Iran Tolak Negosiasi, Trump Batalkan Utusan, Keduanya Pilih Medan Perang

JAKARTA, Investortrust.id — Upaya diplomasi untuk menghentikan perang antara Amerika Serikat dan Iran kembali menemui jalan buntu. Donald Trump memutuskan membatalkan rencana pengiriman utusan ke Pakistan setelah menilai Teheran tidak memberikan tawaran yang memadai untuk kesepakatan damai. Laporan live Al Jazeera yang dipublikasikan pada Minggu (26/04/2026) menyebutkan keputusan tersebut diambil tak lama setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi meninggalkan Islamabad. Dalam kunjungannya, Araghchi sempat menyerahkan kerangka awal penyelesaian konflik kepada pihak mediator, termasuk pemerintah Pakistan.

Namun, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa negaranya tidak akan bernegosiasi dengan Washington di bawah tekanan, ancaman, maupun kondisi “pengepungan”. Pernyataan itu disampaikan langsung kepada Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, sekaligus menegaskan sikap keras Teheran di tengah tekanan militer dan ekonomi yang terus meningkat.

Kebuntuan diplomasi ini memperpanjang ketidakpastian konflik yang telah meluas sejak serangan gabungan AS dan Israel pada akhir Februari 2026. Di saat yang sama, eskalasi militer terus berlangsung di kawasan lain. Pemerintah Israel di bawah Benjamin Netanyahu dilaporkan kembali melancarkan serangan “kuat” ke wilayah selatan Lebanon, dengan menuding kelompok Hizbullah mengganggu upaya perdamaian.

Sejumlah isu krusial masih menjadi penghambat utama dalam negosiasi. Washington menuntut penghentian total program nuklir Iran serta penguasaan atas sekitar 400 kilogram uranium yang telah diperkaya tinggi. Namun Teheran menolak keras tuntutan tersebut dan hanya bersedia menerima pembatasan sementara. Selain itu, Iran juga menuntut pencabutan sanksi, pembukaan blokir aset sekitar US$20 miliar, serta kompensasi perang sebagai bagian dari kesepakatan jangka panjang.

Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah keberlanjutan blokade AS terhadap pelabuhan Iran dan pembatasan lalu lintas di Selat Hormuz. Iran menegaskan tidak akan membuka jalur pelayaran strategis tersebut selama blokade masih berlangsung, sementara Trump bersikeras blokade hanya akan dicabut jika kesepakatan tercapai.

Informasi senada juga dilaporkan oleh BBC dan Reuters dalam pembaruan mereka pada 25–26 April 2026, yang menyebut negosiasi masih tertahan oleh perbedaan mendasar terkait nuklir, sanksi, dan kontrol jalur energi global. Kedua media tersebut juga menyoroti meningkatnya ketegangan di Lebanon sebagai indikasi konflik yang kian melebar di kawasan Timur Tengah.

Dengan diplomasi yang kembali tersendat dan operasi militer yang terus berjalan di berbagai front, perang AS-Iran kini bergerak dalam “zona abu-abu”—tanpa kepastian damai, namun juga belum mencapai resolusi terbuka—yang berpotensi berlangsung lebih panjang dan semakin mengguncang stabilitas geopolitik global.

IRGC Diuntungkan

Di tengah tekanan ekonomi yang kian berat dan penderitaan rakyat yang meluas, pertanyaan besar mengemuka: apakah Iran benar-benar siap melanjutkan perang, atau konflik ini lebih mencerminkan kepentingan elite kekuasaan di Teheran?

Sejumlah perkembangan terbaru menunjukkan bahwa keputusan Iran untuk tetap bertahan dalam konflik tidak sepenuhnya lahir dari kehendak publik. Laporan berbagai media internasional menegaskan bahwa kondisi domestik Iran saat ini berada dalam tekanan serius, mulai dari inflasi tinggi, pelemahan mata uang, hingga meningkatnya angka kemiskinan. Namun demikian, situasi ini tidak serta-merta memicu perlawanan terbuka terhadap perang.

Dalam laporan Reuters dan BBC pada April 2026, disebutkan bahwa tekanan eksternal justru memunculkan efek “rally around the flag”, di mana sebagian masyarakat cenderung mendukung pemerintah ketika negara menghadapi ancaman dari luar. Serangan militer oleh Amerika Serikat dan Israel sejak akhir Februari 2026 disebut memperkuat sentimen nasionalisme di dalam negeri, meskipun ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi tetap tinggi.

Di sisi lain, rezim teokrasi Iran terlihat semakin mengonsolidasikan kekuasaan di tengah konflik. Pemerintahan yang dipimpin oleh Masoud Pezeshkian mengambil sikap tegas menolak negosiasi di bawah tekanan, sekaligus memperketat kontrol terhadap oposisi domestik. Sejumlah laporan menyebutkan adanya peningkatan tindakan represif terhadap kelompok kritis, dengan alasan menjaga stabilitas nasional di tengah ancaman perang.

Faktor kunci lain yang tak bisa diabaikan adalah peran Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Garda Revolusi ini bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga aktor ekonomi dan politik yang sangat dominan di Iran. Dalam banyak analisis, IRGC disebut sebagai pihak yang paling diuntungkan dari situasi konflik berkepanjangan—baik melalui penguatan pengaruh politik maupun kontrol terhadap sektor-sektor ekonomi strategis yang terdampak sanksi dan perang.

Sejumlah pengamat menilai bahwa dalam kondisi seperti ini, perang tidak hanya menjadi respons terhadap ancaman eksternal, tetapi juga instrumen untuk mempertahankan struktur kekuasaan di dalam negeri. Dengan konflik yang terus berlangsung, kelompok moderat cenderung tersisih, sementara faksi garis keras memperoleh ruang yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan negara.

Meski demikian, ketahanan Iran dalam menghadapi perang tetap memiliki batas. Data yang dihimpun dari berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa tekanan ekonomi yang berkepanjangan berpotensi memicu gejolak sosial jika tidak diimbangi dengan perbaikan kondisi hidup masyarakat. Dalam jangka panjang, stabilitas rezim tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan menjaga legitimasi di mata rakyatnya.

Dengan demikian, keberlanjutan perang Iran tidak bisa dilihat semata sebagai pilihan nasional, melainkan hasil dari tarik-menarik kepentingan antara tekanan rakyat, strategi rezim, dan dominasi militer. Di tengah dinamika tersebut, satu hal menjadi jelas: perang mungkin bisa memperkuat kekuasaan dalam jangka pendek, tetapi risiko instabilitas jangka panjang tetap membayangi.