Dunia Melihat India

“Pada 12–13 September 2026, dunia melihat India—dan menunggu apakah New Delhi mampu mengubah keragaman kepentingan BRICS menjadi kekuatan Global South yang benar-benar menentukan arah dunia.”

Oleh: Primus Dorimulu

NEW DELHI, Investortrust— Para pemimpin negara-negara BRICS mulai berdatangan di New Delhi, Jumat (11/09/2026), menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-18 BRICS yang digelar di Bharat Mandapam pada 12–13 September 2026. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan tiba di ibu kota India pada Jumat ini bersama sejumlah pemimpin negara anggota BRICS lainnya. Forum bisnis dan sejumlah pertemuan pendahuluan juga mulai berlangsung pada 11 September 2026.

Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di New Delhi pada Jumat dinihari menjelang rangkaian KTT. Ia disambut Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri India Kirti Vardhan Singh dan dijadwalkan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. The Indian Express⁠ melaporkan, selain perdagangan dan energi, kedua pemimpin diperkirakan membahas kerja sama strategis India–Rusia serta perkembangan geopolitik global.

Presiden Tiongkok Xi Jinping telah dikonfirmasi menghadiri KTT dan dijadwalkan tiba pada Sabtu (12/09/2026). Kunjungan tersebut menjadi lawatan pertamanya ke India dalam tujuh tahun. Perhatian akan tertuju pada kemungkinan pertemuan Xi dan Modi, terutama untuk membahas perbaikan hubungan kedua negara, persoalan perbatasan, perdagangan, investasi, dan stabilitas kawasan.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed Ali, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, serta Presiden Prabowo termasuk di antara pemimpin yang dijadwalkan hadir. Uni Emirat Arab diperkirakan diwakili Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, sedangkan Arab Saudi dijadwalkan mengirim Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres juga diagendakan mengikuti pertemuan tersebut.

Mata dunia akan tertuju ke India ketika para pemimpin BRICS duduk bersama di Bharat Mandapam. Pertemuan berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, terganggunya perdagangan dan pasokan energi, rapuhnya rantai pasok global, serta menguatnya tuntutan negara-negara berkembang agar tata kelola dunia menjadi lebih adil. Bagi India, KTT ini bukan hanya pertemuan tahunan, melainkan kesempatan menunjukkan kemampuannya menjembatani kepentingan negara-negara besar yang berbeda, bahkan kerap berseberangan.

India memegang kepemimpinan BRICS untuk keempat kalinya setelah 2012, 2016, dan 2021. Sebagai tuan rumah, Modi mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”, membangun ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan. Susunan kata dalam tema tersebut sengaja membentuk akronim BRICS sekaligus menggambarkan keinginan India mengarahkan kelompok itu menjadi forum yang lebih konkret, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan mampu memperkuat posisi negara-negara Global South.

Kata resilience atau ketahanan menegaskan pentingnya membangun perekonomian dan masyarakat yang mampu menghadapi berbagai guncangan. Pandemi, perang, perubahan iklim, volatilitas pasar keuangan, proteksionisme, serta gangguan rantai pasok telah memperlihatkan betapa rentannya perekonomian dunia. Negara-negara BRICS karena itu ingin memperkuat ketahanan pangan, energi, kesehatan, industri, teknologi, dan keuangan agar tidak terlalu bergantung pada satu negara, satu pasar, ataupun satu sistem global.

Ketahanan tersebut membutuhkan diversifikasi sumber pertumbuhan, penguatan kapasitas produksi domestik, perlindungan sosial, serta pembangunan rantai pasok yang lebih aman. Bagi negara berkembang, ketahanan bukan hanya kemampuan bertahan menghadapi krisis, melainkan juga kapasitas untuk pulih dengan cepat tanpa mengorbankan kelompok masyarakat yang paling rentan.

Unsur innovation menempatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas sebagai penggerak transformasi ekonomi. BRICS mendorong kerja sama dalam kecerdasan buatan, teknologi kesehatan, energi bersih, ekonomi digital, riset, serta sistem pembayaran. Inovasi dalam konteks ini tidak hanya berarti menciptakan teknologi baru, tetapi juga memastikan teknologi meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja berkualitas, memperluas pelayanan publik, dan memperkecil kesenjangan digital antara negara maju dan negara berkembang.

Sementara itu, cooperation menegaskan bahwa berbagai persoalan global tidak mungkin diselesaikan oleh satu negara secara sendiri-sendiri. BRICS ingin memperluas perdagangan, investasi, pembiayaan pembangunan, pertukaran teknologi, serta kolaborasi di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan energi. Kerja sama itu juga diarahkan untuk memperkuat solidaritas Global South dan memperjuangkan reformasi Dewan Keamanan PBB, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia agar lebih mencerminkan perubahan peta kekuatan ekonomi global.

Adapun sustainability menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan dan masa depan generasi berikutnya. Negara-negara BRICS ingin mendorong pembangunan rendah karbon, pengembangan energi terbarukan, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pembiayaan hijau.

Namun, bagi negara berkembang, transisi menuju perekonomian hijau harus berlangsung secara adil. Negara maju dituntut menyediakan pembiayaan, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas agar agenda lingkungan tidak berubah menjadi hambatan baru bagi industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberantasan kemiskinan.

Dengan demikian, tema KTT BRICS 2026 mengandung satu gagasan besar: pembangunan masa depan harus tangguh menghadapi krisis, digerakkan oleh inovasi, dilaksanakan melalui kerja sama, dan dijaga keberlanjutannya. Penggunaan kata building juga memperlihatkan bahwa tatanan tersebut belum sepenuhnya terbentuk. BRICS ingin membangunnya secara bertahap melalui kebijakan dan tindakan nyata, bukan berhenti sebagai forum dialog politik.

Perdagangan, Energi, dan Sistem Pembayaran

Agenda utama KTT mencakup perdagangan dan investasi, keamanan energi, krisis rantai pasok, teknologi, perubahan iklim, kesehatan, ketahanan pangan, penguatan New Development Bank, serta reformasi tata kelola global. Perang dan ketegangan geopolitik telah membuat keamanan energi dan kelancaran perdagangan menjadi persoalan mendesak bagi hampir semua anggota.

Salah satu agenda ekonomi penting adalah peningkatan penggunaan mata uang lokal dan pengembangan sistem pembayaran lintas negara yang lebih cepat, murah, dan efisien. India juga mendorong kemungkinan menghubungkan mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency negara-negara BRICS.

Gagasan tersebut melanjutkan kesepakatan KTT Rio de Janeiro 2025 mengenai interoperabilitas sistem pembayaran antaranggota. India menegaskan, tujuannya bukan membentuk mata uang tunggal BRICS atau menggantikan dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia, melainkan memperlancar transaksi lintas negara dan mengurangi biaya perdagangan. Reuters⁠ melaporkan, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan teknis, politik, keamanan data, ketidakseimbangan perdagangan, serta rendahnya penggunaan mata uang digital bank sentral di sejumlah negara.

BRICS juga berupaya menyediakan sumber pembiayaan dan jalur kerja sama alternatif bagi negara-negara berkembang tanpa harus selalu bergantung pada institusi yang selama ini didominasi negara-negara Barat. Penguatan New Development Bank menjadi penting untuk membiayai infrastruktur, energi bersih, konektivitas, dan transformasi digital di negara anggota serta negara berkembang lainnya.

Konflik Timur Tengah Menguji Persatuan

Ujian paling berat bagi India adalah mempertemukan pandangan para anggota mengenai konflik di Timur Tengah. Perbedaan posisi antara Iran dan Uni Emirat Arab dapat menyulitkan penyusunan deklarasi bersama. Gangguan di Selat Hormuz dan lonjakan harga minyak menjadikan keamanan energi bukan lagi persoalan kawasan, melainkan ancaman terhadap inflasi, fiskal, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi dunia.

Kemampuan India mencari rumusan yang dapat diterima semua pihak akan menentukan apakah BRICS mampu mempertahankan tradisi pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Reuters⁠ menyebut krisis Iran sebagai ujian besar bagi persatuan BRICS karena Teheran dan Abu Dhabi berada pada posisi yang berseberangan.

Bertambahnya anggota memang memperbesar populasi, pasar, sumber daya alam, dan daya tawar BRICS. Namun, perluasan tersebut sekaligus menghadirkan kepentingan yang semakin beragam. Konsensus menjadi lebih sulit ketika para anggota memiliki orientasi politik, hubungan keamanan, struktur ekonomi, dan kepentingan geopolitik yang berbeda.

Arti Strategis Kehadiran Prabowo

Kehadiran Presiden Prabowo mempunyai arti strategis bagi Indonesia. KTT New Delhi menjadi pertemuan puncak BRICS kedua yang diikuti Indonesia sebagai anggota penuh setelah resmi bergabung pada Januari 2025. Indonesia pertama kali mengikuti KTT BRICS sebagai anggota penuh di Rio de Janeiro pada Juli 2025.

Melalui BRICS, Indonesia memperoleh ruang lebih luas untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang, membuka pasar ekspor, menarik investasi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta mendorong sistem perdagangan dan keuangan internasional yang lebih seimbang. Indonesia juga dapat menawarkan posisinya sebagai kekuatan menengah yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan mampu berkomunikasi dengan negara-negara Barat maupun kekuatan non-Barat.

Bagi Prabowo, pertemuan ini menjadi kesempatan mempertegas bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BRICS bukan berarti meninggalkan ASEAN, G20, ataupun kemitraan dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan negara-negara maju lainnya. Keanggotaan BRICS merupakan bagian dari strategi memperluas ruang gerak diplomasi dan menjaga otonomi Indonesia di tengah kompetisi global.

Indonesia berkepentingan memastikan BRICS tidak berkembang menjadi blok geopolitik yang kaku. BRICS seharusnya menjadi jembatan kerja sama ekonomi, bukan arena baru bagi rivalitas kekuatan besar. Posisi tersebut sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif: Indonesia tidak mengikatkan diri pada satu kubu, tetapi aktif memperjuangkan perdamaian, kemakmuran, dan kepentingan negara berkembang.

Dari BRIC Menjadi Kekuatan Global

BRICS bermula dari forum BRIC yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok. Para menteri luar negeri keempat negara mengadakan pertemuan pertama di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada September 2006. KTT pertama kemudian dilaksanakan di Yekaterinburg, Rusia, pada 16 Juni 2009. Pertemuan tersebut menjadi tonggak lahirnya BRIC sebagai forum kerja sama tingkat kepala negara.

Afrika Selatan bukan negara pendiri. Negara itu diundang bergabung pada 2010 dan mengikuti KTT pertamanya pada April 2011 di Sanya, Tiongkok. Sejak saat itulah BRIC berubah menjadi BRICS, dengan huruf “S” merujuk pada South Africa. Keanggotaannya kemudian diperluas dengan masuknya Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab pada 2024, disusul Indonesia pada Januari 2025.

Istilah BRIC sendiri pertama kali diperkenalkan ekonom Goldman Sachs Jim O’Neill melalui sebuah laporan pada 2001. Istilah tersebut mula-mula digunakan untuk menggambarkan potensi Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok sebagai kekuatan pertumbuhan baru dunia. Namun, O’Neill bukan pendiri BRICS. Pemerintah empat negara itulah yang kemudian mengubah konsep ekonomi tersebut menjadi forum kerja sama politik dan ekonomi antarnegara.

BRICS memiliki 10 negara yang keanggotaannya telah dinyatakan secara tegas, yakni Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Sejumlah publikasi, termasuk laporan menjelang KTT New Delhi, menggunakan istilah BRICS-11 dengan memasukkan Arab Saudi. Namun, karena posisi resmi Riyadh mengenai penerimaan keanggotaan penuh sebelumnya sempat ambigu, status tersebut sebaiknya dijelaskan secara hati-hati dalam pemberitaan.

Panggung Besar Diplomasi India

Pengamanan ketat diberlakukan di New Delhi untuk menyambut para kepala negara dan delegasi. Sekitar 30.000 personel keamanan dilaporkan dikerahkan, terutama di kawasan diplomatik Chanakyapuri, hotel tempat para pemimpin menginap, jalur menuju Bharat Mandapam, dan titik kedatangan pesawat kenegaraan. Sekolah serta sejumlah kantor pemerintah di Delhi juga ditutup pada Jumat untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan mendukung pengamanan KTT.

KTT New Delhi akan menunjukkan apakah BRICS mampu mengubah besarnya populasi, sumber daya alam, pasar, dan kekuatan ekonominya menjadi pengaruh politik yang efektif. Forum ini juga akan membuktikan apakah perluasan keanggotaan dapat menghasilkan kerja sama yang lebih kuat atau justru memperbesar perbedaan internal.

Di situlah India menjadi pusat perhatian. New Delhi tidak hanya dituntut menyelenggarakan pertemuan besar, tetapi juga menyatukan negara-negara yang tengah menghadapi konflik dan persaingan kepentingan. India harus menjembatani Tiongkok dan Rusia dengan negara-negara yang tetap dekat dengan Barat, mempertemukan Iran dan Uni Emirat Arab, serta menjaga agar BRICS tetap relevan bagi seluruh negara Global South.

Jika India mampu menghasilkan deklarasi bersama dan agenda kerja yang konkret, KTT Ke-18 dapat menjadi momentum penguatan BRICS sebagai salah satu pilar penting dunia multipolar. Sebaliknya, kegagalan mencapai konsensus akan memperlihatkan bahwa kebesaran BRICS secara ekonomi belum tentu menghasilkan kesatuan politik.

Pada 12–13 September 2026, dunia melihat India—dan menunggu apakah New Delhi mampu mengubah keragaman kepentingan BRICS menjadi kekuatan Global South yang benar-benar menentukan arah dunia. ***