Oman di Persimpangan Selat Hormuz, Tarif Jalur Minyak Masih Mengancam
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Pasar energi global kembali dihadapkan pada ketidakpastian baru. Bukan lagi semata ancaman perang, melainkan potensi perubahan tata kelola di Selat Hormuz yang dapat mengubah biaya, aturan, hingga risiko pengiriman minyak dunia. Di tengah tarik-menarik kepentingan antara Iran dan Amerika Serikat, Oman kini berada di posisi paling sulit: mempertahankan reputasinya sebagai mediator netral sekaligus mengelola kepentingan strategis di salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia.
Laporan CNBC yang diterbitkan pada Jumat (03/07/2026) menyebutkan Oman tengah menjalankan strategi diplomasi yang sengaja dibuat ambigu (strategic ambiguity) dalam pembicaraan bersama Iran mengenai masa depan pengelolaan Selat Hormuz. Sikap tersebut dinilai menciptakan “blind spot” atau titik buta bagi pasar keuangan global karena investor belum mampu mengukur bagaimana aturan baru di jalur pelayaran tersebut akan terbentuk.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia. Sebelum konflik Amerika Serikat-Iran pecah pada akhir Februari 2026, sekitar 20% pasokan minyak dunia dan sebagian besar ekspor LNG Teluk Persia melewati selat sempit yang memisahkan Iran dan Oman tersebut. Penutupan jalur itu selama perang memicu lonjakan harga minyak, biaya asuransi kapal, dan tarif pengiriman global.
Baca Juga
Oman Ambigu Soal Tarif Hormuz, Pasar Energi Hadapi Ketidakpastian Baru
Kini, setelah tercapainya nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Washington dan Teheran pada 17 Juni 2026, kedua negara memasuki masa negosiasi selama 60 hari untuk mencari penyelesaian permanen. Selama periode tersebut Iran tidak diperkenankan mengenakan tarif kepada kapal yang melintasi Selat Hormuz, namun pembahasan mengenai tata kelola jangka panjang terus berlangsung.
Oman memegang posisi sangat strategis. Negara yang kerap dijuluki “Swiss-nya Timur Tengah” itu merupakan salah satu sedikit negara yang masih dipercaya baik oleh Washington maupun Teheran. Selama puluhan tahun, Muscat berperan sebagai mediator berbagai konflik regional, termasuk perundingan nuklir Iran.
Namun, posisi netral tersebut kini diuji. Menurut Dania Thafer, Direktur Eksekutif Gulf International Forum di Washington, Oman berusaha menjaga keseimbangan di tengah tekanan dua kekuatan besar.
Di satu sisi Iran menginginkan sistem pungutan atau biaya layanan bagi kapal yang melintas. Di sisi lain Amerika Serikat secara tegas menolak segala bentuk tarif yang dinilai menghambat kebebasan pelayaran internasional. “Oman mencoba menggunakan strategi ambigu agar tidak terlihat berpihak kepada salah satu pihak,” kata Thafer kepada CNBC.
Secara hukum internasional, peluang Oman maupun Iran mengenakan tarif transit sebenarnya sangat terbatas. Selat Hormuz tunduk pada prinsip transit passage berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), yang menjamin kapal dapat melintas tanpa dikenai biaya hanya karena menggunakan jalur tersebut.
Namun para pakar hukum maritim menilai masih terdapat ruang bagi penerapan service fee atau biaya jasa tertentu, misalnya untuk layanan navigasi, keselamatan pelayaran, pengawasan lalu lintas kapal, penanggulangan pencemaran, ataupun layanan darurat. Skema inilah yang dinilai sedang dipertimbangkan Oman bersama Iran sebagai kompromi hukum.
Andrew Leber dari Carnegie Middle East Program menilai Oman kini berada dalam posisi yang semakin sulit. Menurutnya, para diplomat Oman harus terus berganti narasi antara menyatakan tidak akan mengenakan tarif dan membuka kemungkinan adanya biaya layanan yang secara substansi menyerupai pungutan, tetapi menggunakan istilah berbeda.
Leber menilai Oman juga memiliki kepentingan ekonomi apabila nantinya sistem biaya layanan benar-benar diterapkan, sepanjang negara tersebut ikut memperoleh bagian dari pendapatan yang dihasilkan.
Sementara itu, Iran semakin terbuka menyampaikan ambisinya memperoleh pengakuan internasional atas hak mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Dua sumber senior pemerintah Iran kepada Reuters mengatakan Teheran ingin memperoleh pengakuan permanen atas kewenangan mengendalikan jalur tersebut, termasuk hak mengenakan biaya kepada kapal setelah masa transisi 60 hari berakhir pada pertengahan Agustus mendatang. Bahkan, Iran disebut tidak akan melanjutkan pembahasan isu lain dalam perundingan damai sebelum persoalan Hormuz diselesaikan.
Sikap tersebut langsung mendapat penolakan keras dari Amerika Serikat. Pemerintahan Presiden Donald Trump sebelumnya memperingatkan Oman agar tidak membantu Iran membangun sistem pungutan di Selat Hormuz. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, bahkan menyatakan Washington siap menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang terlibat dalam penerapan sistem tersebut.
Di sisi lain, Oman terus menegaskan bahwa setiap kesepakatan dengan Iran akan tetap mengikuti hukum internasional. Menteri Luar Negeri Oman juga menolak penerapan tarif transit, namun tidak menutup kemungkinan pembahasan mengenai biaya jasa maritim sebagaimana diterapkan di sejumlah jalur pelayaran internasional lainnya. Bagi pasar energi global, persoalan ini dinilai jauh lebih kompleks dibanding sekadar ancaman perang.
Baca Juga
Neil Quilliam, Associate Fellow di Chatham House, mengatakan investor selama ini lebih fokus menghitung risiko gangguan pasokan akibat konflik militer, tetapi kurang memperhatikan perubahan tata kelola (governance risk). Padahal, perubahan aturan administrasi, kewajiban layanan, biaya navigasi maupun ketentuan asuransi dapat meningkatkan ongkos logistik global tanpa harus terjadi perang atau penutupan jalur pelayaran. Dengan kata lain, sekalipun Selat Hormuz tetap terbuka, perubahan mekanisme pengelolaannya berpotensi menaikkan biaya perdagangan energi dunia secara permanen.
Bagi Indonesia sebagai negara pengimpor minyak, perkembangan tersebut patut dicermati. Kenaikan biaya pelayaran dan premi asuransi tanker dapat meningkatkan harga impor minyak mentah maupun BBM, menekan nilai tukar rupiah melalui membengkaknya kebutuhan devisa, sekaligus berpotensi mendorong inflasi energi apabila berlangsung dalam jangka panjang.
Karena itu, arah diplomasi Oman dalam beberapa pekan ke depan bukan hanya menentukan masa depan Selat Hormuz, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang akan memengaruhi stabilitas harga minyak, biaya logistik global, serta sentimen pasar keuangan internasional.