Kemenkes: 9 dari 10 Orang dengan Depresi Belum Terjangkau Layanan Kesehatan

JAKARTA, Investortrust.id -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia mengajak masyarakat dan keluarga untuk mengubah cara pandang terhadap kesehatan jiwa serta menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi individu neurodivergent atau individu dengan keragaman cara kerja otak.

Keluarga dinilai berperan penting dalam menerima, memahami, dan mendukung individu neurodivergent agar dapat berkembang sesuai potensinya. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Temu Media bertema Sehat Jiwaku, Unik Caraku: Keluarga Merangkul, Kesehatan Jiwa Terjaga, Neurodivergent Berdaya yang diselenggarakan secara luring dan daring di Gedung Adhyatma, Kantor Kemenkes, Jakarta, pada Jumat, 9 Oktober 2026. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada 10 Oktober, Bulan Peduli Disleksia, dan Bulan Kesadaran ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Penguatan perhatian terhadap kesehatan jiwa menjadi sangat penting karena gangguan kesehatan jiwa masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Depresi banyak ditemukan pada kelompok usia muda, sementara stigma sosial masih menghambat penanganan dan berkontribusi terhadap praktik yang memprihatinkan, seperti pemasungan.

Melalui penguatan layanan kesehatan primer dan edukasi publik, pemerintah berupaya memastikan setiap individu memperoleh dukungan yang tepat dan dapat berdaya dengan keunikannya masing-masing. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, dr. Maria Endang Sumiwi, menegaskan bahwa kesehatan jiwa merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan nasional dengan mengutip data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) yang menyebut gangguan jiwa sebagai penyebab kedua terbesar hilangnya tahun hidup sehat akibat disabilitas di Indonesia.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 1,4 persen atau sekitar 2,5 juta hingga 3 juta orang. “Dari sekitar 3 juta orang dengan depresi, baru 12,7 persen yang mendapatkan pengobatan. Artinya, 9 dari 10 orang dengan depresi belum terjangkau layanan kesehatan. Beban tertinggi justru berada pada kelompok anak muda usia 15 hingga 24 tahun,” ujar Endang Sumiwi dikutip laman Kemenkes, Minggu (11/10/2026).

Individu dengan neurodivergent perlu perhatian khusus

Selain depresi, perhatian khusus juga diberikan kepada individu neurodivergent, termasuk individu dengan ADHD dan disleksia. ADHD merupakan gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi fokus dan kontrol diri, sedangkan disleksia merupakan gangguan belajar spesifik yang memengaruhi kemampuan membaca dan menulis. Kondisi tersebut bukanlah bentuk kekurangan, kemalasan, ataupun akibat kesalahan pola asuh, melainkan keragaman cara kerja otak yang perlu dipahami dan diterima oleh lingkungan sekitar, terutama keluarga.

Baca Juga

Kemenkes Sediakan Layanan Skrining Kesehatan Jiwa Gratis di SATUSEHAT Mobile, Begini Caranya!

Untuk mengurangi kesenjangan pengobatan, Kemenkes terus memperluas jangkauan layanan kesehatan jiwa hingga ke tingkat pelayanan kesehatan primer melalui berbagai fasilitas dan program deteksi dini.

Sebanyak 6.549 puskesmas atau 64% dari seluruh puskesmas di Indonesia telah mampu memberikan pelayanan kesehatan jiwa, dan Kemenkes menargetkan seluruh puskesmas mampu memberikan pelayanan serupa dalam dua tahun ke depan, di mana 932 puskesmas di antaranya telah disiapkan agar ramah bagi penyandang disabilitas.

Melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta layanan rutin bagi ibu hamil dan nifas lewat Antenatal Care (ANC), Kemenkes telah melakukan skrining kesehatan jiwa terhadap 71,86 juta penduduk berusia di atas 7 tahun dengan indikasi gejala depresi tertinggi ditemukan pada kelompok ibu hamil dan nifas sebesar 7,1 persen serta kelompok usia sekolah dan remaja sebesar 2,3 persen. Selain itu, layanan Healing119.id juga telah diakses oleh 284.916 pengguna melalui panggilan telepon maupun percakapan daring untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis kesehatan jiwa.

Kendati demikian, tantangan di lapangan masih ditemukan, termasuk praktik pemasungan di mana data Kemenkes pada triwulan III 2026 mencatat sebanyak 2.365 warga masih mengalami pemasungan akibat gangguan jiwa berat, termasuk psikosis akut dan skizofrenia.

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, dr. Imran Pambudi, menyoroti dua hambatan utama dalam penanganan individu neurodivergent, yakni keterlambatan penemuan kasus dan penolakan atau denial dari orang tua.

“Orang tuanya tidak mengakui kalau anaknya itu seorang neurodivergent, sehingga mencari doctor shopping untuk memastikan atau meminta second opinion bahwa anaknya tidak neurodivergent. Akibatnya, terlambat diketahui dan ketika orang tuanya sadar, potensi terbesar anaknya sudah tidak bisa ditemukan lagi,” ungkap Imran.

Sejalan dengan upaya tersebut, Ketua Divisi Psikiatri Komunitas, Rehabilitasi, dan Trauma Psikososial FKUI/RSCM, dr. Hervita Diatri, menekankan pentingnya pelibatan People With Lived Experience (PWLE) serta pendekatan deinstitusionalisasi agar layanan tata laksana yang meliputi obat, psikoterapi, dan rehabilitasi dapat diakses secara merata.

Hal tersebut senada dengan pandangan Konsultan Neurologi Anak FK Unpad/RSHS, dr. Purboyo Solek, yang menjelaskan bahwa anak dengan disleksia memiliki tingkat kecerdasan normal namun dengan cara kerja otak yang berbeda, sehingga membutuhkan sistem dukungan terintegrasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat agar terhindar dari perundungan, kecemasan, hingga depresi berat. Melalui pemahaman yang tepat, Kemenkes berharap dukungan keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi seluruh individu neurodivergent di Indonesia.