Pemilu Ditunda Lagi, Mahmoud Abbas Perpanjang Masa 20 Tahun Palestina tanpa Pemilu

JAKARTA, Investortrust.id -- Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas kembali menunda penyelenggaraan pemilu legislatif yang mulanya dijadwalkan berlangsung November 2026. Melalui dekrit yang dikeluarkan pada Jumat (9/10/2026), Abbas resmi mengundur pemilu Dewan Legislatif Palestina tersebut hampir satu tahun hingga 11 September 2027. Dengan demikian, di bawah pemerintahan Abbas, praktis Palestina belum menggelar pemilu selama 20 tahun.

Dilaporkan kantor berita resmi Palestina, WAFA yang dikutip CBS, Sabtu (10/10/2026), pemilu presiden yang telah terhenti selama lebih dari dua dekade ini juga dijadwalkan digelar di hari yang sama. Banyak kalangan menilai masa 20 tahun tanpa pemilu di Palestina berpotensi memperburuk krisis kredibilitas Otoritas Palestina di mata rakyatnya sendiri maupun negara-negara donor internasional.

Lembaga Otoritas Palestina yang didukung internasional ini didominasi oleh partai Fatah pimpinan Abbas dan telah mengelola wilayah semi-otonom di Tepi Barat yang diduduki Israel sejak kesepakatan tahun 1990-an.

Namun, popularitas lembaga ini terus merosot selama kepemimpinan Abbas, karena banyak warga Palestina menganggapnya korup serta mengkritik kerja sama keamanannya dengan Israel.

Ditambah lagi, kondisi di Tepi Barat kian memburuk dengan meningkatnya kekerasan, perluasan permukiman Israel, serangan pemukim terhadap warga Palestina, hingga penggerebekan rutin oleh tentara Israel di kota-kota yang berada di bawah kendali Otoritas Palestina.

Keputusan penundaan pemilu diambil setelah komite pejabat tinggi Palestina menggelar pertemuan pada Sabtu (10/10/2026) pagi.

Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin Abbas menyatakan bahwa situasi di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza tidak memungkinkan untuk penyeleksian suara.

Komite tersebut menegaskan bahwa Israel tidak mengizinkan masuknya materi pemilu maupun pengamat internasional ke Gaza.

Langkah penundaan ini sendiri sudah diperkirakan setelah fraksi-fraksi Palestina mengadakan pertemuan di Kairo untuk membahas penundaan tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Jihad Islam, Mohammed al-Hindi.

Sekadar informasi, rakyat Palestina tidak pernah lagi menggelar pemilu legislatif sejak tahun 2006, sejak Hamas memenangkan mayoritas kursi.

Kemenangan tersebut memicu boikot dari Israel dan negara-negara Barat hingga berlanjut pada bentrokan yang berujung pengambilalihan Gaza oleh Hamas pada tahun berikutnya.

Baca Juga

Di Sidang Umum PBB Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Terus Berada di Sisi Palestina

Sejak saat itu, kekuasaan Palestina terpecah antara Hamas di Gaza dan Otoritas Palestina di Tepi Barat.

Meskipun rencana gencatan senjata yang diprakarsai Amerika Serikat tahun lalu merancang peran masa depan bagi Otoritas Palestina, peran langsungnya belum jelas karena Hamas masih memerintah dan para teknokrat di bawah Dewan Perdamaian (Board of Peace) masih tertahan di Kairo menunggu izin masuk ke Gaza untuk transisi kekuasaan.

Di balik layar sebelum penundaan diumumkan, walau fraksi-fraksi utama belum mendaftarkan daftar calonnya, para pejabat veteran telah berdiskusi untuk menggabungkan kekuatan demi melawan Abbas.

Aliansi unik sempat muncul antara Hamas, Jihad Islam, dan blok yang dipimpin mantan kepala keamanan Fatah, Mohammed Dahlan, yang pernah diusir dari Gaza oleh Hamas dan diasingkan pada 2010 akibat perselisihan dengan Abbas.

Juru bicara fraksi Dahlan, Dimitri Dilliani, menegaskan dalam pernyataannya, "Abbas sangat ketakutan oleh aliansi pemilu yang menyatukan fraksi kami dengan fraksi-fraksi oposisi dan kekuatan di dalam Fatah yang menolak kepemimpinannya." Sejak menjabat sebagai presiden pada tahun 2005, Abbas memang tercatat berulang kali menunda pemilu presiden dan legislatif.