Elektrifikasi Gaya Hidup Bukan Wacana Lagi, Indonesia kian Dekat Swasembada Energi

Poin Penting

●	Konsumsi listrik rumah tangga naik dari 103,7 TWh menjadi 130,4 TWh dalam lima tahun terakhir.
●	Populasi kendaraan listrik meningkat hingga dorong perubahan pola beban nasional hingga 2030.
●	PLN menyiapkan 69,5 GW pembangkit baru dengan dominasi EBT untuk mendukung transisi energi.

JAKARTA, Investortrust.id – Seperti pepatah, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, elektrifikasi gaya hidup (electrifying lifestyle) kini menjadi cara Indonesia mempercepat swasembada energi sekaligus transisi menuju pembangkit hijau.

Lonjakan konsumsi listrik dari rumah tangga, meningkatnya adopsi kendaraan listrik (electrical vehicle/EV), dan mulai bergesernya operasi industri, termasuk alat berat ke teknologi rendah emisi menunjukkan bahwa pola hidup berbasis listrik bukan lagi tren, tetapi fondasi ekonomi energi masa depan.

Pemerintah menargetkan pengurangan ketergantungan energi fosil melalui ekspansi energi baru terbarukan (EBT) dan mendorong masyarakat beralih ke perangkat listrik sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional. Transformasi ini membuka jalan penyesuaian strategi pembangkitan sekaligus menciptakan pasar energi yang lebih stabil, bersih, dan berkelanjutan.

Elektrifikasi Makin Masif

Executive Vice President Perencanaan Strategis Pembangkitan PLN, Parulian Noviandri, mengutip Statistik PLN 2019–2024 mengungkapkan, konsumsi listrik rumah tangga meningkat dari 103,7 terra watt hours (TWh) pada 2019 menjadi 130,4 TWh pada 2024, atau naik hampir 26% dalam lima tahun. “Kenaikan pada periode 2023-2204 menjadi penanda bahwa elektrifikasi gaya hidup memasuki fase akselerasi,” kata Parulian saat dihubungi Investortrust.id, Rabu (26/11/2025).

Electrifying lifestyle terutama karena tumbuhnya penggunaan kompor induksi, bertambahnya perangkat rumah berdaya besar, seperti AC inverter dan water heater listrik, serta meningkatnya populasi kendaraan listrik (EV). “Tren yang kembali menguat di 2023–2024 menegaskan bahwa elektrifikasi gaya hidup mulai berdampak nyata, terutama melalui bertambahnya perangkat berdaya besar, penggunaan kompor induksi, dan tumbuhnya populasi kendaraan listrik yang sebagian besar melakukan pengisian daya di rumah,” kata Parulian.

Menjamurnya kendaraan listrik terutama di kota-kota besar dalam beberapa tahun terakhir sejalan dengan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Ketika EV pertama kali masuk ke Indonesia pada Januari 2022, penjualannya hingga kini menunjukkan tren positif.

Baca Juga

BYD Kuasai 54% Pangsa Pasar Mobil Listrik Indonesia, Jadi Penggerak Utama Pertumbuhan EV Nasional

Pada 2022 penjualan mobil berbasis battery electrical vehicle (BEV) hanya 10.327 unit, kemudian naik 65% menjadi 17.051 unit pada 2023. Sementara pada 2024 penjualan mobil listrik murni ini menembus 43.188 unit atau meroket 153% dari 2023. Adapun total penjualan wholesales mobil listrik murni selama 10 bulan 2025 mencapai 69.146 unit. Angka itu jauh melampaui capaian sepanjang 2024 yang sebanyak 43.188 unit.

Bahkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2024 lalu pernah merilis bahwa target pemerintah adalah 15 juta kendaraan listrik mengaspal di jalanan Indonesia, dengan perincian 13 juta roda dua dan 2 juta roda empat pada 2030.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara, di sela-sela acara EV Charge Live 2025 di Jakarta belum lama ini mengatakan bahwa hanya dalam 2-3 tahun, EV sudah berhasil merebut 10% pangsa pasar kendaraan di Indonesia dibanding di awal penetrasinya di bawah 1%. Gaikindo pada awal 2025 memasang target total penjualan mobil (baik EV maupun konvensional) 900.000 unit sepanjang 2025 meski akhirnya direvisi menjadi 850.000 unit, tak jauh berbeda dari realisasi 2024 sebanyak 865.723 unit.

Sejalan dengan itu, adopsi kompor listrik juga bertumbuh. Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN), menargetkan pembagian sekitar 700.000 unit kompor listrik (terutama kompor induksi) hingga tahun 2025 dalam program percontohan untuk mengurangi impor LPG.

Kenaikan adopsi kendaraan listrik dan kompor listrik dalam 2 tahun terakhir menjadi bukti bahwa perubahan konsumsi energi rumah tangga telah bergerak ke arah yang lebih ramah lingkungan.

Baca Juga

Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik EBT Hanya 14,4% dari Total Nasional, ESDM Ungkap Penyebabnya

Parulian mengatakan, pertumbuhan kendaraan listrik hingga 2030 diproyeksikan mendorong kenaikan beban listrik nasional, terutama di rumah tangga dan area publik yang menjadi titik pengisian. “EV sebagai salah satu pendorong utama permintaan listrik masa depan,” kata dia.

Lonjakan beban ini tidak hanya meningkatkan total energi yang dibutuhkan, tetapi juga mengubah pola konsumsi (load shape), misalnya puncak baru di malam hari saat charging EV, serta peningkatan penggunaan peralatan rumah tangga berdaya besar, seperti kompor induksi.

Parulian mengatakan, sektor rumah tangga kini menyumbang lebih dari 42% penjualan listrik nasional, sehingga perubahan pola konsumsinya menjadi faktor utama perencanaan pembangkitan dalam dokumen Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. “Pertumbuhan dan perubahan pola beban tersebut menjadi dasar penting terhadap RUPTL 2025–2034,” kata Parulian.

RUPTL Hijau dan Strategi PLN

Upaya mempercepat elektrifikasi membutuhkan fondasi energi bersih yang kokoh, terutama ketika permintaan listrik nasional meningkat pesat seiring transformasi gaya hidup masyarakat. Hal ini mendorong PT PLN (Persero) menggenjot transisi menuju pembangkit rendah karbon.

Transformasi ini terjadi seiring strategi pemerintah mengurangi impor BBM, menurunkan emisi, dan memperbaiki ketahanan energi nasional. Dengan konsumsi listrik yang kian meningkat, transisi menuju pembangkit hijau menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia tidak kembali terjebak ketergantungan pada minyak dan batu bara yang volatil.

Parulian Noviandri menegaskan bahwa PLN memperkuat komitmen untuk mendukung target pemerintah mencapai net zero emission 2060, termasuk mengalihkan dominasi pembangkit berbasis batu bara.

“Program dekarbonisasi di PLN itu bagaimana pembangkit-pembangkit existing kami, yang saat ini dominannya berbasis batu bara, kemudian ditransisi ke energi baru terbarukan. Kalau hanya business as usual, emisi karbon justru akan meningkat dan target net zero 2060 tidak akan tercapai,” ujar Parulian.

Source:

Dalam RUPTL 2025–2034, PLN merencanakan penambahan 69,5 gigawatt (GW) kapasitas pembangkitan baru, dengan 52,9 GW atau 76% berasal dari EBT, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), panas bumi, angin, bioenergy, hingga nuklir.

PLN juga menyiapkan 10,3 GW kapasitas penyimpanan energi melalui battery energy storage system (BESS) dan pumped storage untuk menjaga keandalan sistem yang semakin dipengaruhi beban variabel dari EV dan PLTS. “Ini dirancang untuk menjaga fleksibilitas sistem dan integrasi beban baru,” kata Parulian.

Baca Juga

PLN Siap Bangun 'Green Super Grid' Sepanjang 47.758 KMS 

Selain pembangkit, PLN mengembangkan smart grid, penguatan jaringan distribusi, dan teknologi pengelolaan beban, seperti managed charging untuk merespons potensi lonjakan pengisian EV di malam hari.

“Penambahan kapasitas pembangkitan sekitar 69,5 GW dalam periode 2025-2034 sesuai RUPTL dirancang tidak hanya untuk memenuhi pertumbuhan konsumsi, tetapi untuk memastikan fleksibilitas sistem melalui pengembangan teknologi energy storage, penguatan jaringan, dan implementasi smart grid,” kata Parulian.

Dengan struktur kapasitas hijau dan fleksibel ini, RUPTL PLN secara nyata menyiapkan infrastruktur yang mampu mengakomodasi penetrasi kendaraan listrik dan elektrifikasi rumah tangga secara andal, efisien, dan berkelanjutan hingga 2030 ke atas.

Source: Investortrust

Namun, agenda transisi energi ini bukan hanya soal teknologi, melainkan komitmen investasi yang sangat besar. Untuk mewujudkan RUPTL hingga 2034, Indonesia membutuhkan modal hampir Rp 3.000 triliun (US$ 188 miliar). Dana raksasa ini diperlukan untuk membangun infrastruktur energi bersih, mulai pembangkit listrik berbasis surya, angin, panas bumi, bioenergi, hingga proyek tenaga nuklir sebesar 500 megawatt.

Berdasarkan data Kementerian ESDM 2024–2025, total kapasitas pembangkit listrik nasional mencapai sekitar 100,6 gigawatt (GW). Dari total tersebut, sekitar 85% berasal dari pembangkit berbasis energi fosil termasuk PLTU, sedangkan 15% lainnya berasal dari energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTA, panas bumi (PLTP), biomassa, tenaga surya, tenaga angin, hingga pembangkit listrik tenaga sampah.

Source: Dok. PLN

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dalam RUPTL PLN 2025-2034, porsi energi baru terbarukan sangat mendominasi sekitar 70%. Sementara itu, sisanya masih menggunakan pembangkit berbasil fosil, yakni batu bara. Kendati demikian, Bahlil menggarisbawahi, penggunaan pembangkit berbasis batu bara itu tidak serta merta diidentifikasi sebagai energi yang kotor.

Pemerintah tengah mendorong penggunaan teknologi penangkapan dan penyimpangan karbon atau carbon capture storage (CCS) untuk mengimbangi emisi yang timbul dari pembangkit fosil. "Pemerintah sangat berhati-hati juga, pembangkit batu bara itu bukan berarti kotor seluruhnya. Kalau kita memakai teknologi dengan carbon capture, itu akan mengurangi emisi," tutur Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dalam sebuah kesempatan.

Source: Investortrust

Tantangan Intermittency dan Regulasi

Meningkatnya integrasi energi terbarukan menimbulkan tantangan teknis, terutama intermittency, yaitu variasi output pembangkit berbasis matahari dan angin yang sulit diprediksi. PLN menilai fleksibilitas operasi melalui cadangan daya, peningkatan ramping capability, hingga penambahan storage menjadi prioritas dalam perencanaan.

“Dalam konteks RUPTL 2025–2034 dan dokumen Sustainability/ESG PLN, fokus utama adalah intermittency, terutama integrasi output variabel dari PLTS, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), dan EBT lain yang memerlukan BESS, kapasitas dispatchable dan peningkatan fleksibilitas operasi (reserve, ramping capability) untuk menjaga keandalan sistem,” kata Parulian.

Baca Juga

RUPTL 2025–2034, PLN Gandeng Swasta Bangun Listrik Masa Depan Rp 2.000 Triliun

Sementara ketidakseimbangan demand–supply di wilayah padat juga menjadi isu, terutama karena clustering pengisian EV dan penggunaan kompor induksi, yang berpotensi menimbulkan bottleneck distribusi meskipun kapasitas agregat mencukupi. “Kondisi ini menekankan perlunya reinforcement jaringan dan kebijakan managed charging,” kata Parulian.

Source:

Selain itu, regulasi tarif, seperti time of use (TOU), vehicle to grid (V2G), hingga agregator masih membutuhkan kerangka pasar yang lebih solid agar penetrasi elektrifikasi semakin optimal. “Harmonisasi kebijakan menjadi bagian dari strategi mitigasi tantangan ini, sehingga adopsi skema komersial baru dan integrasi EBT/EV makin cepat,” kata Parulian.

Soal apakah PLN akan mengembangkan skema tarif atau produk listrik tertentu untuk mendukung tren electrifying lifestyle, Parulian berpendapat, pengembangan tarif sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah sebagai regulator.

Namun kata dia, melalui Permen ESDM No. 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan PT PLN (Persero), pemerintah memberikan dukungan terhadap electrifying lifestyle di sektor EV ecosystem dengan menetapkan skema tarif khusus untuk pengisi daya kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), berupa tarif curah yang lebih kompetitif.

Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat pengembangan bisnis dan mempercepat pembangunan infrastruktur pengisian daya KBLBB, termasuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) roda 2, SPKLU roda 4, serta stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU).

Source: Dok. PLN

Di luar kebijakan tarif yang menjadi kewenangan pemerintah, PLN turut mendorong ekosistem KBLBB melalui penyediaan berbagai insentif, antara lain program diskon pasang baru dan tambah daya bagi pengguna home charging services (HCS), serta diskon tarif pengisian daya melalui HCS pada pukul 22.00–05.00.

Komitmen PLN membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia juga terlihat dari pembangunan SPKLU. Hingga November 2025, perusahaan listrik negara ini telah mengoperasikan 4.401 unit SPKLU di seluruh Indonesia, dengan sekitar 3.000 unit di dibangun melalui kemitraan dengan pihak swasta.

SPKLU center merupakan pusat pengisian daya kendaraan listrik berskala besar dengan minimal 10 konektor charger. Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menegaskan bahwa pembangunan SPKLU center ini merupakan bagian strategi PLN untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai di seluruh Indonesia.

“Peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik memberi tiga keuntungan besar bagi masyarakat, yakni biaya operasional lebih hemat, pajak lebih ringan, serta berkontribusi signifikan dalam menekan emisi karbon,” ujar Adi dalam keterangan yang diterima Investortrust.id.

Source: Dok PLN

Alat Berat dan Green Operation

Dari sisi industri, terutama sektor alat berat, komitmen elektrifikasi juga mulai mengemuka meski belum memasuki tahap operasional penuh. Ketua IV Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) Immawan Priyambudi menegaskan dukungan industri terhadap kebijakan pemerintah.

“Industri alat berat pasti mendukung. Apa pun yang pemerintah inginkan, kita kasih masukan yang positif,” ujar Immawan saat menjawab pertanyaan Investortrust.id di sela Bincang PERSpektif Trakindo bertema “Strategi Efisiensi untuk Bisnis Berkelanjutan” di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Namun, ia mengakui bahwa penggunaan alat berat bertenaga listrik masih menghadapi hambatan. Produsen menilai kesiapan infrastruktur pengisian daya, produktivitas peralatan, serta aturan teknis menjadi faktor penentu sebelum kendaraan listrik di sektor ini dapat digunakan secara luas.

Source: Dok MIND ID

Sebagian lokasi tambang telah memperkenalkan peralatan listrik dalam kapasitas terbatas sebagai bagian dari green operation, tetapi produsen global memilih pendekatan bertahap. “Kita tidak mau loncat langsung ke elektrik, tetapi mungkin ke hybrid,” ujarnya.

Indonesia sendiri memiliki potensi besar mengurangi konsumsi solar industri, yang mencapai lebih dari 17 miliar liter per tahun, jika elektrifikasi alat berat dan kendaraan tambang diterapkan secara lebih luas.

Baca Juga

Hybrid Jadi Pilihan, Elektrifikasi Alat Berat Belum Masuk Tahap Masif

Sementara Dewi Kartika, seorang ibu rumah tangga mengaku jauh lebih tenang sejak beralih ke kompor listrik. Ia tak lagi mengalami kepanikan mendadak ketika tabung LPG habis di tengah memasak, sesuatu yang dulu sering mengganggu rutinitas dapurnya. "Memasak kini lebih praktis dan efisien," kata Dewi saat dihubungi Investortrust.id.

Selain itu, Dewi juga merasa dapurnya lebih aman karena kompor listrik tidak menggunakan api terbuka. Ia tidak lagi khawatir nyala api tersambar angin atau merembet ke benda lain saat memasak. “Sekarang saya bisa fokus memasak tanpa rasa waswas,” ujarnya, menegaskan kenyamanan baru yang ia rasakan sejak menggunakan kompor listrik.

Adapun Direktur Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (TKNEK) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Ignatius Wahyu Marjaka menegaskan bahwa transisi energi yang adil adalah manifestasi dari visi kedaulatan pembangunan Indonesia.

Source:

Dalam Green Summit Energy 2025 di JW Marriott Hotel Jakarta yang digelar Investortrust, Ignatius menyebut pemerintah telah menyiapkan fondasi, kebijakan, dan instrumen pasar. Namun, keberhasilan agenda ini tidak bisa diwujudkan sendiri oleh pemerintah. “Karena itu, saya mengajak seluruh elemen, investor, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersinergi dan berkolaborasi. Setiap peluang di bawah nilai ekonomi karbon dan Artikel 6 Paris Agreement harus memobilisasi investasi yang cerdas dan inklusif,” ujarnya.

Pertumbuhan populasi EV, meningkatnya adopsi kompor listrik, hingga mulai bergesernya operasi tambang ke teknologi rendah emisi menjadi bukti bahwa elektrifikasi bukan lagi wacana, tetapi sebuah transformasi struktural. Dengan penambahan pembangkit hijau yang masif, infrastruktur penyimpanan energi, dan penguatan jaringan, Indonesia berada pada jalur yang lebih jelas menuju swasembada energi berbasis listrik bersih.

Seperti peribahasa air beriak tanda tak dalam, transisi energi bukan tentang riuhnya wacana, melainkan konsistensi kerja keras membangun fondasi masa depan, pelan tetapi pasti, Indonesia bergerak menuju energi yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan.

Source: Investortrust