Tampil di Davos, Meutya Hafid Soroti Ancaman Ketimpangan Digital

DAVOS, investortrust.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid mengingatkan bahwa transformasi digital dan pesatnya perkembangan teknologi global tidak otomatis membawa manfaat bagi semua pihak. Tanpa kebijakan pengembangan keterampilan yang inklusif, perubahan dunia kerja justru berisiko memperlebar ketimpangan digital dan sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat tampil dalam sesi Crisis or Opportunity? Skills for a 2030 Workforce di Indonesia Pavilion, World Economic Forum (WEF) 2026, Davos, Swiss, Selasa (20/1/2026). Forum global ini menjadi ajang bagi Indonesia untuk menyuarakan pentingnya agenda keterampilan di tengah disrupsi teknologi.

Menurut Meutya, tantangan utama dunia kerja saat ini bukan semata hilangnya lapangan pekerjaan akibat otomatisasi. Masalah yang lebih mendasar adalah kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dan kebutuhan ekonomi masa depan.

Baca Juga

Macron di Davos: Eropa Tak Bisa Pasrah Hadapi Tekanan Dagang AS dan Banjir Industri China

“Pekerjaan tidak benar-benar hilang. Yang berubah adalah keterampilan. Jika negara gagal menyiapkan warganya secara merata, transformasi teknologi justru akan meninggalkan banyak orang di belakang,” ujar Meutya dalam keterangan resmi, Rabu (21/1/2026).

Menkomdigi mengutip Future of Jobs Report World Economic Forum yang memproyeksikan terciptanya sekitar 170 juta pekerjaan baru secara global hingga 2030, meski 92 juta peran lama akan tergeser. Perubahan ini menuntut proses reskilling dan upskilling dalam skala besar agar peluang kerja baru tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.

Sebagai negara demokrasi besar dengan lebih dari 230 juta pengguna internet dan populasi muda yang dominan, Indonesia dinilai memiliki potensi besar memanfaatkan transformasi digital. Namun Meutya menegaskan potensi tersebut hanya dapat diwujudkan jika investasi keterampilan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Generasi muda, perempuan, pekerja sektor informal, dan kelompok dengan akses terbatas harus menjadi bagian dari agenda keterampilan nasional. Inklusi bukan tambahan, tetapi syarat utama agar transformasi digital menghasilkan keadilan sosial,” katanya.

Menkomdigi menjelaskan pemerintah Indonesia memprioritaskan pengembangan keterampilan digital, pembelajaran sepanjang hayat, serta kebijakan yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Pendekatan tersebut diarahkan agar kemajuan teknologi mampu meningkatkan mobilitas sosial dan daya saing nasional.

“Keterampilan digital harus berjalan seiring dengan kemampuan manusia seperti berpikir kritis, adaptasi, dan kolaborasi. Di situlah masa depan kerja ditentukan,” tutupnya.