Outlook Perekonomian RI 2024: Resilien dan Stabil, Tapi Banyak PR
JAKARTA, investortrust.id – Tahun politik atau tahun pemilu senantiasa menghadirkan dua tanda tanya sekaligus dalam konteks roda perekonomian. Apakah perekonomian akan euforia dengan ekspektasi tinggi, atau justru mencuatkan gambaran ekonomi yang buram lantaran pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak sesuai harapan pasar.
Secara umum, perekonomian akan bergairah jika pasangan yang menang diapresiasi oleh pasar, dan sebaliknya. Namun, dalam periode pemilu, para pebisnis dan investor portofolio cenderung wait and see.
Bagaimana gambaran perekonomian Indonesia di tahun politik ini? Beragam pandangan mengemuka, ada yang optimistis dan ada yang pesimistis. Namun terlepas dari pandangan mana yang lebih realistis dari dua kubu tersebut, realitanya atmosfer ekonomi global tahun ini diselimuti mendung. Ada perlambatan.
Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa kondisi global masih tidak menentu tahun ini. Harga komoditas masih bergejolak. Konflik di Timur Tengah bisa berpotensi memicu kenaikan harga minyak mentah di pasar global. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini melambat, ekonomi AS hanya tumbuh 1,5% dan China 4,2%.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengelaborasi berbagai tantangan global ke depan yang perlu dicermati, yakni perlambatan dan divergensi pertumbuhan ekonomi global, penurunan inflasi yang lambat, suku bunga negara maju yang lebih tinggi dan lebih lama. “Juga kuatnya mata uang dolar AS serta potensi pelarian modal dari emerging markets ke negara maju,” kata Perry pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 akhir November lalu.
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro juga mengingatkan lima isu yang harus dicermati pebisnis dan investor, yakni risiko perlambatan (slow down) ekonomi, suku bunga yang tetap bertahan tinggi di beberapa negara, meningkatkan tensi geopolitik, adanya peralihan (shifting) aliran modal dari dana-dana asing, serta pemilu di dalam negeri.
Meski ada ketidakpastian dan potensi perlambatan, ada juga kabar baik. Menurut Deputi Gubernur BI Juda Agung, gejolak perekonomian global relatif mereda, antara lain karena karena inflasi di Amerika sudah turun. Rapat Dewan Gubernur BI berkesimpulan, The Fed tidak akan lagi menaikkan suku bunga. The Fed disebut-sebut akan menurunkan suku bunga acuan (Fed Fund rate/FFR) tiga kali.
Ekonomi Indonesia
Bagaimana gambaran outlook ekonomi domestik, apakah bakal terimbas perlambatan global? Presiden Jokowi optimistis perekonomian Indonesia siap menghadapi gejolak pada 2024. Ini didasari sejumlah catatan perekonomian Indonesia selama 2023 yang masih sesuai target.
Beberapa indikator yang menguatkan itu antara lain neraca perdagangan surplus 43 bulan berturut-turut. Indeks PMI Manufaktur Indonesia terjaga di level ekspansif, sebesar 51,7. Indeks keyakinan konsumen pada November 2023 mencapai 123,6, yang menandakan kuatnya keyakinan terhadap kondisi ekonomi nasional.
Sedangkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan adanya tiga mesin utama penggerak ekonomi Indonesia ke depan. Ibarat pesawat, kata Airlangga, terbang dengan tiga mesin akan lebih aman. “Kalau yang satu mati, yang dua masih bekerja sehingga aman," kata dia dalam seminar “Outlook Perekonomian Indonesia 2024”, Jumat (22/12/2023).
Tiga motor pertumbuhan itu meliputi mesin ekonomi konvensional, mesin ekonomi baru, dan mesin ekonomi Pancasila. Mesin konvensional ditopang oleh kekuatan sumber daya alam (SDA) dan keunggulan bonus demografi. Mesin tersebut perlu direvitalisasi dan diperbesar melalui peningkatan produktivitas, investasi baru, peningkatan volume ekspor, dan perluasan pasar ekspor seperti Amerika Latin dan Afrika.
Mesin ekonomi baru yang diharapkan berperan sebagai akselerator pertumbuhan adalah penerapan aplikasi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam berbagai sektor ekonomi, pengembangan industri semikonduktor, serta pengembangan ekonomi hijau dan energi terbarukan. "Kita sudah punya roadmap sampai 2045 dan Perpres sudah ada," tandas Airlangga.
Sedangkan mesin ketiga adalah ekonomi Pancasila yang menyempurnakan dua mesin ekonomi lain. Mesin ini menciptakan perekonomian yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia dan berkeadilan.
Untuk memastikan berjalannya tiga mesin pertumbuhan itu, Airlangga Hartarto menekankan pentingnya ketahanan pangan dan energi.
Dengan didorong tiga mesin itu, Airlangga optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 bisa berada di atas 5,2%.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai kisaran 4,7-5,5% pada 2024 dan akan meningkat 4,8-5,6% pada 2025. Konsumsi dan investasi masih menjadi motor utama.
Inflasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025. Defisit transaksi berjalan defisit 0,1-0,9% sampai dengan dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024 dan defisit 0,5% sampai dengan defisit 1,3% dari PDB pada 2025.
Adapun dalam asumsi dasar makro APBN 2024, pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,2%, inflasi 2,8%, nilai tukar rupiah sebesar Rp 15.000/US$, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7%, harga minyak dunia (ICP) sebesar US$ 82/Barel, lifting minyak sebesar 635 ribu barel per hari, serta lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.
Di sektor perbankan, BI memprediksi pertumbuhan kredit akan berada pada kisaran 10-12% pada 2024, dan 11-13% pada 2025.
Nilai transaksi digital banking akan tumbuh 23,2% pada 2024 menjadi Rp 71.584 triliun dan tumbuh 18,8% pada 2025 menjadi Rp 85.044 triliun. Transaksi e-commerce tumbuh 2,8% menjadi Rp 487 triliun pada 2024 dan 3,3% menjadi Rp 503 triliun pada 2025.
Ekspor
Meski prospek ekonomi nasional di 2024 masih menjanjikan, segenap kalangan mengingatkan perlunya semua pihak berhati-hati dan mewaspadai berbagai perkembangan. Yang utama adalah perlambatan ekonomi global yang bisa mengancam ekspor nasional. Karena itu, diversifikasi pasar ekspor menjadi mutlak.
Menko Airlangga mengusulkan perlunya Indonesia memperluas pasar ke Amerika Latin melalui CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Transpacific Partnership). Melalui perjanjian tersebut, kata Airlangga, Indonesia bisa sekaligus membuka pasar ekspor ke Kanada, Meksiko, Chile, dan Peru. “Keuntungan membuka pasar ekspor ini adalah keketuaan CPTPP dipegang oleh Jepang,” ujarnya.
Investasi
Investasi menjadi salah satu kunci penting pertumbuhan 2024. Presiden Jokowi meminta birokrasi bersinergi dengan sektor swasta menarik investasi sebanyak mungkin. Namun, Jokowi meminta agar investasi yang didorong harus memberikan nilai tambah kepada negeri ini, bukan sembarang investasi.
Terutama investasi hilirisasi, bukan hanya mineral, tapi juga sumber daya unggulan lainnya. Presiden juga menekankan pentingnya investasi ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital.
Adapun Airlangga Hartarto menginginkan tumbuhnya ekonomi digital dan munculnya investasi industri semikonduktor. Untuk menjangkau kerja sama investasi di industri ini, dia menyarankan agar Indonesia menggandeng AS, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang yang sedang berlomba memindahkan SDM manufaktur dan R&D dari China.
Fiskal dan Keuangan
Sektor fiskal, yakni APBN, ikut berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa aspek penting dalam kebijakan fiskal adalah kualitas dan kecepatan belanja ABPN. Dalam beberapa tahun, kecepatan belanja lamban dan masih menumpuk di penghujung tahun. Selama 2021 dan 2022, pertumbuhan peneriman pajak masing-masing 35% dan 40%. Tahun lalu sebesar 7%, karena basisnya sudah tinggi.
Sementara itu, di sektor keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menjamin kontestasi pemilu 2024 tidak akan mengganggu sektor industri keuangan. Dia justru melihat perhelatan pemilu berdampak positif terhadap pertumbuhan konsumsi masyarakat.
Presiden Jokowi mengatakan kondisi Pemilu 2024 berbeda dengan tahun 2014 dan 2019. Dia yakin kondisi politik dan masyarakat Indonesia sudah lebih kondusif. Apalagi di perdesaan, suasana adem ayem. Yang panas hanya di medsos, media, atau di ajang debat antar-calon.
Transisi Energi
Transisi energi merupakan salah satu agenda krusial di Indonesia. Tanpa strategi kebijakan yang presisi, Indonesia bisa kedodoran dan tertatih-tatih. Salah satu kendala adalah minimnya sokongan sumber pembiayaan. Menurut Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, tantangan pembiayaan transisi energi terjadi pada tiga blok besar, yakni blok kelistrikan, transportasi, dan kehutanan.
Di blok kelistrikan, tantangannya adalah pengucuran insentif kepada perusahaan yang mengunakan mesin untuk bertransisi menggunakan bahan bakar renewable. Pelaku renewable energy harus memiliki pembangkit skala besar, seperti solar panel maupun hydro dengan kapasitas 1 GW atau 2 GW, bukan 50-60 MW atau 60 MW. Tapi itu butuh dana besar.
“Celakanya, Indonesia belum memiliki skema pendanaan besar dalam bentuk dolar AS untuk membiayai pembangunan pembangkit energi terbarukan. Sehingga, pemerintah harus menempuh kerja sama multilateral untuk menyediakan skema pembiayaan skala besar dengan jangka panjang,’’ urai Tiko.
Tiko bilang, saat ini sejumlah perusahaan renewable dunia sudah menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di Indonesia dan pemerintah tengah berupaya untuk membantu mereka agar bisa segera masuk.
Di blok kehutanan, Indonesia justru memiliki potensi besar yang bisa dijual melalui bursa karbon. Adapun untuk blok transportasi, masyarakat harus didorong beralih ke kendaraan berbasis listrik atau electric vehicle (EV). Ini juga perlu insentif.
Kendala transisi energi juga diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Indikatornya, bauran energi baru terbarukan (EBT) yang dicita-citakan sebesar 23% pada 2025, saat ini baru mencapai 60% dari target. Padahal tinggal 1-2 tahun lagi. Pandemi adalah satu biang kerok faktor penghambatnya.
Guna mempercepat bauran EBT sekaligus menarik investasi di bisnis ini, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi. Pertama, membangun jaringan infrastruktur agar sumber EBT dapat tersambung dengan efisien ke konsumen. Kedua, menciptakan demand untuk menghindari oversupply. Ketiga, menumbuhkan industri pendukung EBT agar dapat memacu skala ekonomi.
Stagnasi?
Tak semua kalangan optimistis terhadap prospek ekonomi domestik. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memperkirakan potensi terjadinya stagnasi ekonomi di Tanah Air pada 2024 mendatang, atau sedikit perlambatan. Pemicu utamanya karena ekonomi global melemah. Itu membuat permintaan ekspor produk dari Indonesia berkurang, terutama dari China, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.
Untuk itu, Tauhid merekomendasikan beberapa kebijakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5% pada 2024. Pertama, pemerintah perlu memperkuat ekonomi domestik dengan meningkatkan ekspor ke negara-negara yang pertumbuhan ekonominya masih bagus.
Kedua, pemerintah perlu meningkatkan daya beli masyarakat melalui efektivitas bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan fasilitas pendukung.
Ketiga, pemerintah juga perlu memberikan insentif kepada masyarakat kelas menengah melalui program-program yang tepat sasaran. "Selama ini kelas menengah tidak tersentuh bantuan, padahal mereka juga merupakan penggerak penting perekonomian," kata Tauhid.
Tentang perlunya insentif untuk kelas menengah juga diusulkan oleh mantan Menteri Keuangan Chatib Basri di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Chatib menyebut bahwa Indonesia jangan sampai mengulang kesalahan Chile. Negeri itu ekonominya tumbuh tinggi dan mampu memangkas kemiskinan secara signifikan, namun kelas menengah protes turun ke jalan. Tentang hal ini, Menkeu Sri Mulyani berjanji untuk mengkalibrasi kebijakan bagi kelas menengah Indonesia.
Dari berbagai pandangan dan prediksi yang terungkap, dalam ditarik benang merah bahwa perekonomian Indonesia tahun ini diyakini masih resilien (tahan banting), stabil, dan bertumbuh tinggi di tengah perlambatan ekonomi global. Meski demikian, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang mesti dituntaskan oleh pemerintah, pelaku bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.***

