Industri Elektronik, Kendaraan Listrik, dan Ekonomi Digital Angkat Pertumbuhan Ekonomi ASEAN
JAKARTA, investortrust.id – Industri elektronik, kendaraan listrik, dan ekonomi digital mengangkat pertumbuhan ekonomi ASEAN mencapai 5,7% pada 2022, dibanding satu dekade terakhir dengan pertumbuhan rata-rata 4-5%. Pada tahun yang sama, kawasan Asia Tengara ini menjadi tujuan foreign direct investment (FDI) terbesar kedua.
“Di dunia, ASEAN menjadi kawasan dengan tingkat perekonomian terbesar kelima yang juga eksportir terbesar ke-4. Pada 2022, kawasan ASEAN pun menjadi tujuan FDI terbesar ke-2. Kawasan kita adalah salah satu dari sedikit titik terang untuk pertumbuhan ekonomi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (04/09/2023).
Menjelang KTT, lanjut Menko, terdapat dua acara yang secara khusus menyoroti kolaborasi sektor publik dan swasta di ASEAN. Pertama adalah ASEAN Business and Investment Summit 2023 Plenary Session yang mengangkat tema “Aligning ASEAN’s Private Sector Priorities to the Global Agenda”. Kedua adalah ASEAN Business Advisory Council 2023 yang bertema “ASEAN Centrality: Innovating towards Greater Inclusivity”. Keduanya dilaksanakan pada Minggu (03/09/2023) kemarin.
Baca Juga
Airlangga mengatakan, pada pertemuan tersebut, Indonesia menekankan kerja sama ASEAN bukan hanya upaya sektor publik. Pasalnya, kuncinya justru adalah upaya inklusif dan kolaboratif dari sektor swasta dalam berbagai agenda dan inisiatif ASEAN.
“Perekonomian ASEAN mencapai tingkat pertumbuhan 5,7% pada 2022 didorong oleh tingkat konsumsi domestik, perdagangan, dan investasi yang tinggi. Industri seperti elektronik, kendaraan listrik, dan ekonomi digital mengalami peningkatan investasi tahun lalu, dengan total arus masuk FDI tumbuh sebesar 5,5%,” paparnya.
Tiga Bidang Prioritas
Airlangga menegaskan, proyek bernilai ekonomi di ASEAN yang juga dipengaruhi dinamika global perlu peran aktif dari sektor publik maupun swasta. Perlu dibukakan kesempatan bagi sektor swasta untuk berkontribusi lebih besar pada agenda global.
“Pertama, kita perlu suara sektor swasta yang lebih besar untuk menyoroti dan mengurangi risiko serta biaya fragmentasi rantai pasokan global dan regional yang terdampak geopolitik. Sektor publik dan swasta perlu bekerja sama, termasuk dengan mitra dan platform lain, untuk menegakkan arsitektur perdagangan dan ekonomi multilateral yang terbuka, inklusif, tidak diskriminatif, dan berbasis aturan,” ujarnya.
Kedua, diperlukan sektor swasta yang aktif memanfaatkan peluang pertumbuhan baru. Sektor swasta ASEAN harus bekerja sama dengan dewan bisnis lainnya untuk menjajaki potensi kolaborasi. Sektor swasta ASEAN juga harus menerapkan model bisnis inklusif, dan memaksimalkan hubungan pembangunan ekonomi lokal, termasuk dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketiga, sektor swasta ASEAN perlu memanfaatkan sumber daya, jaringan, teknologi, dan keahliannya untuk menghadapi tantangan sosio-ekonomi dan perubahan iklim di kawasan ini. Inovasi, difusi, dan adopsi teknologi juga perlu didukung dan dipercepat untuk meningkatkan ketahanan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Ke depan, perjalanan masih diselimuti ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat di tahun-tahun mendatang. Sudah ada tanda-tanda melambatnya kinerja ekonomi negara-negara utama ASEAN, meningkatnya inflasi pangan, dan berlanjutnya ketidakpastian pasar akibat fragmentasi geopolitik,” kata Menko Airlangga.
Berdasarkan tema Kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2023 yakni “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, lanjut dia, Indonesia mengambil inisiatif untuk merespons hal tersebut. Salah satunya dengan memperkuat integrasi pasar regional melalui peningkatan Free Trade Agreement ASEAN-Australia-Selandia Baru, memperkenalkan transaksi mata uang lokal dan interoperabilitas pembayaran digital, serta mempromosikan ASEAN Industry Project Based Initiative.
“Yang baru saja diluncurkan adalah Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN atau ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), yang akan meningkatkan nilai ekonomi digital di ASEAN hingga dua kali lipat tahun 2030. Terkait DEFA, Indonesia berdiskusi dengan Council Members dari ASEAN Business Advisory Council (BAC) Malaysia, dalam pertemuan bilateral di sela-sela agenda ABIS 2023. Implementasi DEFA akan dimulai pada 2025, saat Keketuaan ASEAN ada di tangan Malaysia,” imbuhnya.
Delegasi Malaysia dipimpin oleh Deputy Chairman ASEAN-BAC Malaysia Tan Sri Tony Fernandes, didampingi Council Member Lim Chern Yuan, Executive Director ASEAN-BAC Malaysia Jukhee Hong, serta perwakilan dari beberapa perusahaan besar Malaysia. Berbagai hal dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain tentang perdagangan dan sistem pembayaran lintasbatas, serta perkembangan kendaraan listrik (EV).
“Fokus utama ASEAN-BAC adalah melakukan fasilitasi perdagangan, fasilitasi investasi, dan menarik FDI. ASEAN-BAC harus mampu mendorong terlaksananya prioritas-prioritas utama untuk memperkuat perdagangan dan investasi intra-ASEAN. Indonesia sendiri akan mempermudah proses imigrasi dengan membuat sistem digital yang terintegrasi di antara kementerian/lembaga terkait atau biasa disebut e-goverment,” ungkapnya. (pd)