Bukan Tanpa Alasan Indonesia Capai Net Zero Emission Lebih Cepat
JAKARTA, Investortrust.id – Indonesia terus menapaki berbagai upaya untuk menggapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Bahkan berbagai cara ditempuh agar target itu bisa terealisasi lebih cepat untuk mengerem perubahan iklim.
Komitmen itu bermula saat Indonesia ikut meratifikasi Perjanjian Paris atau Paris Agreement pada 2015 untuk menekan kenaikan rata-rata suhu bumi hingga di bawah 2 derajat Celsius. Hal itu diperkuat dengan penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nation Framework Convention Climate Change.
Kemudian, Indonesia sepakat bergabung dalam kemitraan global yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi yang adil, Just Energy Transition Partnership (JETP). Kesepakatan untuk bergabung ditandatangani pada gelaran G20 di Bali tahun 2022. JETP berkomitmen menyediakan dana untuk energi hijau di negara-negara anggotanya.
Salah satu upaya konkret yang terus dilakukan yaitu meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT). Hal itu dijalankan oleh salah satu BUMN penghasil setrum domestik, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Baca Juga
OIKN Patok Target Net Zero Emission di 2045, Ini Skenarionya
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi mengatakan pihaknya sudah mencanangkan proyek jangka pendek maupun jangka panjang untuk mencapai NZE 2060. Salah satu upaya jangka pendek yaitu pensiun dini pembangkit yang menggunakan bahan bakar fosil dan diesel sebesar 1 Gigawatt (GW). Pembangkit itu akan digantikan dengan pembangkit Listrik tenaga surya (PLTS).
“Salah satu langkah konkret PLN yakni dedieselisasi,” ucapnya dikutip dari website resmi PLN, Rabu (24/1/2024).
Menurut Evy, tantangan yang bakal muncul yakni banyaknya pembangkit listrik diesel yang berada di lokasi terpencil. Selain itu, biaya untuk mengkonversi pembangkit yang harus memasuki masa pensiun ini juga tidak sedikit.
Fase pertama, PLN akan membangun pembangkit tenaga surya dengan kapasitas 0,2 GW di 94 titik berbeda. Proyek ini membutuhkan anggaran hingga US$ 700 juta atau setara dengan Rp10,92 triliun dengan kurs dolar sebesar Rp15.600.
“Kolaborasi antara PLN, pengembang, lembaga keuangan, dan mitra strategis lainnya sangat penting untuk keberhasilan program dedieselisasi,” ujarnya.
Untuk rencana jangka panjang, PLN telah menyusun Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Salah satu unsurnya yakni Accelerated Renewable Energy (RE) Development dengan menambah kapasitas pembangkit berbasis EBT menjadi 75%. Sisanya sebesar 25% akan disediakan pembangkit gas yang lebih rendah emisinya dibanding minyak bumi dan batu bara.
Baca Juga
Citi: Butuh US$125 Triliun untuk Skenario Net Zero Emission di 2050
“Pada RUPTL 2021-2030 masih ada pembangkit thermal sebesar 48%, tetapi porsi EBT lebih tinggi yaitu 52%. Apabila menggunakan alternatif 3 (pada Accelerated RE Development), maka pembangkit EBT akan naik bertahap mulai dari 50% hingga 75% dan 25%-nya kita masuk di pembangkit gas,” tutur Vice President (VP) Pengembangan dan Pengendalian Aneka EBT PLN, Faisol.
Sementara itu Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan, rencana itu bakal membuat Indonesia memiliki sistem kelistrikan paling hijau dalam sejarah, yakni 52% pembangkit merupakan pembangkit EBT. Setelah itu PLN akan mengakselerasi penambahan pembangkit EBT secara agresif hingga 75% yang akan berbasis air, angin, matahari, panas bumi, dan ombak.
Setelah itu, PLN akan membangun green transmission line atau jalur transmisi besar EBT ke pusat ekonomi dan industri. Jalur ini akan menyambungkan episentrum EBT yang kebanyakan ada di luar Pulau Jawa ke pusat ekonomi dan industri.
"Kami perlu membangun jalur transmisi ramah lingkungan berskala besar. Jika kami membangunnya, kami dapat menambah 32 GW energi terbarukan berbasis tenaga air dan panas bumi hingga 15 tahun ke depan," kata Darmawan.
Dekarbonisasi
Selain ketenagalistrikan, sektor industri merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Oleh sebab itu, upaya transisi energi di sektor ini cukup penting untuk mempercepat target NZE.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan setidaknya ada 4 rencana dekarbonisasi di sektor industri. Pertama, penggantian sumber energi yang lebih ramah lingkungan seperti panel surya dan hidrogen.
Selanjutnya melalui manajemen dan efisiensi energi dengan memanfaatkan peralatan yang mampu menurunkan konsumsi. Ketiga yaitu elektrifikasi pada proses produksi. Keempat, memanfaatkan teknologi CCUS (carbon, capture, utilization and storage).
“Teknologi CCUS merupakan salah satu teknologi, di samping teknologi green ammonia dan green hydrogen yang dinilai mampu menjadi game changer dalam proses dekarbonisasi dan transisi energi sektor industri,” katanya.
Baca Juga
Genjot Produksi, Pertamina Implementasikan Teknologi CCUS di Lapangan Sukowati
Bursa Karbon
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon pada 26 September 2023. Jokowi mengatakan potensi perdagangan kredit karbon di Indonesia mencapai Rp 3.000 triliun. Apalagi, sektor alam Indonesia yakni hutan menjadi unsur penting dalam perdagangan karbon.
“Bursa karbon menjadi kesempatan ekonomi baru berkelanjutan dan ramah lingkungan yang sejalan dengan arah dunia menuju ekonomi hijau,” ujar Jokowi.
Menteri BUMN, Erick Thohir menjelaskan Bursa Karbon bisa menjadi jalan tengah bagi 2 sektor yang selama ini dianggap tak bisa bersatu. Keduanya yaitu pertumbuhan industri dan perlindungan lingkungan.
“Kita tetap bisa mendorong industrialisasi sambil melaksanakan tugas green emission,” ujarnya pada 27 September 2023.
Pekerja melakukan pemeliharaan pada instalasi panel surya berkapasitas 10 kWp di sebuah pabrik di Tuban, Jawa Timur. Foto: Istimewa.
Erick juga menekankan kehadiran negara dalam bursa karbon ini. Salah satunya mendorong BUMN aktif dalam perdagangan karbon tersebut.
Pada perdagangan hari pertama, hadir penyedia unit karbon yaitu Pertamina New and Renewable Energy (PNRE). PNRE menyediakan unit karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk.
Perusahaan-perusahaan yang berperan sebagai pembeli unit karbon pada perdagangan perdana IDXCarbon termasuk beberapa BUMN. Mulai dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas (bagian dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk), PT Pertamina Hulu Energi, dan PT Pertamina Patra Niaga.
Carbon Capture Storage
Selain Bursa Karbon, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama Carbon Capture Storage atau (CCS). Vice President (VP) Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menyebut Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan CO2 potensial mencapai 400-600 gigaton pada depleted reservoir dan saline aquifer.
"Hal ini memungkinkan penyimpanan emisi CO2 nasional selama 322 hingga 482 tahun dengan perkiraan puncak emisi 1,2 gigaton CO2 ekuivalen pada tahun 2030," ucap Fadjar di Jakarta dikutip Selasa (26/12/2023).
Kantong-kantong penyimpanan itu bisa disewa swasta atau negara lain untuk menyimpan karbonnya. Penghasilan dari penyewaan CCS itu pun bisa dimanfaatkan negara untuk mengembangkan energi bersih yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Indonesia sudah menyiapkan regulasi untuk menjadi pemain penting CCS. Regulasi yang sudah dibentuk antara lain Peraturan Menteri (Permen) ESDM 2/2023 tentang CCS di Industri Hulu Migas, Perpres 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Carbon, dan Peraturan OJK No 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui IDXCarbon.
Sejumlah langkah perlu diambil pemerintah Indonesia untuk segera menegaskan posisinya sebagai pemain penting CCS. Karena Indonesia juga bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Australia, dan Timor Leste.