Trump: AS Segera Memblokade Selat Hormuz

JAKARTA, investortrust.id — Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat tajam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana blokade Selat Hormuz, menyusul kegagalan perundingan damai dengan Iran. Dalam laporan langsung yang dipublikasikan Al Jazeera pada hari Minggu (12/04/2026), Trump menyatakan Angkatan Laut AS akan segera memulai operasi pemblokiran jalur pelayaran strategis tersebut, termasuk mencegat kapal-kapal di perairan internasional yang membayar biaya transit kepada Iran.

Langkah ini menandai eskalasi signifikan dalam konflik yang telah mengguncang kawasan sejak akhir Februari 2026. Trump juga mengungkapkan bahwa Inggris dan sejumlah sekutu akan mengirim kapal penyapu ranjau ke Selat Hormuz untuk mendukung operasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara dengan Fox News pada 12 April 2026, sebagaimana dikutip dalam laporan media internasional.

Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak global, sehingga setiap gangguan langsung berdampak pada pasar energi dunia. Dalam laporan senada, Reuters pada pertengahan April 2026 menyebut bahwa ancaman blokade atau gangguan di Hormuz berpotensi memicu lonjakan tajam harga minyak dan gas, serta meningkatkan risiko gangguan pasokan energi global.

Keputusan Washington ini diambil setelah perundingan intensif antara AS dan Iran di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan negosiasi telah menemui jalan buntu meski pihaknya telah mengajukan “penawaran terbaik dan terakhir”. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Ghalibaf menyalahkan Amerika Serikat atas kegagalan tersebut, dengan menuding delegasi Washington gagal membangun kepercayaan dalam proses diplomasi.

Dari pihak Iran, respons keras langsung disampaikan. Teheran membantah klaim AS terkait pergerakan kapal militernya di Selat Hormuz dan memperingatkan bahwa setiap upaya militer asing untuk mengganggu jalur tersebut akan dibalas dengan “respons kuat”. Sikap ini mempertegas bahwa Hormuz kini menjadi titik paling sensitif dalam konflik, dengan potensi benturan langsung antara kekuatan militer kedua negara.

Di saat yang sama, eskalasi militer di kawasan terus berlanjut. Israel dilaporkan masih melancarkan serangan ke Lebanon selatan, termasuk serangan di kota Tefahta yang menewaskan sedikitnya 13 orang pada 12 April 2026, menurut laporan Al Jazeera.

Baca Juga

Mengapa Mayoritas Negara-Negara di Timur Tengah Tidak Dukung Iran?

Ancaman blokade ini memperbesar risiko konflik terbuka yang lebih luas. Selain potensi lonjakan harga energi, analis memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat mengganggu arus perdagangan global dan memperdalam ketidakpastian ekonomi dunia. Dalam konteks ini, Selat Hormuz tidak lagi sekadar jalur pelayaran, melainkan telah berubah menjadi instrumen tekanan geopolitik utama dalam pertarungan antara Washington dan Teheran.

Dengan diplomasi yang masih buntu dan eskalasi militer yang terus berlangsung, dunia kini menghadapi skenario paling berisiko: konflik yang meluas dari perang regional menjadi krisis energi global yang berdampak sistemik, termasuk bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia melalui tekanan terhadap inflasi, nilai tukar, dan beban subsidi energi.

Sikap Eropa

Rencana blokade Selat Hormuz oleh AS tidak serta-merta mendapat dukungan dari sekutu Amerika di Eropa. Inggris dan negara-negara Uni Eropa cenderung mengambil sikap hati-hati, bahkan menahan diri dari dukungan penuh terhadap langkah militer tersebut. Laporan The Guardian (12 April 2026) menunjukkan bahwa London dan sekutunya lebih mendorong de-eskalasi dan mempertahankan jalur diplomasi, meskipun ada kemungkinan keterlibatan terbatas dalam operasi teknis seperti penyapuan ranjau.

Sikap ini mencerminkan kepentingan strategis Eropa yang sangat bergantung pada kelancaran lalu lintas di Selat Hormuz. Sebagai kawasan dengan kebutuhan energi impor yang tinggi, Eropa tidak berkepentingan melihat jalur tersebut terganggu, apalagi diblokade. Reuters (April 2026) mencatat bahwa negara-negara Eropa lebih memilih pendekatan pengamanan jalur pelayaran—seperti pengawalan kapal tanker dan patroli laut—ketimbang langkah agresif yang berisiko memicu eskalasi konflik lebih luas.

Perbedaan pendekatan ini juga menunjukkan adanya jarak dalam strategi antara Amerika Serikat dan sekutunya. Washington melihat blokade sebagai instrumen tekanan untuk memaksa Iran kembali ke meja perundingan, sementara Eropa memandang stabilitas jalur perdagangan sebagai prioritas utama yang tidak boleh dikorbankan. Bahkan, laporan Reuters (10 April 2026) menyebutkan bahwa Amerika Serikat sempat mengeluhkan lambannya respons sekutu NATO dalam mendukung langkah-langkah militernya di kawasan.

Baca Juga

Negosiasi AS-Iran Buntu, Teheran Tolak Tawaran Washington

Di sisi lain, Iran telah memperingatkan bahwa setiap upaya mengganggu lalu lintas di Selat Hormuz akan dibalas dengan respons keras. Ancaman ini meningkatkan risiko terjadinya gangguan total terhadap jalur pelayaran tersebut, yang pada akhirnya dapat memperburuk krisis energi global.

Dengan latar belakang tersebut, Selat Hormuz kini tidak hanya menjadi titik panas konflik militer, tetapi juga pusat pertarungan kepentingan global antara tekanan geopolitik dan stabilitas ekonomi. Jika blokade benar-benar dilakukan dan direspons oleh Iran, dunia berpotensi menghadapi lonjakan harga energi, tekanan inflasi, serta ketidakpastian pasar keuangan yang lebih dalam dan dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara maju, tetapi juga negara berkembang seperti Indonesia.