Struktur Kekuasaan Iran Menjadi Batu Sandungan Perdamaian, Gencatan Senjata Dinilai Sulit Bertahan

JAKARTA, Investortrust.id— Upaya mengakhiri perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS) diperkirakan masih menghadapi jalan panjang. Kendala terbesar bukan semata-mata perbedaan posisi diplomatik kedua negara, melainkan kompleksitas struktur kekuasaan di Iran yang membuat setiap kesepakatan damai sulit diterjemahkan menjadi penghentian konflik di lapangan.

Analisis CNBC yang dipublikasikan pada 1 Agustus 2026 menyebutkan bahwa struktur kekuasaan Iran terdiri atas sejumlah pusat pengambilan keputusan yang saling beririsan, mulai dari Pemimpin Tertinggi (Supreme Leader), Korps Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC), pemerintah sipil yang dipimpin Presiden Masoud Pezeshkian, militer reguler, hingga kelompok-kelompok bersenjata yang bersekutu dengan Teheran di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat proses negosiasi jauh lebih rumit dibandingkan hubungan antarnegara pada umumnya.

Sejak perang pecah pada 28 Februari 2026, beberapa kali upaya penghentian pertempuran dilakukan. Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani di Islamabad pada 17 Juni 2026 bahkan membuka masa negosiasi selama 60 hari untuk membahas Selat Hormuz, pencabutan sanksi, serta program nuklir dan rudal Iran. Namun, kesepakatan itu tidak bertahan lama setelah kembali terjadi serangan terhadap pelayaran internasional yang memicu eskalasi baru.

Amerika Serikat kemudian melancarkan serangan udara selama 13 malam berturut-turut hingga menghentikan operasinya pada 24 Juli 2026. Beberapa hari kemudian, pertempuran kembali pecah. Iran mengklaim menyerang sejumlah aset strategis dan pangkalan militer AS di Kuwait dan Bahrain, sementara Washington menyatakan berhasil menggagalkan berbagai serangan rudal Iran terhadap pasukannya di kawasan.

Baca Juga

Perang Iran-AS Kerek Harga Minyak Mentah ke US$90, OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Menurut Sanam Vakil, Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, pemerintah sipil Iran memang berperan dalam diplomasi dan kebijakan ekonomi, tetapi tidak mengendalikan angkatan bersenjata.

“IRGC merupakan kekuatan dominan dalam perang dan keamanan nasional. Mereka mengendalikan rudal, drone, jaringan intelijen, serta hubungan dengan kelompok-kelompok bersenjata di kawasan. Dalam situasi perang, para komandannya memiliki ruang gerak operasional yang sangat besar,” kata Vakil kepada CNBC.

IRGC bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Tertinggi Ayatollah Mojtaba Khamenei, bukan kepada pemerintah sipil. Di samping mengendalikan kekuatan rudal dan drone Iran, IRGC juga mengawasi operasi luar negeri serta membina kelompok-kelompok sekutu seperti Hizbullah di Lebanon, kelompok milisi di Irak, dan Houthi di Yaman. Struktur komando yang terpisah itu membuat implementasi setiap kesepakatan damai menjadi lebih kompleks.

Di sisi lain, pemerintah sipil Iran memiliki kepentingan ekonomi yang mendesak. Selama bertahun-tahun, sanksi internasional telah menekan perekonomian Iran dan membatasi akses terhadap aset-aset yang dibekukan di luar negeri. Karena itu, Presiden Masoud Pezeshkian berkepentingan mendorong pencabutan sanksi guna memulihkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan lebih dari 90 juta penduduk Iran.

Namun, sebagian unsur di sektor keamanan memandang tekanan terhadap pelayaran di Selat Hormuz sebagai alat tawar strategis dalam menghadapi Amerika Serikat dan sekutunya. Perbedaan kepentingan tersebut berpotensi mempersulit implementasi setiap hasil perundingan.

Mantan penasihat senior Presiden AS Joe Biden, Amos Hochstein, mengatakan Iran tidak berniat kembali pada kondisi sebelum perang. Senada dengan itu, peneliti senior Middle East Institute, Alex Vatanka, menilai gencatan senjata bukanlah sesuatu yang dapat diwujudkan hanya melalui satu keputusan politik.

“Gencatan senjata bukan sakelar yang bisa langsung dimatikan atau dinyalakan. Iran ingin mengubah realitas di medan perang menjadi keuntungan politik sebelum menyepakati tatanan baru,” ujarnya.

Analisis tersebut menjelaskan mengapa keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menunda serangan baru terhadap Iran belum otomatis mengurangi risiko konflik. Selama berbagai pusat kekuasaan di Iran masih memiliki kepentingan dan ruang gerak masing-masing, peluang terjadinya kembali bentrokan di Selat Hormuz, Laut Merah, maupun kawasan Teluk Persia diperkirakan tetap tinggi.

Bagi perekonomian global, kondisi ini menjadi sumber ketidakpastian yang serius. Setiap eskalasi di Timur Tengah berpotensi mengganggu pasokan energi dunia, mendorong kenaikan harga minyak, meningkatkan inflasi, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Karena itu, keberhasilan diplomasi tidak hanya bergantung pada tercapainya kesepakatan di meja perundingan, tetapi juga pada kemampuan seluruh elemen kekuasaan di Iran untuk menjalankan dan mematuhi kesepakatan tersebut secara konsisten.