Purbaya Didemo Koalisi SOS, Tolak Penambahan Lapisan Cukai Rokok Baru
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Koalisi Save Our Surroundings atau SOS menggelar aksi satire dan damai di depan kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sawah Besar, Jakarta Pusat. Koalisi yang terdiri dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Indonesia Youth Council for Tactical Changes (IYCTC), dan Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) itu memprotes terhadap penambahan lapisan atau layer baru dalam struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).
“Aksi Program Rokok Murah Nasional ini merupakan sindiran terhadap rencana penambahan lapisan baru cukai rokok yang kontraproduktif terhadap tujuan fiskal, kesehatan masyarakat, dan pembangunan sumber daya manusia,” kata Project Lead for Tobacco Control CISDI, Beladenta Amalia, di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Amalia mengatakan ketiga organisasi masyarakat tersebut penambahan layar CHT baru berisiko memperbanyak variasi rokok murah di pasaran. Sehingga, meningkatkan keterjangkauan rokok bagi masyarakat.
Penambahan lapisan CHT baru itu, kata Amalia, berpotensi memperparah fenomena downtrading atau perpindahan konsumsi rokok ke yang lebih murah. Jika terjadi, kebijakan itu akan bertolak belakang dengan fungsi cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi.
Dampak terbesar dari semakin banyaknya rokok murah akan dirasakan oleh anak-anak dan kelompok rentan. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan jumlah perokok anak mencapai 5,9 juta, meningkat dari sekitar 4 juta pada 2018. Survei yang sama juga mencatat bahwa lebih dari separuh perokok aktif mulai merokok pada usia sekolah.
Dalam aksi yang memajang figur Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun. Dua figur tersebut digambarkan sedang menjual rokok murah.
Baca Juga
Penambahan Layer Cukai Tembakau Dikebut, Harus Selesai Tahun Ini
Amalia meragukan argumentasi bahwa penambahan lapisan tarif cukai untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Sebab, sudah seharusnya rokok ilegal diselesaikan dengan penegakan hukum dan penerapan track and trace yang efektif.
Menurut Ketua RUKKI, Muhammad Bigwanto, menilai proses pembahasan lapisan baru cukai rokok menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan pengelolaan konflik kepentingan dalam perumusan kebijakan publik. Sebab, ketika wacana penambahan lapisan cukai bergulir, Purbaya mengaku telah berdiskusi dengan pelaku industri rokok ilegal. Bahkan Misbakhun juga menyambut usulan penambahan layer CHT ini.
"Ketua Komisi XI DPR langsung menyampaikan dukungan terhadap usulan tersebut bahkan sebelum proses konsultasi formal dilakukan. Padahal DPR memiliki fungsi pengawasan untuk menguji rasionalitas, urgensi, dan dampak kebijakan yang diusulkan," ujar Bigwanto.
Menurut Bigwanto, pemerintah seharusnya mengutamakan masukan dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan para ahli kesehatan dalam merumuskan kebijakan pengendalian produk tembakau. Namun, Purbaya justru secara terbuka menyatakan telah mendiskusikan rencana penambahan lapisan cukai dengan pelaku rokok ilegal.
“Situasi ini sulit dipahami. Di satu sisi, Menteri Purbaya mengakui telah berkomunikasi dengan pelaku rokok ilegal. Di sisi lain, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga tengah mengusut dugaan kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seputar cukai rokok ilegal. Publik berhak mengetahui secara transparan dasar kebijakan ini serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunannya,” kata dia.