Kapal Berbendera Singapura Diserang di Selat Hormuz, AS Tuduh Iran Langgar Kesepakatan

WASHINGTON DC, investortrust.id – Ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat setelah seorang pejabat Amerika Serikat menyatakan Iran berada di balik serangan terhadap sebuah kapal kargo di dekat pantai Oman, Kamis (25/6/2026) waktu setempat. Insiden tersebut berpotensi menguji kesepakatan sementara antara Washington dan Teheran yang menghentikan permusuhan selama 60 hari untuk memberi ruang bagi perundingan damai.

Baca Juga

Kapal Tanker Mulai Ramai Melintas di Selat Hormuz, Harga Minyak Turun Tajam

Pejabat AS itu mengatakan kepada MS NOW bahwa Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal dagang yang sedang melintasi Selat Hormuz. Gedung Putih kini tengah menilai apakah aksi tersebut merupakan pelanggaran terhadap nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang disepakati kedua negara.

Sebelumnya, United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), lembaga keamanan maritim Inggris, melaporkan sebuah kapal kargo yang berlayar di dekat Dahit, Oman, terkena hantaman proyektil tak dikenal di sisi kanan kapal sehingga menyebabkan kerusakan pada anjungan.

Menurut UKMTO, tidak ada korban jiwa maupun pencemaran lingkungan akibat insiden tersebut.

Laporan The Wall Street Journal menyebut kapal tersebut berlayar menggunakan bendera Singapura.

Insiden itu terjadi ketika hubungan Washington dan Teheran kembali memanas akibat perdebatan mengenai pencairan aset Iran yang selama ini dibekukan.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengecam pernyataan Presiden Donald Trump dan Menteri Keuangan Scott Bessent yang menyebut dana Iran nantinya akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat.

"Amerika secara keliru mengeklaim aset kami yang dibebaskan akan digunakan untuk membeli produk pertanian mereka. Menarik," tulis Ghalibaf melalui media sosial X, seperti dikutip CNBC.

Baca Juga

Selat Hormuz Dibuka Bertahap, IMO Sebut 11.000 Pelaut Akan Dievakuasi dari Teluk Persia

Ia menyindir bahwa satu-satunya "hasil panen" yang diwariskan Amerika kepada Iran adalah puluhan tahun ketidakpercayaan, seraya menuduh Washington hanya mengekspor kedelai hasil rekayasa genetika, janji-janji kosong, dan retorika.

Menanggapi hal tersebut, seorang pejabat Gedung Putih menegaskan belum ada dana Iran yang dicairkan.

"Tak ada dana yang akan keluar sebelum Iran memenuhi seluruh persyaratan dalam nota kesepahaman," kata pejabat tersebut.

Washington juga menegaskan bahwa penggunaan dana tersebut tetap berada di bawah persetujuan pemerintah AS. Wakil Presiden JD Vance sebelumnya menyatakan jika aset Iran akhirnya dibebaskan, dana itu akan digunakan untuk membeli produk pangan Amerika guna memenuhi kebutuhan masyarakat Iran.

Presiden Trump sebelumnya juga mengatakan dana yang dilepas akan ditempatkan dalam rekening escrow yang dikendalikan pemerintah AS dan hanya boleh dipakai membeli bahan pangan serta pasokan medis dari Amerika, termasuk jagung, gandum, dan kedelai.

Menteri Keuangan Scott Bessent, dalam wawancara dengan CNBC, memperkuat pernyataan tersebut dengan menyebut Departemen Keuangan akan mengawasi seluruh penggunaan dana Iran.

Namun Iran terus membantah syarat tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei mengatakan setiap pembelian produk pertanian akan didasarkan pada harga dan kualitas, bukan atas syarat yang ditetapkan Washington.

Di tengah memanasnya hubungan kedua negara, pemerintahan Trump juga meminta Kongres menyetujui tambahan anggaran hampir US$88 miliar untuk membiayai operasi terkait perang Iran, bantuan bagi sektor pertanian AS, serta penanganan wabah Ebola di Afrika.

Di Senat, dinamika politik juga terus berkembang. Setelah sebelumnya mendukung pembatasan kewenangan perang Presiden, Senat akhirnya menolak resolusi yang memberikan Kongres kewenangan menghentikan operasi militer terhadap Iran.

Sementara itu, The Wall Street Journal melaporkan Iran tengah mendorong skema baru yang memungkinkan Teheran memperoleh miliaran dolar melalui pungutan atas layanan keamanan, keselamatan pelayaran, dan perlindungan lingkungan di Selat Hormuz.

Pemerintah AS langsung menolak usulan tersebut. Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Presiden Trump menegaskan kapal-kapal internasional tidak boleh dikenakan tarif atau biaya tambahan untuk melintasi jalur strategis tersebut.

Sebelum konflik pecah pada akhir Februari, sekitar 20% konsumsi minyak dunia diangkut melalui Selat Hormuz. Berdasarkan kesepakatan penghentian konflik selama 60 hari, Iran tidak diperbolehkan mengenakan biaya transit terhadap kapal yang melintasi jalur tersebut.