Manajer hingga Pegawai Kopdes Merah Putih Bakal Dijamin BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA, investortrust.id — BPJS Ketenagakerjaan memastikan akan memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial dengan masuk ke dalam ekosistem program prioritas Koperasi/Desa Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mengungkapkan potensi kepesertaan dari program ini sangat signifikan. Dengan rencana pembangunan lebih dari 80 ribu unit koperasi, terdapat ruang besar untuk menjamin kesejahteraan para pekerja di tingkat akar rumput.

"Manfaat besar yang nanti buat koperasi ini, satu bukan hanya untuk pengurus, tetapi juga pekerja dan anggota yang memiliki aktivitas kerja," jelas Saiful ditemui di kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Perlindungan ini mencakup jajaran manajemen, mulai dari manajer, pengurus hingga pegawai operasional koperasi. Ia berharap dengan adanya jaminan, manajer hingga pegawai akan lebih maksimal dalam menjalankan operasional Kopdes Merah Putih.

Saiful memastikan nantinya Kopdes Merah Putih tidak perlu lagi menanggung beban finansial yang besar secara mandiri apabila terjadi musibah atau kecelakaan kerja pada pegawainya, karena risiko tersebut telah dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Strategi Hadapi Ancaman PHK 2026, Industri di Jabar Jadi Sorotan

“Harapannya dengan memberikan pelindungan pekerja ini, pasti akan menjadi legitimasi bisnis buat koperasi itu. Pasti pekerjanya, anggotanya, merasa nyaman dan tenang,” terangnya.

Selain itu, skema perlindungan ini diyakini mampu menarik talenta-talenta terbaik untuk bersedia bekerja di Kopdes Merah Putih. Kepastian akan adanya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) menjadikan posisi pekerja di Kopdes Merah Putih memiliki nilai tawar yang setara dengan industri modern.

Sebagai langkah awal, BPJS Ketenagakerjaan akan memfokuskan perlindungan pada 1.000 koperasi pertama yang akan segera diresmikan operasionalisasinya.

Secara teknis, implementasi kerja sama ini akan melibatkan sinkronisasi data besar antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Koperasi.