Penangkapan Presiden Venezuela oleh AS, Menandai Era Baru Menuju Hukum Rimba?

Oleh Primus Dorimulu

CEO PT Investortrust Indonesia Sejahtera

JAKARTA, Investortrust.id - Penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, oleh pasukan AS lewat Operation Absolute Resolve, Operasi Tekad Mutlak, mengingatkan kita akan pendapat Thucydides, penulis Yunani Kuno, yang acap dikutip Presiden Prabowo Subianto. Dalam berbagai pidato, termasuk di mimbar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa, 23 September 2025, Presiden Prabowo Subianto mengutip satu kalimat klasik dari Yunani Kuno yang mengguncang nurani dunia: “Yang kuat akan melakukan apa yang mereka bisa, yang lemah akan menderita apa yang harus mereka derita.”

Kutipan ini berasal dari pemikiran Thucydides, sejarawan Yunani abad ke-5 SM, yang hingga kini dianggap sebagai bapak realisme dalam hubungan internasional. Dalam karya monumentalnya, History of the Peloponnesian War, Thucydides menjelaskan tentang perang panjang antara Athena dan Sparta. Salah satu bagian paling terkenal adalah Melian Dialogue, ketika Athena —sebagai kekuatan besar— secara terang-terangan menyatakan kepada negara kota Melos bahwa moralitas tidak relevan dalam politik kekuasaan. Bagi Thucydides, inilah realitas telanjang dunia: hukum dan keadilan hanya berlaku ketika kekuatan seimbang; ketika tidak, yang kuat akan menang.

Pemikiran Thucydides bukan pembenaran moral, melainkan deskripsi jujur tentang bagaimana dunia bekerja. Ia menulis bukan untuk mengajarkan kebajikan, tetapi untuk menunjukkan pola kekuasaan yang berulang sepanjang sejarah. Karena itulah, karya Thucydides kemudian menjadi fondasi utama aliran realisme dalam hubungan internasional, pandangan bahwa negara bertindak terutama berdasarkan kepentingan dan kekuatan, bukan nilai moral. Langkah AS di bawah Presiden Trump adalah contoh konkret yang terpampang di depan mata dunia.

Presiden Prabowo menggunakan kutipan keras ini bukan untuk membenarkannya, melainkan justru untuk menolaknya. Dalam pidatonya di PBB, ia menegaskan bahwa dunia tidak boleh terus tunduk pada logika brutal seperti yang digambarkan Thucydides dua setengah milenium lalu. Menurut Prabowo, PBB didirikan justru untuk mencegah dunia kembali pada hukum rimba internasional.

“Kekuatan tidak bisa menjadi kebenaran; kebenaran harus menjadi kebenaran,” tegas Prabowo. Pernyataan ini menjadi antitesis langsung terhadap doktrin Thucydides tentang dominasi kekuatan. Ia menekankan bahwa legitimasi global tidak boleh lahir dari senjata, tekanan ekonomi, atau superioritas militer, melainkan dari hukum internasional, keadilan, dan penghormatan terhadap kedaulatan.

Baca Juga

Trump Pamer Foto Maduro dengan Tangan Diborgol

Namun Prabowo juga tidak naif. Ia mengakui bahwa kekuatan tetap merupakan fakta objektif dalam politik global sebagaimana diakui Thucydides ribuan tahun lalu. Bedanya, Prabowo menyerukan agar kekuatan itu dikendalikan oleh norma, diplomasi, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, bukan dilepaskan tanpa batas.

Dalam konteks konflik global yang terus berulang —dari perang regional hingga ketegangan antar-kekuatan besar— Prabowo melihat relevansi pemikiran Thucydides justru sebagai peringatan. Dunia yang membiarkan “yang kuat berbuat sekehendaknya” akan selalu melahirkan ketidakstabilan, penderitaan sipil, dan dendam yang diwariskan lintas generasi.

Dengan mengangkat Thucydides, Prabowo tidak sekadar menunjukkan literasi sejarah, tetapi juga membangun argumen moral-politik yang kuat: jika dunia tetap terjebak dalam realisme brutal ala Yunani Kuno, maka kemajuan peradaban hanyalah ilusi. Pilihannya jelas—antara dunia yang diatur oleh hukum dan keadilan, atau dunia yang kembali ditentukan oleh siapa yang paling kuat.

Penangkapan Maduro mengingatkan dunia bahwa pendapat Thucydides tetap relevan. Kutipan Thucydides digunakan bukan sebagai pedoman, melainkan sebagai cermin. Sebuah refleksi tentang apa yang harus ditinggalkan umat manusia jika ingin tatanan dunia yang damai, adil, dan beradab benar-benar terwujud.

Operasi militer yang mengguncang dunia pada 3 Januari 2026 dimulai ketika pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran di Caracas, ibu kota Venezuela, untuk menangkap Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Operasi yang dikodekan Operation Absolute Resolve ini dilakukan di bawah kegelapan dini hari dengan dukungan lebih dari 150 pesawat, helikopter, dan pasukan elit seperti Delta Force serta dukungan intelijen CIA. Serangan tersebut mematikan sistem pertahanan udara Venezuela dan melemahkan titik-titik strategis di kota, memungkinkan pasukan AS mencapai kompleks tempat tinggal Maduro. Setelah konfrontasi sengit, Maduro dan Flores ditangkap dan dibawa ke kapal perang AS sebelum diterbangkan ke New York untuk menghadapi dakwaan pidana federal.

Baca Juga

Delcy Rodríguez Dilantik sebagai Presiden Sementara, Venezuela Masuki Babak Krisis Baru

Alasan yang Tak Terucap

Alasan resmi yang diumumkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump adalah bahwa penangkapan itu merupakan bagian dari penegakan hukum Amerika Serikat terhadap tuduhan berat seperti narko-terorisme, konspirasi impor kokain, serta kepemilikan senjata ilegal, semua dakwaan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman di New York. Pemerintah AS bersikeras bahwa operasi itu adalah “tindakan penegakan hukum dengan dukungan militer” dan Trump menegaskan executive authority konstitusionalnya untuk mengambil langkah tersebut demi keamanan nasional dan penegakan hukum internasional.

Langkah ini dipasarkan sebagai usaha untuk membawa seorang pemimpin yang dianggap terlibat dalam jaringan kriminal transnasional ke depan pengadilan di AS. Namun para ahli hukum internasional telah mencatat bahwa operasi itu mengaburkan batas antara penegakan hukum dan penggunaan kekuatan militer di negara berdaulat lain.

Di balik narasi hukum yang dipublikasikan, banyak pengamat internasional percaya bahwa motif strategis yang lebih gelap turut memicu tindakan tersebut, termasuk aspek geopolitik dan ekonomi yang tidak diumumkan. Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, dan berbagai laporan menyebut bahwa kontrol atas sumber daya energi ini menjadi salah satu alasan sebenarnya yang tidak diungkap secara langsung oleh Washington. Inilah alasan yang tidak diucapkan, tapi itulah alasan sesungguhnya.

Pemerintahan Trump bahkan mengisyaratkan rencana untuk melibatkan perusahaan minyak AS dalam “pemulihan” industri energi Venezuela pasca-operasi, yang dapat membuka kembali akses bagi raksasa energi barat ke ladang hidrokarbon besar negara itu. Motif ekonomi semacam ini, meskipun tidak dijelaskan secara terbuka, jelas memberi konteks bahwa operasi itu lebih dari sekadar tindakan hukum biasa.

Proses penangkapan itu sendiri tidak terjadi tanpa perlawanan; pasukan AS menghadapi tembakan dari pasukan keamanan Venezuela, dan sejumlah personel militer serta sipil dilaporkan tewas, termasuk anggota militer Kuba yang tengah bertugas di sana. Jenazah anggota militer sekutu tersebut memicu protes dan duka di Kuba, yang menyatakan puluhan warganya tewas saat membantu pemerintah Venezuela mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara di pihak AS, meskipun tidak ada korban tewas, beberapa tentara dilaporkan menderita luka dari tembakan dan pecahan, yang kemudian diungsikan dan dirawat di fasilitas medis militer AS. Kontak tembakan dan korban nyawa di pihak lokal mencerminkan betapa operasi itu merupakan tindakan militer penuh, bukan sekadar penangkapan pasif.

Reaksi di dalam Amerika Serikat sangat beragam. Di kalangan pendukung Presiden Trump, langkah itu dipuji sebagai tindakan berani dalam perang melawan narkotika dan kejahatan lintas negara serta sebagai tanda kekuatan Amerika dalam menegakkan hukum dan melindungi warganya dari ancaman luar. Namun politisi dari Partai Demokrat dan bahkan beberapa Republikan moderat mengecam operasi itu sebagai pelanggaran Konstitusi AS dan hukum internasional, menentang penggunaan kekuatan militer tanpa otorisasi Kongres serta pertanyaan mengenai dampaknya terhadap prinsip hukum internasional. Debat di Kongres pun mencerminkan ketegangan antara konsep “keamanan nasional” dan kekhawatiran atas supremasi hukum serta kewajiban moral terhadap negara berdaulat lain.

PBB Tak Berdaya

Di tingkat internasional, kecaman terhadap penangkapan tersebut datang dari berbagai penjuru dunia, dengan banyak negara dan organisasi multilateral menyatakan bahwa operasi Amerika Serikat melanggar prinsip kedaulatan dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-negara seperti Tiongkok mengutuk tindakan itu sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan menyerukan pembebasan segera Maduro dan Flores, sementara blok-blok regional di Amerika Latin menyatakan prihatin atas eskalasi militer yang tidak sah di kawasan. Majelis Umum PBB dan beberapa negara Eropa pun mengeluarkan pernyataan yang menekankan pentingnya penyelesaian damai dan dialog politik, serta menolak penggunaan kekuatan unilateral oleh kekuatan besar. Kritik global semacam ini menggarisbawahi kekhawatiran bahwa tindakan sepihak dapat melemahkan norma-norma hukum internasional yang selama ini menjadi pilar stabilitas global.

Ketidakberdayaan PBB kembali tersorot setelah Presiden Donald Trump memerintahkan penangkapan Presiden Nicolás Maduro, pemimpin sah sebuah negara berdaulat. Meski berbagai negara menyampaikan kecaman dan keprihatinan di forum internasional, PBB secara kelembagaan tidak mampu menghentikan atau membatalkan tindakan tersebut. Peristiwa ini menegaskan jurang antara idealisme Piagam PBB —yang menjunjung kedaulatan dan non-intervensi— dengan realitas politik global yang didominasi kekuatan besar.

Baca Juga

Venezuela Sebut 80 Orang Tewas Akibat Agresi AS di Caracas, Ada 32 Orang Pasukan Kuba

Akar ketidakberdayaan itu terletak pada struktur PBB sendiri, khususnya Dewan Keamanan. Amerika Serikat sebagai anggota tetap memiliki hak veto, yang secara efektif dapat menggagalkan setiap resolusi yang mengecam atau menuntut sanksi atas tindakannya. Akibatnya, mekanisme kolektif untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional lumpuh ketika pelanggaran justru dilakukan oleh negara yang seharusnya menjadi penjaga utama tatanan tersebut.

Di sisi lain, PBB tidak memiliki aparat penegak hukum atau kekuatan militer independen yang dapat bertindak tanpa persetujuan negara-negara besar. Segala tindakan—mulai dari penyelidikan hingga intervensi—bergantung pada konsensus politik anggota, terutama lima negara pemegang veto. Dalam kasus penangkapan pemimpin negara berdaulat, ketergantungan ini membuat PBB lebih sering berfungsi sebagai panggung diplomasi dan pernyataan moral, bukan sebagai institusi yang mampu memaksa kepatuhan.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang masa depan tatanan dunia berbasis aturan. Ketika PBB tak berdaya menghadapi tindakan sepihak negara adidaya, kepercayaan negara-negara kecil dan menengah terhadap sistem multilateral pun terkikis. Dunia seolah kembali pada logika lama yang pernah digambarkan Thucydides: yang kuat bertindak semaunya, sementara yang lemah hanya bisa berharap pada kecaman moral. Tanpa reformasi serius dan komitmen politik global, PBB berisiko terus menjadi saksi bisu atas pelanggaran yang justru ingin dicegah sejak lembaga itu didirikan.

Masyarakat Venezuela sendiri terbelah antara pro dan kontra. Di satu sisi, sebagian warga yang telah lama menderita di bawah pemerintahan Maduro menyambut operasi itu sebagai peluang untuk perubahan politik dan pembebasan dari rezim yang dianggap korup dan otoriter. Mereka turun ke jalan dan menyatakan harapannya akan era baru yang membawa stabilitas dan kemakmuran, terutama jika kepemimpinan baru dapat mengadakan pemilu yang kredibel. Di sisi lain, pendukung Maduro mengecam keras operasi militer tersebut, melihatnya sebagai penghinaan terhadap martabat bangsa dan contoh nyata imperialisme modern, yang memicu gelombang protes dan seruan untuk mempertahankan kedaulatan nasional. Ketidakpastian politik dan sosial ini telah menciptakan atmosfer ketidakpastian yang mendalam di seluruh negeri.

Keterlibatan orang dalam dan perencanaan operasi itu juga menarik perhatian komunitas intelijen global. Menurut laporan, CIA dan pasukan khusus AS menghabiskan berbulan-bulan melakukan pengintaian terhadap rutinitas serta keamanan Presiden Maduro, bahkan membangun replika kompleks kediamannya untuk latihan simulasi yang sangat tepat. Intelijen siber juga diduga memainkan peran besar dengan melumpuhkan jaringan listrik di Caracas pada malam operasi, memberi keuntungan taktis bagi pasukan yang bergerak menyusup ke jantung kota. Kerja sama antara lembaga militer dan badan intelijen dalam operasi ini menunjukkan tingginya kompleksitas dan tingkat persiapan yang dibutuhkan untuk menjatuhkan seorang kepala negara yang secara tradisional terlindungi ketat. Upaya semacam ini menggambarkan bagaimana operasi modern menggabungkan kemampuan tempur, teknologi elektronik, dan perencanaan strategis untuk mencapai targetnya.

Dampak penangkapan Maduro dan serangkaian peristiwa geopolitik yang mengikutinya juga mulai dirasakan oleh pasar global, khususnya sektor energi. Harga minyak dunia mengalami fluktuasi besar karena pasar cemas terhadap stabilitas produksi dari salah satu negara dengan cadangan terbesar di dunia serta kemungkinan keterlibatan perusahaan minyak AS dalam mengelola kembali ladang minyak Venezuela. Ketidakpastian akan siapa yang akan memimpin Venezuela dan bagaimana pemerintahan transisi akan beroperasi membuat investor berhati-hati, mendorong lonjakan harga minyak mentah dalam beberapa hari pascapenangkapan. Analis pasar menyatakan bahwa gangguan pasokan dan potensi perubahan besar dalam kontrol sumber daya strategis seperti energi dapat memicu ketidakstabilan lebih lanjut di pasar global, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sudah rapuh karena konflik global lainnya.

Preseden geopolitik yang ditinggalkan oleh operasi ini juga menjadi bahan perdebatan para ahli. Banyak pengamat internasional memperingatkan bahwa tindakan sepihak sebuah kekuatan besar terhadap kepala negara berdaulat dapat membuka pintu bagi negara lain untuk melakukan langkah serupa, yang pada gilirannya akan melemahkan norma hukum internasional yang ada untuk menyelesaikan perselisihan antarnegara secara damai. Sebuah dunia di mana negara besar merasa bebas menggunakan kekuatan militer untuk menangkap pemimpin negara lain dengan dalih hukum dapat memicu eskalasi konflik yang lebih luas di wilayah lain, mendorong era baru “hukum rimba” di arena geopolitik. Kekhawatiran semacam ini bukan sekadar spekulatif; mereka mencerminkan ketakutan bahwa supremasi hukum internasional dapat terkikis oleh kepentingan nasionalistik dan pragmatisme kekuatan besar.

Akhirnya, peristiwa ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang masa depan sistem global yang berbasis aturan. Jika sebuah negara adidaya dapat mengabaikan norma-norma internasional tanpa konsekuensi langsung yang berarti, maka apa artinya bagi tatanan dunia yang selama ini mengandalkan hukum internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan? Banyak negara kecil dan berkembang kini mempertimbangkan kembali strategi mereka dalam diplomasi serta keamanan, menyadari bahwa kekuatan militer dan ekonomi masih sering mengalahkan argumentasi hukum serta diplomatik. Momentum ini bisa menjadi titik balik, baik menuju reformasi sistem internasional yang lebih kuat dan inklusif, ataupun menuju fragmentasi di mana kekuatan besar mendikte aturan main tanpa batas. Waktu akan menunjukkan jalannya, tetapi satu hal jelas: dunia pasca-penangkapan Maduro tidak akan sama seperti sebelumnya.

Geopolitik Kian Tak Stabil

Penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat telah mengguncang fondasi stabilitas geopolitik global. Tindakan sepihak terhadap pemimpin negara berdaulat ini dipandang banyak pihak sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kedaulatan dan hukum internasional. Lebih dari sekadar krisis bilateral, peristiwa ini menciptakan ketidakpastian baru tentang apakah tatanan dunia masih diatur oleh hukum, atau telah kembali ditentukan oleh kehendak kekuatan besar.

Baca Juga

Trump Sebut Venezuela Akan Serahkan Minyak hingga 50 Juta Barel ke AS

Dampak terbesarnya adalah lahirnya preseden berbahaya. Jika satu negara adidaya dapat menangkap kepala negara lain tanpa mandat internasional, maka batas-batas yang selama ini menahan eskalasi konflik menjadi kabur. Kekhawatiran pun meluas: hari ini Venezuela, besok bisa saja pemimpin Panama, Meksiko, atau bahkan Iran. Dunia mulai bertanya, siapa yang aman ketika kekuatan militer menggantikan diplomasi dan proses hukum global.

Ketidakpastian ini mendorong negara-negara untuk bersikap lebih defensif. Banyak pemerintahan memperkuat aliansi keamanan, meningkatkan belanja militer, dan mencari perlindungan politik di luar mekanisme multilateral yang dianggap melemah. Polarisasi global pun kian tajam, dengan blok-blok kekuatan saling mencurigai dan mempersiapkan diri menghadapi skenario terburuk. Dalam iklim seperti ini, konflik kecil berisiko membesar karena rendahnya kepercayaan dan minimnya kanal dialog yang efektif.

Di sinilah relevansi peringatan klasik Thucydides kembali terasa nyata: ketika yang kuat bertindak sesuka hati, yang lemah menanggung akibatnya, dan dunia bergerak menuju ketidakstabilan permanen. Banyak pemimpin dunia, termasuk Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa jalan keluar dari krisis ini bukanlah dominasi, melainkan penguatan hukum internasional, diplomasi, dan tatanan berbasis aturan. Tanpa komitmen kolektif pada prinsip tersebut, ketidakpastian geopolitik akan menjadi norma baru—dan perdamaian global semakin sulit dipertahankan.