Bos Ritel Sebut Adanya Diskoneksi Data Makro dan Realitas Masyarakat

JAKARTA, investortrust.id - Founder & Chairman Affiliation Global Retail Association (AGRA), Roy Mandey menyoroti adanya kesenjangan dan diskoneksi antara indikator ekonomi makro yang menunjukkan kondisi positif dengan realitas yang dihadapi sebagian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kelompok menengah (middle class).

Menurut Roy, sejumlah indikator makro ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang relatif baik, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, hingga stabilitas sektor perbankan. Namun, di sisi lain, masyarakat masih menghadapi tekanan biaya hidup yang terus meningkat.

"Secara makro ekonomi terlihat cukup baik, tetapi masalahnya sekarang ini kan sebagian masyarakat merasakan tekanan yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari, bahkan utang pinjol sudah Rp 101 triliun (per kuartal I-2026). Jadi ada disconnect (diskoneksi) antara indikator makro dan realitas mikro," kata Roy dalam diskusi bertajuk Kelas Menengah Indonesia di Persimpangan, di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,6%, inflasi yang berada di kisaran 2,4%-2,6%, neraca perdagangan yang masih surplus, hingga rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan yang rendah menunjukkan kondisi ekonomi yang positif. Namun, Roy menilai masyarakat lebih merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok dibandingkan indikator makro tersebut.

Dia pun mencontohkan harga beras yang masih meningkat meskipun pemerintah mengklaim telah mencapai swasembada pangan.

"Harga beras sekarang berapa. Swasembada pangan itu bukan keterjangkauan harga loh. Swasembada pangan itu bicara ketersediaan berasnya dan jagung kan. Tapi bukan berarti itu keterjangkauan harga," tegas Roy.

Sekadar informasi, data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat rata-rata harga beras medium nasional per 2 Juni 2026 sekitar Rp 13.499 per kilogram (kg). Angka tersebut hanya mengalami kenaikan tipis sebesar 0,32% dibandingkan bulan sebelumnya dan masih berada di bawah batas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Lebih lanjut, Roy menuturkan, harga beras yang sampai ke konsumen dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari biaya logistik hingga bahan baku kemasan yang mengalami kenaikan harga.

"Karena apa? Beras untuk sampai ke meja makan itu ada prosesnya, ada logistiknya, ada pengirimannya. Kita tahu harga logistik naik. Kemudian beras yang ada plastiknya, nafta naik 40-50%. Kemudian ada komponen-komponen lain lagi," terang dia.

Selain harga pangan, Roy juga menyoroti kenaikan biaya kesehatan, pendidikan, serta beban cicilan rumah tangga yang dinilai lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan masyarakat. "Pendapatan tidak naik secepat kenaikan biaya ini," ucap dia.

Oleh karenanya, Roy menggarisbawahi, target pertumbuhan ekonomi 8% memerlukan dukungan perbaikan berbagai faktor fundamental yang memengaruhi daya beli masyarakat.

"Jadi nggak mungkin mengharapkan yang tinggi kecepatan (pertumbuhan ekonomi) kalau juga nggak diperbaiki unsur-unsur detailnya yang kayak tadi itu. Kenapa harga beras masih naik? Padahal kita swasembada," tandas dia.

Lebih jauh, Roy meminta pemerintah memperkuat program perlindungan bagi kelompok menengah yang selama ini menjadi salah satu kontributor utama perekonomian nasional, mulai dari program magang nasional, program vokasi nasional, serta program-program prioritas lainnya yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.

"Jadi jaringan pengaman buat kekuatan dan perlindungan kelompok menengah. Program itu harus ada. Yang miskin memang itu sudah susah. Yang kaya nggak pernah susah. Tapi yang menengah apa gitu?" katanya.

"Langkah konkretnya perlu dioptimalkan. Perlu dilihat lagi. Yang paling substantif apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan bagi kelompok menengah sebagai kontributor ekonomi kita," sambung dia.

Baca Juga

Kelas Menengah Menyusut Jadi 16,9 Persen, Kadin Soroti PR Besar Ekonomi Indonesia

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Institute menyoroti penurunan proporsi kelas menengah di Indonesia dan mendorong penguatan sektor ekonomi berkompleksitas tinggi untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Co-Founder & Executive Director Kadin Indonesia Institute, Mulya Amri menyatakan, pihaknya secara rutin menggelar forum "8% Club" untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi.

"Kalau kesannya pertumbuhan ekonomi 8% itu sulit, kita dengan mudah bisa melihat ke Vietnam dan India. Bagi mereka pertumbuhan ekonomi 8% itu sehari-hari, rata-rata tiap tahun ya segitu. Kita juga bisa, apa kurangnya kita dari India sama Vietnam," kata Mulya.

Menurut dia, Indonesia perlu mendorong pengembangan sektor ekonomi dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Mulya menilai sebagian besar produk ekspor Indonesia masih didominasi bahan baku atau produk dengan nilai tambah yang relatif rendah.

"Nah, di mana kalangan middle class ini bekerja? Kebanyakan mereka bekerja di sektor-sektor yang sudah lebih tinggi kompleksitas ekonominya. Kita harus dukung pengembangan ekonomi kita ke arah sana," ujar dia.

Lebih lanjut, Mulya mengapresiasi kondisi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kinerja perdagangan Indonesia yang dinilai masih terjaga. Namun, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan perkembangan kelas menengah yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

"Middle class kita sekarang turun, saat ini kalau nggak salah 16,9% dari masyarakat Indonesia itu middle class. Sebelumnya di tahun 2018 kalau nggak salah masih 22%," tutur dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Kebijakan Analisis Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani menyoroti kelompok atau kelas menengah-bawah perlu menjadi perhatian bagi pemerintah meski kontribusi terhadap total konsumsi masyarakat masih sekitar 17%.

Dengan jumlah mencapai sekitar 70–75 juta orang, kelompok ini memiliki peran penting dalam mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Namun ketika pendapatan mereka tertekan, antara lain akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kondisi dunia usaha yang sedang sulit, kelompok ini justru belum mendapatkan perhatian kebijakan yang memadai.

Sekitar 35 juta penduduk atau sekitar 12,3% populasi Indonesia tercatat sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah, dengan kontribusi terhadap total konsumsi masyarakat sekitar 13%. "Ini adalah pekerjaan rumah yang memang harus mulai menjadi perhatian," kata Aviliani beberapa waktu lalu.

Aviliani turut menjelaskan, konsumsi rumah tangga hingga kini masih menjadi penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan kontribusi sekitar 56%. Sementara itu, kontribusi investasi terhadap PDB masih stagnan di kisaran 28–30%.

Pada saat yang sama, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit. Pada kuartal III/2025, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 7%, turun signifikan dibandingkan kisaran 12% pada beberapa dekade sebelumnya.

"Kondisi ini menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir hanya berada di kisaran 5%. Bahkan ada yang berseloroh, kalau hanya tumbuh 5%, pemerintah tidur pun ekonomi tetap tumbuh karena masyarakat pasti berbelanja untuk hidup," ujar Aviliani.