Kemenkeu Soroti 3 Tantangan Ekonomi Daerah, Penguatan Transfer ke Daerah (TKD) dan Pembiayaan Kreatif Jadi Kunci

JAKARTA, investortrust.id - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyoroti tiga tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mulai dari ketergantungan terhadap sektor ekstraktif, kualitas belanja daerah yang belum optimal, hingga kapasitas fiskal pemerintah daerah yang masih terbatas.

Secara spasial, lanjut dia, seluruh wilayah tumbuh tapi tidak semua daerah punya daya tahan yang sama. Sejumlah daerah sangat tergantung pada sektor-sektor ekstraktif atau komoditas primer yang rentan terhadap fluktuasi harga.

“Oleh sebab itu, diversifikasi dan inovasi ekonomi daerah menjadi kunci,” ujar Juda, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) Tahun 2026, di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Baca Juga

Wamenkeu Suahasil: Ketidakpastian Menjadi Normal Baru Setelah Pandemi Covid-19

Ia menjelaskan, tantangan kedua berkaitan dengan kualitas belanja daerah yang dinilai masih belum cukup produktif. Porsi belanja pegawai barang, masih mendominasi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga sekitar 70%, sementara belanja modal relatif terbatas.

“Selain itu, belanja daerah juga sering rendah di awal tahun dan baru menumpuk di akhir tahun. Ini mengurangi daya dorong APBD terhadap ekonomi lokal,” kata Juda.

Tantangan ketiga, kata Juda, adalah kapasitas fiskal daerah yang masih rendah akibat tingginya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dan terbatasnya pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi itu menyebabkan berbagai proyek strategis daerah berjalan lambat, ditambah daya serap anggaran yang belum optimal akibat kendala administrasi dan proses pengadaan.

“Daya serap anggaran daerah juga seringkali tidak optimal, dana transfer tidak tepat sasaran dan terserap lambat akibat kapasitas administrasi kemudian juga isu pengadaan yang relatif lama dan sebagainya, yang tentu ini pada akhirnya mengurangi stimulus ekonomi di tingkat lokal,” ucap Juda.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Kementerian Keuangan terus memperkuat dukungan melalui sejumlah kebijakan strategis. Langkah pertama yang dilakukan adalah optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD). Hingga April 2026, realisasi TKD mencapai Rp 256 triliun atau sekitar 30,3% dari pagu anggaran.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai layanan dasar seperti pembayaran gaji, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), layanan kesehatan, hingga tunjangan guru.

Selain TKD, Kementerian Keuangan juga memperkuat dukungan pembiayaan kreatif melalui special mission vehicle (SMV), salah satunya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). PT SMI memiliki mandat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di daerah melalui skema pembiayaan inovatif dan berkelanjutan dengan bunga relatif rendah sekitar 6%.

Baca Juga

Wamenkeu Juda Agung Tepis Kekhawatiran Pengamat soal APBN 2026 yang Jebol

Juda menambahkan, skema pembiayaan tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai proyek strategis seperti pembangunan rumah sakit umum daerah, jalan dan jembatan, hingga pengembangan kawasan pariwisata.

“Hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah telah mencapai Rp 37 triliun dari SMI, dan itu yang outstanding juga masih cukup besar,” ujarnya.

Selain pembiayaan, Kementerian Keuangan juga terus mendorong penguatan PAD melalui modernisasi pajak daerah, pertukaran data pusat dan daerah, serta penguatan administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

“Dalam konteks ini, Kemenkeu juga hadir di daerah untuk menyusun kajian fiskal regional, mengevaluasi TKD, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta memberikan rekomendasi yang berbasis data,” kata Juda.