Trump Batalkan Misi Utusan AS ke Pakistan

JAKARTA, Investortrust.id — Upaya diplomasi untuk mengakhiri perang Iran–Amerika Serikat kembali menemui jalan buntu. Presiden AS Donald Trump memutuskan membatalkan pengiriman utusan khusus ke Pakistan yang sebelumnya direncanakan untuk melanjutkan negosiasi gencatan senjata dengan Iran.

Mengutip laporan CNBC yang diterbitkan Sabtu (25/04/2026) pukul 04.15 EDT, pukul 15.15 WIB, dan diperbarui beberapa saat kemudian, Trump membatalkan rencana keberangkatan utusan khusus Steve Witkoff serta menantunya Jared Kushner ke Islamabad. Keduanya sebelumnya dijadwalkan melakukan pembicaraan langsung dengan delegasi Iran terkait kelanjutan gencatan senjata.

Dalam pernyataannya di platform Truth Social, Trump menilai perjalanan tersebut tidak efisien dan menyebut adanya “perpecahan dan kebingungan besar” dalam kepemimpinan Iran. “Jika mereka ingin berbicara, yang perlu mereka lakukan hanyalah menelepon,” ujar Trump, menegaskan bahwa Washington merasa berada dalam posisi lebih kuat dalam negosiasi.

Keputusan ini diambil di tengah kunjungan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ke Islamabad pada hari yang sama. Berdasarkan pernyataan Kedutaan Besar Iran di Pakistan, Araghchi bertemu dengan Kepala Angkatan Bersenjata Pakistan Asim Munir untuk menyampaikan posisi Teheran terkait upaya mengakhiri perang.

Namun, Iran sejak awal menegaskan tidak ada rencana pertemuan langsung dengan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menyatakan bahwa pandangan Iran hanya akan disampaikan melalui Pakistan sebagai mediator. Pernyataan ini mempertegas rendahnya tingkat kepercayaan antara kedua negara, bahkan untuk sekadar duduk dalam satu meja perundingan.

Baca Juga

Sampai Kapan Dunia Mampu Bertahan Terhadap Dampak Blokade Hormuz?

Informasi senada dilaporkan Reuters, yang mengutip dua sumber pemerintah Pakistan bahwa delegasi Iran telah meninggalkan Islamabad pada Sabtu (25/4/2026), menandakan tidak adanya kelanjutan pembicaraan langsung dengan pihak AS. Dalam unggahannya di platform X, Araghchi menyebut kunjungannya ke Pakistan “sangat produktif”, namun mempertanyakan keseriusan Amerika Serikat dalam menempuh jalur diplomasi.

Kebuntuan ini melanjutkan kegagalan putaran pertama perundingan yang digelar di Islamabad dua pekan sebelumnya, yang dipimpin Wakil Presiden AS JD Vance. Pertemuan tersebut berakhir tanpa kesepakatan, sementara rencana perundingan lanjutan terus tertunda karena Iran menolak hadir selama tekanan militer dan ekonomi AS masih berlangsung.

Salah satu sumber utama ketegangan adalah situasi di Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak dunia. Ancaman Iran dan blokade balasan oleh Angkatan Laut AS telah memperlambat lalu lintas kapal secara drastis, memperburuk ketidakpastian global. Trump menegaskan bahwa blokade terhadap pelabuhan Iran tidak akan dicabut hingga tercapai kesepakatan dengan Teheran.

Selain tekanan militer, Washington juga meningkatkan tekanan ekonomi. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan kepada The Associated Press bahwa pemerintah tidak akan memperpanjang pengecualian yang memungkinkan pembelian minyak Iran di laut. Ia bahkan memperkirakan Iran akan segera terpaksa mengurangi produksi minyaknya dalam beberapa hari ke depan.

Langkah lain termasuk pemberian sanksi terhadap perusahaan kilang independen asal China, Hengli Petrochemical, yang dituduh membeli minyak Iran dalam jumlah besar. Departemen Keuangan AS menilai kilang “teapot” di China memainkan peran penting dalam menopang ekonomi minyak Iran di tengah tekanan internasional.

Situasi ini semakin memperlemah gencatan senjata yang diumumkan pada 7 April 2026. Meski Trump sempat memperpanjang gencatan senjata secara sepihak awal pekan ini, ketegangan di lapangan tetap tinggi, terutama di Selat Hormuz yang menjadi pusat konflik strategis.

Dengan diplomasi yang kembali mandek, tekanan militer dan ekonomi yang terus meningkat, serta tidak adanya kejelasan arah negosiasi, konflik Iran –AS kini memasuki fase yang semakin tidak pasti— di mana jalur dialog menyempit, sementara risiko eskalasi tetap terbuka lebar.