Ekonom Paramadina Ingatkan 5 Aspek yang Perlu Mendapat Perhatian Ekstra di 2027

JAKARTA, investortrust.id - Ekonom yang juga Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza mengingatkan, pencapaian arah dan target ekonomi dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo di DPR sangat ditentukan oleh kualitas implementasi kebijakan. Setidaknya ada lima aspek yang perlu mendapat perhatian ekstra pemerintah agar target ekonomi tahun depan terealisasi optimal.

“Kita mendukung sepenuhnya rencana dan target ekonomi tahun 2027 yang sudah disampaikan Presiden Prabowo. Tetapi kita juga perlu mengingatkan bahwa terdapat kondisi yang perlu diperhatikan dan diperbaiki, jangan sampai rencana tersebut hanya sebatas konsep tetapi lemah dalam implementasi,” kata Handi dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

Handi Risza menilai pidato Presiden Prabowo tentang KEM-PPKF 2027 menunjukkan upaya pemerintah membangun optimisme terhadap prospek perekonomian nasional. Hal itu sekaligus menegaskan komitmen untuk mengembalikan sistem ekonomi Indonesia pada amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten.

“Pidato Presiden memberikan sinyal bahwa pemerintah memandang ekonomi tidak hanya sebagai persoalan teknokratis dan administratif, melainkan sebagai bagian dari komitmen politik kebangsaan yang harus diarahkan dan dijalankan secara serius,” ujar dia.

Baca Juga

Prabowo Tegaskan Pemerintah Jalankan Ekonomi Pancasila untuk Pastikan Pemerataan Pembangunan

Handi menyambut positif target pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 5,8–6,5% pada 2027 dan diarahkan mencapai 8% pada 2029. Pemerintah juga menargetkan defisit APBN tetap terjaga pada kisaran 1,8–2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB), kemiskinan turun menjadi 6–6,5%, dan tingkat pengangguran berada pada rentang 4,3–4,87%.

“Berbagai target tersebut mencerminkan keinginan kuat pemerintah untuk bekerja keras memperbaiki kondisi ekonomi nasional. Tetapi visi politik yang kuat perlu diterjemahkan ke dalam reformasi ekonomi yang konkret, terukur, dan implementatif,” tutur dia.

Lima Aspek Perlu Perhatian

Handi Risza mengidentifikasi sedikitnya lima aspek yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Pertama, target pertumbuhan ekonomi sangat optimistis di tengah tekanan global dan pelemahan domestik. Hal ini terlihat pada asumsi nilai tukar rupiah yang diproyeksikan berada pada kisaran Rp16.800–17.500 per dolar AS.

“Angka ini menunjukkan pemerintah mengakui adanya tekanan eksternal terhadap perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas nilai tukar sebagai fondasi pencapaian target pertumbuhan,” papar dia.

Kedua, menurut Handi, pidato Presiden belum memberikan penjelasan yang cukup mengenai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Selama ini, perekonomian Indonesia terus bertumpu pada konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor komoditas.

Dia menambahkan, meskipun hilirisasi kembali menjadi agenda utama, tanpa strategi industrialisasi yang jelas, kebijakan tersebut berisiko memperkuat ekonomi ekstraktif dibandingkan membangun basis manufaktur berteknologi tinggi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Baca Juga

Kebijakan DHE SDA Siap Berlaku, Prabowo Pastikan Ekspor Strategis Tetap Jalan

“Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan industry berbasis komponen sumber daya lokal,” tegas dia.

Ketiga, Handi melihat masih terdapat tantangan antara ekspansi berbagai program prioritas pemerintah dan kapasitas fiskal negara. Dengan target belanja negara mencapai 14,8% PDB, padahal pendapatan negara hanya berkisar 11,82–12,4% PDB, ruang fiskal dinilai tetap terbatas dan ketergantungan terhadap utang masih cukup tinggi.

Dia menegaskan, reformasi perpajakan perlu terus diperkuat agar disiplin fiskal dapat terjaga secara berkelanjutan. “Kita mendukung keberlajutan kebijakan reformasi perpajakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Tanpa itu, ekonomi Indonesia akan mengalami ketimpangan untuk membiayai proses pembangunan,” ucap dia.

Keempat, meskipun pidato Presiden mengusung semangat “ekonomi untuk rakyat”, Handi menilai persoalan ketimpangan ekonomi belum dijawab secara memadai. Target penurunan rasio gini menjadi 0,362–0,367 terbilang positif, namun distribusi hasil pertumbuhan masih menjadi PR besar.

Handi Risza mengemukakan, selama struktur ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok usaha besar dan bersifat oligopolistik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menghasilkan pemerataan kesejahteraan.

“Karena itu, pemerintah dinilai perlu menghadirkan kebijakan turunan yang lebih dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat menengah dan bawah,” tandas dia.

Kelima, kata Handi, aspek kualitas belanja negara belum mendapat perhatian yang memadai. Ekspansi fiskal yang direncanakan perlu diiringi jaminan peningkatan kualitas belanja agar mampu menghasilkan dampak nyata bagi sektor riil.

Baca Juga

Bertemu Prabowo, Gubernur BI dan Menteri Era SBY Berbagi Pengalaman saat Krisis 2008

“Masalah klasik yang masih kita hadapi, inefisiensi, kebocoran, dan rendahnya multiplier effect terangkum dalam angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang tinggi belum dijawab secara sistemik,” tutur dia.

Reformasi Tata Kelola Anggaran

Handi berharap pemerintah memperkuat kembali reformasi tata kelola anggaran agar peningkatan belanja negara tidak hanya memperbesar defisit, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dia menegaskan, tantangan utama saat ini bukan lagi membangun optimisme, melainkan memastikan kredibilitas pelaksanaan kebijakan. Pemerintah perlu memastikan APBN benar-benar menjadi instrumen transformasi ekonomi yang mampu memperkuat industri domestik, memperluas kelas menengah, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mengurangi ketimpangan.

“Karena itu, tantangan berikutnya bukan lagi membangun optimisme, melainkan membangun kredibilitas implementasi,” ujar Handi.

Dia menambahkan, target-target besar dalam KEM-PPKF hanya akan bermakna apabila diwujudkan melalui kebijakan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Jadi, mari kita tunggu penjabaran lebih lanjut arah kebijakan fiskal pemerintah dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang akan disampaikan Presiden pada 16 Agustus mendatang,” papar dia.