Kemenkeu Klaim Pola Belanja Pemerintah di 2026 Lebih Disiplin

JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim pola belanja pemerintah pada 2026 menjadi lebih disiplin dan tepat waktu. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang lebih cepat terhadap perekonomian nasional.

Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sentor Keuangan Kementerian Keuangan (DJSPSK) Herman Saheruddin mengungkapkan, pemerintah kini mengubah pola penyerapan anggaran yang selama ini cenderung menumpuk pada kuartal III dan kuartal IV.

“Ada satu hal yang mengalami perubahan, yaitu saat ini konsumsi pemerintah jauh lebih disiplin. Lebih disiplin artinya penyerapan anggarannya bisa dilakukan tepat waktu,” ujarnya, dalam SMBC Indonesia Economic Forum 2026, di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Baca Juga

Senyap! Kemenkeu Telah Serap Surat Utang Sejak Kamis Pekan Lalu

“Mungkin praktik biasa kalau di korporat atau mungkin di beberapa institusi, kalau misalnya anggaran itu dihabiskan menjelang kuartal III dan kuartal IV. Bagi kami di pemerintah, di Kementerian Keuangan dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai alat fiskal utama yang kita punya, menunda konsumsi itu artinya menunda multiplier effect untuk masa depan perekonomian,” sambung Herman.

Ia menjelaskan, hingga Maret 2026 realisasi konsumsi pemerintah telah mencapai lebih dari 20% dari total konsumsi pemerintah sepanjang tahun. Dengan asumsi distribusi normal sekitar 25% per kuartal, capain tersebut dinilai menunjukkan adanya perbaikan disiplin penyerapan anggaran.

“Pertumbuhan konsumsi pemerintah bisa sampai lebih dari 20% karena melakukan disiplin konsumsi tepat waktu ini di kuartal I yang kita keluarkan lebih dari 20% untuk konsumsi secara disiplin maka kelihatan tumbuhnya tinggi dan ini menciptakan multiplier effect yang baik, baik di sisi konsumsi maupun investasi,” kata Herman.

Ia menambahkan, program-program strategis nasional memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, baik pada sektor konsumsi maupun investasi. Hal itu tercermin dari sejumlah sektor yang mencatat pertumbuhan tinggi berdasarkan data taranyar Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga

Hoaks! Kemenkeu Bantah Video Tiktok yang Sebut Gubernur BI Buka Pendaftaran Bantuan Langsung Menkeu

“Beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan besar itu antara lain adalah sektor industri, perdagangan, kemudian pertanian, termasuk informasi, komunikasi, dan akomodasi makan minum. Terutama industri pengolahan dan perdagangan, itu share-nya lebih dari 10% dari total GDP (gross domestic product),” ucap Herman.

Ia menjelaskan, konsep belanja pemerintah yang ideal adalah belanja yang disiplin, berdampak, dan tepat waktu. Pendekatan tersebut menjadi fokus utama Kemenkeu dalam menjaga efektivitas APBN sebagai instrumen fiskal.

Herman juga menyebut, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% pada kuartal I 2026 menunjukkan fundamental ekonomi nasional masih kuat, utamanya karena didorong oleh kekuatan konsumsi domestik. Di sisi bersamaan, Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah, sumber daya manusia (SDM), dan pengetahuan yang perlu untuk terus ditingkatkan.

“Ini yang menjadi kunci dari fundamental pertumbuhan ekonomi nasional. Tentu saja dalam perjalanannya, variabel-variabel ekonomi yang high frequency seperti nilai tukar dan lain sebagainya akan bergerak naik turun, itu biasa,” ujarnya.

Selain faktor fundamental, Herman menilai pola pikir optimistis atau growth mindset juga menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, kalau mindset-nya pesimistis meski memiliki sumber daya besar, tentu akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, ia memastikan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berkomitmen mempertahankan defisit fiskal tetap berada di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Konsumsi pemerintah dipantau terus agar disiplin penyerapannya, dan manajemen kas negara dijaga polanya agar seefektif mungkin,” kata Herman.