Bukan Lagi Wacana, Hilirisasi Jadi Mesin Industri Nasional dan Lompatan Energi Masa Depan
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai langkah strategis membangun mesin ekonomi Indonesia berbasis industri, bukan sekadar pengekspor bahan mentah. Ia menyatakan bahwa program hilirisasi yang digagas pemerintah merupakan upaya serius demi lompatan energi masa depan.
“Hilirisasi ini bukan lagi sekadar wacana atau proyek yang setengah jalan. Sekarang, proyek-proyek dibuat dengan perencanaan menyeluruh, dari subgas, penyiapan infrastruktur, hingga skema pendanaan. Itu semua dilakukan secara terfokus,” kata Bambang dalam acara Economic Update 2025, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Menurutnya, hilirisasi telah menjelma menjadi strategi nasional nyata dengan pendekatan dari hulu ke hilir. Ia mencontohkan sektor pengolahan mineral, khususnya nikel dan bauksit, yang kini mulai diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah, seperti baterai kendaraan listrik (electric vehicle battery).
Baca Juga
Laporan Indef Terbaru! Hilirisasi dan Gas Jadi Bintang pada Kuartal I 2025
“Baterai itu bukan hanya bagian bahan metal, tetapi juga pintu masuk menuju bisnis energy storage, karena ke depan, dunia akan meninggalkan energi fosil. Kita harus siap menjadi pemain utama dalam era energi terbarukan,” ujarnya.
Komisi XII DPR, kata Bambang, tidak hanya mendukung dari sisi kebijakan, tetapi aktif melakukan fungsi pengawasan proyek-proyek hilirisasi yang sedang berjalan.
Ia mengungkapkan bahwa DPR telah membantu mencari solusi saat proyek smelter bauksit dan alumina sempat terhenti karena pandemi dan ketergantungan terhadap mitra luar negeri.
“Smelter alumina kita di Indonesia hanya ada empat. Salah satunya waktu itu terhambat karena mitra utamanya dari Tiongkok, dan kita sedang dalam masa Covid-19. Kami panggil, kami fasilitasi, akhirnya bisa jalan. Sekarang sudah mulai produksi,” jelasnya.
Terkait pendanaan, Bambang menyebut bahwa total kebutuhan investasi untuk merealisasikan 18 proyek strategis nasional diperkirakan mencapai Rp 700 triliun. Ia menegaskan pentingnya dukungan dari sisi kebijakan fiskal dan kemudahan prosedur.
Baca Juga
Pemerintah Fokuskan Hilirisasi 5 Komoditas, Inalum Siap Dorong Swasembada Aluminium
“Kita jangan bilang ada ketidakpastian hukum. Hukumnya sudah jelas. Yang kadang tidak pasti itu adalah konsistensi pelaksanaannya di lapangan. Ini yang sedang kita benahi bersama,” tegas Politisi Golkar itu.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa DPR terus mendorong pemerintah agar menjaga iklim investasi tetap kondusif, khususnya memberikan kepastian regulasi dan mengintegrasikan kebijakan lintas sektor agar tidak tumpang tindih.
“Investasi itu butuh kepastian dan keberpihakan. Kalau proyeknya strategis, maka harus ada prioritas. Pemerintah harus hadir, bukan hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai fasilitator,” pungkasnya.