3 Juta Rumah dan Peran Sentral BTN (BBTN), Ada Cerita Besar di Balik Angka

JAKARTA, Investortrust.id - "Seperti air yang menemukan jalannya, mimpi memiliki rumah akhirnya sampai ke muaranya". Bagi Siti Nurhayati, seorang pekerja ritel dengan penghasilan terbatas, kunci rumah pertamanya terasa seperti hadiah paling nyata dari negara.

“Saya tidak menyangka bisa punya rumah sendiri. Prosesnya dibantu KPR BTN, cicilannya ringan dan jelas. Program 3 juta rumah benar-benar terasa manfaatnya buat kami,” ujar Siti, salah satu penerima manfaat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Bekasi, yang merasakan langsung dukungan pembiayaan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk saat kepada Investortrust.id Jumat (9/1/2026).

Pengakuan konsumen, seperti Siti menjadi potret nyata bagaimana program perumahan nasional tidak berhenti sebagai slogan.

Siti menjadi salah satu dari ribuan warga penerima manfaat ketika Presiden Prabowo Subianto meresmikan akad massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus serah terima kunci rumah yang digelar secara hybrid dan terpusat di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, pada Senin (29/9/ 2025).

Kegiatan ini menjadi simbol hadirnya negara dalam membantu jutaan MBR mewujudkan impian memiliki rumah layak huni. Para penerima manfaat, mulai petani, pedagang kecil, hingga pengemudi ojek online, menilai rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan jaminan kepastian hidup dan masa depan yang lebih baik.

Baca Juga

Salurkan 128.608 Unit, BTN Kuasai 46,7% Penyaluran KPR FLPP

Dalam pidato pada acara itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmen negara untuk memastikan masyarakat kecil dapat menikmati kesejahteraan melalui kepemilikan rumah layak. “Saya sangat bangga, sangat bahagia, dan sangat apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga hal ini bisa kita wujudkan, bisa kita hasilkan sampai dengan acara hari ini,” ujar Presiden Prabowo.

Program 3 juta rumah masuk dalam kebijakan prioritas pemerintah yang diluncurkan pada akhir 2024 bersamaan dengan pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pemerintah memisahkan fungsi perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memberi fokus penuh terhadap target 3 juta unit rumah per tahun — yang terdiri atas 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta di perkotaan.

Sebagai program strategis, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara mengatakan, pemerintah mendorong habis-habisan kebijakan ini lewat berbagai insentif dan kemudahan. Di antaranya penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), percepatan perizinan, dan subsidi bunga. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga KPR maksimal hanya 5% dan angsuran bulanan yang lebih ringan.

“Selain itu, penghapusan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai izin mendirikan bangunan (IMB), pembebasan biaya premi asuransi, serta tenor KPR lebih panjang hingga 30 tahun,” kata Ara.

Milestone program 3 juta rumah yang layak mendapat apresiasi adalah akad massal lebih 50.000 unit rumah bersubsidi yang digelar di Serang, Banten pada 20 Desember 2025, dan lagi-lagi dihadiri Presiden Prabowo. Akad massal yang dilaksanakan secara hibrida tersebut mencapai 50.030 unit rumah yang dibangun di 33 provinsi di 110 kabupaten/kota di Tanah Air, dengan melibatkan 41 bank penyalur.

Akad kredit massal terbesar sepanjang sejarah ini dilakukan seiring peningkatan kuota nasional KPR FLPP nasional dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit pada 2025.

Baca Juga

BTN Terima 'Shareholder Loan' Rp 2 Triliun untuk Perkuat Permodalan dari Danantara Asset Management

Peran Sentral BTN

Di tengah ambisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan program 3 juta rumah, peran lembaga keuangan menjadi krusial sebagai jembatan antara kebijakan negara, pengembang, dan masyarakat. Di titik ini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, (BBTN) bank spesialis pembiayaan perumahan milik negara, mengambil peran sentral dalam ekosistem hunian nasional.

BTN tercatat sebagai penyalur KPR dengan skema FLPP terbesar secara nasional. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memaparkan bahwa hingga 22 Desember 2025, BTN telah merealisasikan 128.608 unit rumah subsidi atau setara 46,7% dari total penyaluran nasional sebanyak 270.985 unit.

Sementara PT Bank Syariah Nasional (BSN), anak usaha BTN, juga memberikan kontribusi tak bisa dipandang sebelah mata. Saat masih berstatus unit usaha syariah (UUS), BSN telah merealisasikan pembiayaan 59.463 unit rumah subsidi. Dengan demikian, total penyaluran KPR Sejahtera FLPP oleh BTN Group, yang terdiri dari BTN dan BSN, mencapai 188.071 unit rumah. Data tersebut menegaskan dominasi BTN dalam segmen pembiayaan hunian bagi MBR.

Secara keseluruhan, data BP Tapera menunjukkan, penyaluran KPR FLPP tembus di 278.868 unit rumah dengan nilai Rp 34,64 triliun per 31 Desember 2025. Penyaluran tersebut dilakukan melalui 41 bank penyalur dan melibatkan 22 asosiasi perumahan yang tersebar di 13.249 perumahan, dikelola oleh 8.113 pengembang di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, keberhasilan BTN menyalurkan kredit perumahan dengan nilai terbesar secara nasional, termasuk untuk MBR ditopang kebutuhan untuk pembiayaan yang meningkat dari para pelaku usaha sektor properti.

Baca Juga

Ribuan Mimpi Terwujud di Akad Massal 50.030 Unit KPR Sejahtera FLPP 2025

Keberhasilan ini juga didukung pengalaman BTN yang panjang dalam mengembangkan ekosistem perumahan selama 75 tahun dan bermitra dengan lebih dari 7.000 pengembang (developer). “Kredit program perumahan menjadi solusi menarik bagi pelaku usaha sektor perumahan termasuk untuk skala UMKM, dan BTN memiliki expertise di bidang ini,” kata Nixon dalam sebuah kesempatan.

Program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo menuntut sinergi lintas sektor. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan kuota, pengembang membangun unit, sementara perbankan memastikan akses pembiayaan terjangkau.

BTN menempatkan diri sebagai penghubung tiga kepentingan itu. Melalui jaringan, pengalaman, dan pemahaman mendalam terhadap karakteristik MBR, BTN mempercepat realisasi rumah layak huni yang terjangkau dan berkualitas.

Mendiang ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri pernah menyatakan bahwa kebijakan publik hanya akan bermakna jika mampu menyentuh kebutuhan paling dasar rakyat. Pernyataan ini sangat relevans dalam sektor perumahan. Hunian bukan sekadar aset, tetapi fondasi kesejahteraan. Dengan rumah layak, kualitas hidup meningkat, produktivitas tumbuh, dan stabilitas sosial lebih terjaga.

Baca Juga

Program 3 Juta Rumah Terus Bergulir, APBN 2026 Bakal Hasilkan 770.000 Rumah 

Untuk itu, peran BTN tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga sosial dan strategis bagi pembangunan. Dalam praktiknya, BTN tidak sekadar menyalurkan kredit. Bank ini membangun ekosistem perumahan dengan menggandeng pengembang, pemerintah daerah, dan instansi pusat. Proses dari perizinan, pembangunan, hingga pembiayaan diupayakan lebih terintegrasi agar MBR tidak terhambat oleh birokrasi yang rumit. Pendekatan ini sejalan dengan semangat inklusivitas yang diusung dalam program 3 juta rumah, yakni memastikan kelompok berpenghasilan rendah tidak tertinggal dalam akses hunian.

“BTN berkomitmen mendukung akses perumahan layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar acara penandatanganan perjanjian kerja sama penyaluran KPR Sejahreraa FLPP Tahun 2026 yang digelar di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (23/12/2025)

Dari sisi pengembang, kehadiran BTN memberi kepastian pasar. Proyek rumah subsidi memiliki penyerapan tinggi karena didukung skema FLPP yang bunganya rendah dan tenor panjang. Bagi pemerintah, kolaborasi dengan BTN memastikan anggaran perumahan tepat sasaran. Sementara bagi masyarakat, akses ke KPR Sejahtera FLPP membuka pintu kepemilikan rumah yang sebelumnya terasa mustahil.

Peraih Nobel Ekonomi 2001 asal Amerika Serikat (AS) Joseph Stiglitz pernah menekankan bahwa ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar adalah akar dari ketidakadilan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar yang kerap sulit dijangkau MBR. Ketika BTN memperbesar penyaluran KPR subsidi, dampaknya tidak hanya pada angka statistik, tetapi pada pengurangan kesenjangan sosial. Setiap unit rumah yang terealisasi adalah satu keluarga yang keluar dari kerentanan hunian.

Atasi Backlog

Program 3 juta rumah dirancang untuk menjawab backlog perumahan yang masih tinggi. Menteri Maruarar Sirait (Ara) mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan saat ini angka backlog atau masyarakat yang tidak memiliki rumah ada 9,9 juta di Indonesia.

Namun, estimasi lain menyebut backlog perumahan nasional masih berada di kisaran 15 juta unit pada 2025, terutama untuk MBR dan menengah. Artinya, masih ada kesenjangan yang lebar antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dan jumlah rumah yang tersedia.

Pemerintahan Prabowo menempatkan sektor ini sebagai prioritas, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi. Sektor konstruksi menyerap tenaga kerja, industri bahan bangunan bergerak, dan rantai pasok lokal hidup. Dalam siklus ini, BTN berperan sebagai katalis yang mengalirkan pembiayaan agar roda ekonomi perumahan berputar.

Hingga akhir 2025, dominasi BTN dalam penyaluran FLPP menunjukkan kepercayaan pemerintah dan pasar. Realisasi pembiayaan rumah subsidi bukan sekadar angka, tetapi bukti kapasitas institusi dalam mengelola skala besar pembiayaan MBR. Dengan porsi signifikan dari total nasional, memperkuat posisi BTN sebagai tulang punggung pembiayaan perumahan rakyat.

Bagi Siti dan ribuan MBR lainnya, kolaborasi antara negara, bank, dan pengembang itu berujung pada satu hal sederhana tetapi mendasar, yaitu pintu rumah yang bisa dibuka dengan kunci milik sendiri. “Sekarang anak-anak punya kamar sendiri, lebih tenang, lebih semangat kerja,” kata Siti yang punya pekerjaan sampingan jual minuman kemasan ini.

Dampak sosial semacam inilah yang menjadi ukuran keberhasilan sejati program perumahan. Ke depan, tantangan tetap ada, mulai ketersediaan lahan, harga bahan bangunan, hingga kemampuan fiskal.

Namun dengan model kolaborasi yang telah terbangun, BTN berada pada posisi strategis untuk terus menjembatani kepentingan dan menjaga keberlanjutan ekosistem perumahan. Selama akses pembiayaan terjaga dan sinergi dipelihara, target besar program 3 juta rumah bukan sekadar ambisi, melainkan agenda yang realistis.

Peran BTN dalam melayani negeri melalui akses hunian mencerminkan pepatah lama, sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Satu kebijakan perumahan mampu menghadirkan rumah, menggerakkan ekonomi, dan menguatkan kesejahteraan. Seperti peribahasa di awal, air akan selalu mencari jalannya, begitu pula harapan rakyat untuk memiliki rumah akan menemukan pintunya, selama jembatan itu terus dijaga.