Picu Kontroversi, AS Kembali Veto Resolusi PBB terkait Gencatan Senjata di Gaza
Poin Penting
- AS memveto resolusi DK PBB yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza dan pencabutan blokade bantuan.
- 14 dari 15 anggota dewan mendukung rancangan, menunjukkan isolasi posisi AS.
- Krisis kelaparan di Gaza dikonfirmasi lembaga global, menambah tekanan pada komunitas internasional.
- Netanyahu dijadwalkan bertemu Trump di Washington, memperkuat aliansi di tengah kritik global.
NEW YORK, investortrust.id – Amerika Serikat kembali memicu kontroversi di PBB setelah menggunakan hak veto ke-6 atas rancangan resolusi Dewan Keamanan yang menyerukan gencatan senjata segera, permanen, dan tanpa syarat di Gaza. Resolusi tersebut juga mendesak Israel mencabut semua pembatasan bantuan kemanusiaan dan menuntut pembebasan seluruh sandera.
Baca Juga
Korban Tewas di Gaza Tembus 65.000, Serangan Israel Makin Brutal
Dari 15 anggota Dewan, 14 mendukung rancangan resolusi yang disusun 10 anggota non-permanen. Namun langkah AS menggagalkannya kembali menegaskan posisi Washington sebagai pelindung utama Israel di forum internasional.
“Krisis kelaparan telah dikonfirmasi di Gaza – bukan diproyeksikan, bukan diumumkan, tapi dikonfirmasi,” kata Duta Besar Denmark untuk PBB Christina Markus Lassen kepada dewan sebelum pemungutan suara, Kamis (18/9/2025).
“Sementara itu, Israel telah memperluas operasi militernya di Gaza City, semakin memperdalam penderitaan warga sipil. Akibatnya, situasi bencana ini, kegagalan kemanusiaan dan kegagalan manusia, yang memaksa kami bertindak hari ini,” ujarnya, seperti dikutip Reuters.
Kota Gaza dan wilayah sekitarnya secara resmi mengalami kelaparan, dan kemungkinan akan menyebar, menurut pemantau kelaparan global bulan lalu.
Baca Juga
Amerika Serikat secara tradisional melindungi sekutunya Israel di PBB. Namun, dalam langkah langka pekan lalu, Washington mendukung pernyataan Dewan Keamanan yang mengecam serangan terbaru di Qatar, meski teks itu tidak menyebutkan Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Langkah itu mencerminkan sikap Presiden AS Donald Trump terkait serangan yang diperintahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun, veto AS pada Kamis menunjukkan bahwa hanya sepekan kemudian Washington kembali memberikan perlindungan diplomatik penuh kepada Israel.
“Hamas bertanggung jawab memulai dan melanjutkan perang ini. Israel telah menerima syarat yang diusulkan untuk mengakhiri perang, tetapi Hamas terus menolaknya. Perang ini bisa berakhir hari ini jika Hamas membebaskan sandera dan meletakkan senjatanya,” kata diplomat AS Morgan Ortagus kepada dewan sebelum pemungutan suara.
Israel tidak puas dengan pernyataan Dewan Keamanan mengenai serangan di Qatar, kata Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon kepada wartawan pada Kamis, seraya menambahkan: “Namun saya pikir, secara keseluruhan, tingkat kerja sama dengan AS sangat tinggi sehingga kami bisa menerimanya.”
Danon mengatakan bahwa setelah Netanyahu menyampaikan pidato pada pertemuan tahunan Majelis Umum PBB pekan depan, PM Israel itu akan melakukan perjalanan ke Washington untuk bertemu dengan Trump pada 29 September. Netanyahu mengatakan awal bulan ini bahwa ia telah diundang Trump untuk berkunjung ke Gedung Putih.
Dewan Keamanan PBB juga dijadwalkan menggelar pertemuan tingkat tinggi mengenai Gaza pada Selasa mendatang saat para pemimpin dunia berada di New York.
Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 ke Israel memicu perang di Gaza. Hamas menewaskan 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan sekitar 251 orang disandera, menurut catatan Israel. Lebih dari 64.000 orang, juga sebagian besar warga sipil, telah tewas sejak perang di Gaza berlangsung, menurut otoritas kesehatan lokal.