Dewan Keamanan PBB Terkunci Veto, Krisis Hormuz Berlarut
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id — Krisis di Selat Hormuz kian memperdalam tekanan terhadap ekonomi global, sementara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) belum mampu mengambil langkah efektif untuk meredakannya. Kontrol ketat Iran atas jalur pelayaran strategis tersebut yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia telah mendorong harga minyak kembali menembus US$ 100 per barel, memicu kekhawatiran inflasi tinggi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan.
Mengutip laporan The New York Times yang dipublikasikan 13 April 2026, kebuntuan diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran setelah perundingan di Islamabad menjadi salah satu penyebab utama berlarutnya krisis. Isu penguasaan Selat Hormuz dan stok uranium Iran menjadi titik sengketa yang belum menemukan jalan keluar, meskipun pembicaraan berlangsung lebih dari 21 jam.
Dalam konteks global, peran DK PBB justru terlihat terbatas. Struktur dewan yang terdiri dari lima anggota tetap, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China membuat setiap keputusan strategis bergantung pada konsensus yang sulit tercapai. Perbedaan kepentingan antara blok Barat dan negara seperti Rusia serta China menyebabkan resolusi keras untuk membuka kembali Selat Hormuz tidak kunjung disepakati. Laporan Reuters pada April 2026 menyebutkan bahwa Rusia dan China cenderung menolak langkah yang berpotensi melegitimasi intervensi militer terhadap Iran, sehingga DK PBB praktis berada dalam kondisi buntu.
Dalam situasi tersebut, China justru dipandang berada pada posisi yang relatif diuntungkan. Sejumlah analis yang dikutip Bloomberg menilai Beijing mampu mengamankan pasokan energi dengan harga lebih murah, terutama dari Rusia yang terdampak sanksi Barat. Di saat yang sama, hubungan ekonomi dan energi China dengan Iran juga berpotensi menguat. Kondisi ini menciptakan dinamika baru di mana China tidak hanya memperluas pengaruh geopolitiknya, tetapi juga memperoleh keuntungan ekonomi dari fragmentasi pasar energi global.
Baca Juga
Blokade AS di Selat Hormuz Picu Ketidakpastian, Harga Minyak Kembali Naik dan Risiko Konflik Meluas
Sementara itu, negara-negara Eropa memilih sikap yang lebih hati-hati. Meski sangat bergantung pada jalur energi dari Timur Tengah, Eropa tidak serta-merta mendukung langkah militer Amerika Serikat. Mengutip The Guardian, para pemimpin Eropa cenderung mendorong penyelesaian diplomatik dan menjaga pendekatan multilateral. Kekhawatiran terhadap eskalasi perang kawasan, risiko gangguan energi yang lebih luas, serta komitmen terhadap hukum internasional menjadi pertimbangan utama di balik sikap tersebut.
Di sisi lain, Presiden Donald Trump menunjukkan kecenderungan peningkatan tekanan terhadap Iran. Dalam beberapa pernyataannya, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat siap memastikan jalur energi tetap terbuka, termasuk melalui langkah-langkah militer jika diperlukan. Namun, laporan CNN mengingatkan bahwa upaya mengamankan Selat Hormuz secara militer bukan tanpa risiko. Iran memiliki kemampuan perang asimetris melalui Islamic Revolutionary Guard Corps yang dapat mengganggu operasi militer melalui ranjau laut, rudal anti-kapal, dan drone.
Baca Juga
Dengan ketegangan yang belum mereda, prospek harga minyak dunia diperkirakan tetap tinggi dalam jangka menengah. International Energy Agency dalam laporannya pada April 2026 menyebutkan bahwa gangguan di Selat Hormuz berpotensi memperpanjang tekanan terhadap pasokan energi global. Kenaikan harga energi ini pada akhirnya akan mendorong inflasi, menekan daya beli, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, menciptakan risiko stagflasi yang semakin nyata di berbagai negara.
Krisis Selat Hormuz pada akhirnya menunjukkan keterbatasan sistem global dalam menghadapi konflik geopolitik yang kompleks. Selama DK PBB tetap terbelah oleh kepentingan negara besar, dan selama tidak ada konsensus internasional yang kuat, stabilitas energi dunia akan terus bergantung pada dinamika kekuatan di lapangan, bukan pada mekanisme hukum internasional.