang urutannya bisa dibalik. Belanja dulu, gajian belakangan. Yang menjembatani jarak waktu itu, paylater.

Paylater, cicilan tanpa kartu kredit, fitur "bayar dalam 3x tanpa bunga", semua ini bikin orang bisa belanja hari ini meski uangnya belum ada. Secara statistik, transaksi tetap tercatat sebagai konsumsi. Tapi siapa yang sebenarnya membayar hari ini? Pendapatan bulan depan. Atau bulan depannya lagi.

Inilah yang bisa disebut fatamorgana daya beli.

Angka yang Bikin Berhenti Sejenak

Data OJK soal ini cukup bikin berhenti scroll sebentar. Outstanding kredit BNPL perbankan per April 2026 sudah Rp 29,3 triliun. Tumbuh 37,29% dari tahun sebelumnya. Rekening aktifnya 31,76 juta. Bukan angka kecil, dan yang lebih menarik, jumlah ini terus naik tiap bulan, dari 30,81 juta di Maret jadi 31,76 juta di April. Artinya, ada ratusan ribu rekening baru hanya dalam sebulan.

Bandingkan dengan pertumbuhan kredit perbankan secara umum: 9,98%. Selisihnya nyaris empat kali lipat.

Di perusahaan pembiayaan non-bank malah lebih liar lagi Rp 12,93 triliun, tumbuh 56,92% setahun.

Bukan berarti ini semua buruk. Paylater itu sah, dan kadang memang menolong, misalnya saat ban motor bocor tiga hari sebelum gajian dan ada kebutuhan ganti sekarang juga, bukan minggu depan. Tapi pertumbuhannya yang jauh melampaui kredit produktif ini lebih cocok jadi alarm daripada bahan rayaan di laporan "ekonomi digital tumbuh pesat".

Karena yang tumbuh bukan daya beli. Yang tumbuh adalah kemampuan masyarakat untuk menunda bayar dan kemampuan menunda itu ada batasnya.

Kelas Menengah yang Diam-diam Menghilang

Ini bagian yang paling jarang dibahas, padahal mungkin paling penting.

BPS dan Mandiri Institute mencatat jumlah kelas menengah Indonesia pada 2025 turun jadi 46,7 juta jiwa—dari sebelumnya 47,9 juta di 2024. Kalau ditarik lebih jauh lagi, di 2019 angkanya masih 57,33 juta. Jadi dalam enam tahun, lebih dari 10 juta orang "hilang" dari kategori kelas menengah.

Sementara itu, kelompok "menuju kelas menengah"—istilah halus untuk yang rentan turun kelas sewaktu-waktu kini mencapai 142 juta jiwa, alias lebih dari separuh penduduk Indonesia.

Pertanyaannya jadi mirip dengan cerita pedagang online di atas: omzetnya naik, tapi apakah pelanggannya juga makin sejahtera, atau justru makin sering "klik bayar nanti" untuk barang yang dia jual?

Kalau daya beli benar-benar menguat, mengapa basis kelas menengah yang menjadi mesin konsumsi utama negara ini justru menyusut, dan penyusutan 2025 ini bahkan tercatat sebagai yang paling tajam sejak 2019? Kalau kondisi keuangan rumah tangga membaik, mengapa pembiayaan konsumtif yang melonjak paling kencang dibanding semua jenis kredit lain?

Dua data ini, secara logika, seharusnya tidak bisa hidup berdampingan dengan tenang. Tapi nyatanya, sekarang, keduanya hidup berdampingan.

Utang yang Tak Lagi Terasa Seperti Utang

Dulu, kalau mau kredit, ada "ritualnya". Ke bank, ambil nomor antrean, isi formulir, fotokopi KTP dan slip gaji, tunggu beberapa hari. Proses itu, meski terasa merepotkan, sebenarnya jadi filter alami. Ada jeda waktu untuk berpikir ulang: "apakah ini benar-benar perlu sekarang?"

Sekarang tinggal klik "bayar nanti". Tiga detik, selesai. Tidak ada jeda untuk mikir.

Hasilnya, dua jenis konsumsi yang sumbernya beda total, yang dibiayai kenaikan gaji dan yang dibiayai utang, kelihatan sama persis di permukaan. Sama-sama bikin kasir sibuk, sama-sama masuk angka "pertumbuhan ekonomi".

Padahal bedanya besar. Konsumsi dari produktivitas itu seperti sumur yang terus mengisi ulang dirinya. Konsumsi dari utang itu seperti menguras tangki cadangan, kelihatan penuh sekarang, tapi levelnya terus turun di balik permukaan.

Pertanyaan yang Sebenarnya Lebih Penting

Buat pembuat kebijakan, godaannya besar: angka konsumsi naik itu enak dipajang di slide.

Tapi pertanyaan yang lebih relevan bukan "berapa banyak yang dibelanjakan", melainkan "duitnya dari mana". Dari kenaikan gaji riil? Dari lapangan kerja yang lebih berkualitas? Atau dari limit paylater yang baru dinaikkan otomatis minggu lalu seperti yang dialami banyak nasabah, mungkin termasuk pembaca sendiri?

Di permukaan, semua sumber ini menghasilkan angka transaksi yang sama. Tapi satu menciptakan fondasi, satu lainnya menggali lubang yang baru terasa beberapa bulan ke depan dan biasanya pas tagihan jatuh tempo bareng kebutuhan lain.

Penutup

Mal yang ramai itu nyata. Omzet pedagang online yang naik itu juga nyata. Tapi nyata tidak selalu sama dengan sehat.

Risikonya bukan paylater itu sendiri. Risikonya adalah ketika sinyal ini dibaca keliru, mengira keramaian sebagai kesejahteraan, mengira limit kredit yang naik otomatis sebagai tanda orang makin kaya.

Dan kalau kekeliruan baca ini sampai dibawa ke ruang rapat kebijakan, yang dipertaruhkan bukan cuma dompet rumah tangga satu per satu tapi arah kebijakan ekonomi yang dibangun di atas peta yang sejak awal sudah salah gambar. ***

*) Andri Yudhi Supriadi, bekerja di Badan Pusat Statistik dengan latar belakang Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia. Aktif menulis kolom dan opini di media nasional terkait ekonomi makro, kesejahteraan sosial, dan kebijakan publik.