Konsistensi Indonesia Membangun Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik

JAKARTA, invesrtortrust.id -- Pemerintah Indonesia konsisten membangun ekosistem baterai kendaraan listrik. Beberapa pertimbangannya, di antaranya, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar, yakni mencapai 29% dari total cadangan nikel dunia. Kemudian, pergeseran besar-besaran terhadap kebijakan pemakaian energi di dunia ke arah energi hijau atau green energy.

Penegasan itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadaliasaat menjadi keynote speaker pada seminar  “Membangun Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik” yang digelar Investortrust di Hotel Raffles Jakarta, Selasa 29 Agustus 2023. Acara ini dirangkai dengan soft launching portal data dan berita ekonomi Investortrust.id, yang fokus pada investasi dan keuangan.

Seminar ini bertujuan, antara lain, mendorongterbentuknya ekosistem baterai kendaraan listrik dari hulu hingga hilir diIndonesia, serta memetakan permasalahan dan insentif yang diperlukan untukmempercepat hilirisasi nikel dan industri kendaraan listrik yang bernilai tambahtinggi dan mengurangi emisi gas.

Dalam paparannya, Bahlil menyebutkan, saat ini belum ada buku tentang membangun ekosistem baterai kendaraan listrik. Namun, sebagai salah satu pelaku yang membuat ekosistem baterai dan kendaraan listrik di Indonesia, ia menuturkan ada beberapa pertimbangan mengapa pemerintahan Presiden Jokowi mengambil kebijakan membuat kendaraan listrik. 

Pertama, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar, yakni mencapai 29% dari total cadangan nikel dunia. Kemudian, dunia sedangmelakukan pergeseran besar-besaran terhadap kebijakan pemakaian energi ke arah green energy. 

“Di Eropa pada 2019 sudah buat perencanaan bahwa pada tahun 2027 sebanyak 61,7% mobil di sana sudah pakai kendaraan listrik. Di China malah lebih agresif, juga di Timur Tengah dan bahkan termasuk di Asia Tenggara. Itulah cikal bakal kenapa kita merumuskan, kenapa kita konsisten dan fokus dalam mendorong kebijakan hilirisasi untuk ekosistem baterai mobil. Itu landasan berpikirnya, teoritisnya,” jelas Bahlil.

Lalu, pemerintah membuat arah kebijakan yang lebih teknis. Salah satunya mengundang pemain-pemain kendaraan listrik dunia. Perusahaan yang pertama kali diajak kerja sama investasi adalah Hyundai, konglomerat dari Korea Selatan. 

“Pada November 2019 saya menandatangani MOU pertama dengan Hyundai untuk produksi mobil listrik Ionic. Itu yang pertama kita tandatangani dengan Hyundai, padahal ada beberapa negara lain yang melakukan lobi kepada Hyundai, tapi saya tidak mau sebut nama negaranya. Dan itu tarik menariknya luar biasa sekali,” terang Bahlil. 

Satu hal yang membuat Bahlil senang adalah ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesiatidak boleh dimonopoli oleh satu negara. Pemain otomotif harus dibagi, dan harus ada opsi. Kalau cuma satu negara atau satu merek, itu akan berdampak tidak sehatnya kompetisi karena tidak ada pilihan. 

Bahlil juga menceritakan betapa rumitnya ketika Hyundai ingin masuk ke Indonesia. Ia tidak menampik bahwa masalahnya adalah birokrasi. “Saya tidak mau buka ‘barang’ itu. Tapi jujur saja, tak seindah apa yang kita bayangkan,” katanya merujuk pada rumitnya birokrasi di Indonesia.

Meski ada hambatan birokrasi, ia bersyukur akhirnya Hyundai investasi di Karawang sebesar US$ 1,6 miliar.  “Waktu pertama masuk ada Covid-19, alhamdulillah tahun 2021 selesai,” katanya.

Selanjutnya, terkait baterai kendaraan listrik, Bahlil menyinggung harga satuan dan biaya produksinya. Menurut dia, tidak mungkin produksi mobil di sini tapi harganya lebih mahal dari yang lain. Sebanyak 40% biaya produksi mobil listrik adalah baterai. Dan 40% baterai itu isinya adalah nikel, mangan, kobalt, dan lithium. Dari keempat jenis mineral tersebut, hanya lithium yang tidak ada di Indonesia.

“Sangat tidak masuk akal ketika industri yang sama dibangun di negara lain tapi bisa lebih murah dan kompetitif dibanding kita, padahal kita punya biaya produksi yang lebih murah. Lalu, saya bertemu dengan Presiden Jokowi. Saya sampaikan kepada Pak Jokowi, kita harus konsisten untuk jalankan ekosistem baterai mobil,” katanya.

Bahlil mengilustrasikan bahwa Indonesia pernah menjadi negara eksportir minyak. Namun karena tidak ada hilirisasi, akhirnya sekarang Indonesia impor minyak mentah sebanyak 850 ribu barel per hari. Ini karena konsumsi nasional sebanyak 1,5 juta barel per hari, sedangkan produksi hanya 650 ribu barel per hari. “Sudah impor, subsidi pula,” tegasnya.

Menurut Bahlil, perusahaanmobil dunia tidak mungkin mau membangun mobil listrik dan merelokasi bisnis mereka ke Indonesia kalau di sini tidak dibangun ekosistemnya. Pembangunan ekosistem dimulai dengan kompetisi yang sehat antara Korea Selatan dan China karena pemain terbesar baterai dunia itu cuma LG dari Korea Selatan dan CATL dari China. 

“Saya adu saja. Maka LG berhasil melakukan tandatangan kesepakatan investasi dengan konsorsium Indonesia Battery Corporation (IBC) dan BUMN sebesar US$ 9,8 miliar atau Rp 100 triliun lebih. Itu salah satu investasi terbesar pasca reformasi yang pernah kita dapatkan,” terang Bahlil.

Skema investasi tersebut adalah Government to Business (G to B), karena itu hasil kesepakatan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden Jokowi, dan kemudian ditindaklanjuti oleh menteri masing-masing negara.

“Ini adalah kolaborasi pertama membangun ekosistem baterai mobil dari hulu ke hilir di Indonesia. Oleh konsorsium terdiri atas Antam, IBC, Posco,Huayou, dan LG. Itu termasuk nomor dua terbesar dunia. Hilirnya sudah selesai, tapi masih ada sedikit masalah di hulu,” katanya.

Jika tidak aral melintang, ekosistem baterai ini mulai produksi sebanyak 10 Giga pada Februari 2024 di Karawang, Jawa Barat. Untuk katoda prekursor-nya akan dibangun di Batang (Jawa Tengah), dan smelter sampai expat-nya dibangun di lokasi tambang nikel di Maluku Utara.

Sementara itu, CATL juga sudah mulai konstruksi. Namun CATL membangun ekosistemnya dari hulu ke hilir. “Investasinya US$ 6 miliar,” tambah dia.

Bahlil menegaskan, pemilik investasinya bukan hanya China, bukan hanya Korea. Tapi juga milik pemerintah Indonesia dimana 51% saham di hulunya (tambang) milik BUMN, kemudian prekursor, katoda baterai dan expat-nya rata-rata 25-35% milik BUMN.

“Jadi investasi ekosistem baterai mobil tidak dikuasai asing. Tapi kita manfaatkan teknologi dan market asing. Kita juga tidak pakai konsultan asing untuk mendesainnya. Tapi murni tim dan manajer investasi yang semuanya tidak punya background terhadap barang ini,” kata Bahlil.

Bahkan, Bahlil pun menyatakan bahwa asing itu tidak selamanya bagus. Dia memberi contoh berhasilmelalukan deal investasi US$ 18 miliar dengan Korea Selatan tanpa konsultan dan mengeluarkan sekian juta dolar untuk bayar konsultan.

Setelah Hyundai dan CATL masuk, pemerintah mengundang lagi perusahaan lain agar ada perspektif lain. “Kita undang VW, BASF, dan Foxon. Dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPM, kita ingin menjadikan Indonesia sebagai produsen battery cell terbesar di dunia atau bahan baku. Karena itu arah kebijakannya ke depan kalau sampai diekspor, kita pertimbangkan pajak ekspornya,” ujar Bahlil.

Ia mengakui persaingan untuk menarik investasi battery cell terbilang tinggi di Eropa dan Amerika.Di Eropa ada aturan undang-undangyang mengharuskan pabrik battery cell  berada di dekat pabrik mobil. Upaya ini dilakukan negara-negara Eropauntuk menarik investasi produksi industri hilir untuk mobil ada di negara mereka dan negara penghasil sumber daya tidak diberi kesempatan.

“Ini kan politik dagang. Termasuk dengan tax minimum global. Jadi dengan berbagai macam upaya itu dilakukan,” jelas dia.

Sementara di Amerika, lanjut Bahlil, apabila pabrik baterai mobildibangun di Amerika maka akan mendapat subsidi US$ 7.500 per mobil. Perusahaanbaterai mobil juga akan mendapatkan subsidi apabila melakukan kerja sama dengan negara-negara yang industrinya ada di Amerika.

Manfaat Ekosistem Kendaraan Listrik

Lalu, apa manfaat dari kebijakan pemerintah dalam  mendorong ekosistem kendaraan listrik? Bahlil menyebutkan manfaatnya bisa dilihat dari penurunan emisi yang dihasilkan kendaraan bahan bakar minyak. Sekarang ini tingkat polusi udara di Jakarta semakin parah. Bahkan beberapa hari terakhir paling buruk di dunia.

“Penyebabnya ada yang bilang PLTU, ada yang  bilang kendaraan.Tapi yang saya mau sampaikan begini, suka atau tidak suka, lambat atau cepat kita akan tinggalkan ini,” katanya.

Kebijakan yang diambil pemerintah untuk mendorong pemakaian kendaraan listrik yakni dengan memberikan subsidi sebesar  Rp 7 juta untuk pembelian sepeda motor listrik.Atau pembelian mobil mendapat pembebasan PPN sebesar puluhan juta rupiah.

Menurut Bahlil, banyak yang mengkritik pemerintah kenapa memberi subsidi Rp 7 juta untuk sepeda motor listrik, padahal yang beli motor adalah orang mampu. Namun, dia menepis kritikan tersebut dengan menyatakan bahwa kebijakan itu untuk mengurangi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) dan dengan sendirinya akan mengurangi subsidi BBM dan juga mengatasi polusi.

“Sekarang ini ada 100 juta lebih sepeda motor di Indonesia. Berapa subsidi per liter terhadap bahan bakar? Subsidi sekarang kan Rp 2 ribu sampai Rp 3 ribu per liter, lalu dikali umur pemakaian motor. Dengan hanya sekali memberikan subsidi Rp 7 juta maka selanjutnya akan mengurangi pemakaian bahan bakar minyak dan dengan sendirinya akan mengurangi subsidi BBM dan juga mengatasi polusi. Dan ini untuk mendorong industri baterai kita,” katanya.

Sebuah Keharusan

Bahlil kembali menegaskan, konsistensi dalam membuat arah kebijakan pembangunan ekosistem baterai adalah sebuah keharusan. Pemerintah menyetop ekspor bijih nikel untuk mendorong pembangunan industri baterai mobil di dalam negeri. Kebijakan ini tepat untuk mendorong Indonesia disegani dalam konteks hilirisasi untuk pembangunan baterai mobil listrik.

“Pasti negara-negara lain tidak setuju dengan kebijakan Indonesia ini. Makanya kemarin ada report dari IMF yang salah satu rekomendasinya adalah mempertimbangkan untuk mengkaji kembali kebijakan larangan ekspor nikel kita. Saya lawan itu. Apa urusannya IMF mengatur negara kita. Urus saja negara yang sakit, negara kita tidak sakit. Pada tahun 1998 kan IMF yang mendiagnosa yang membuat kita sakit tambah sakit, akhirnya industri kita hancur,” tegas Bahlil.

Kementerian Investasi, katanya, konsisten mendorong industri-industri untuk membangun bahan baku baterai mobil. Menyangkut perizinan dan insentif, untuk ekosistem baterai mobil mendapat kemudahan supaya bisa menarik investasi. Setelah masuk ke Indonesia, investasi tersebut tidak boleh jalan sendiri, tapi harus kolaborasi dengan BUMN dan pengusaha nasional, lebih khusus pengusaha di daerah. Hal ini agar terjadi pemerataan.

“Ketika saya ditunjuk jadi Menteri Investasi, saya buat Peraturan Menteri setiap investasi yang masuk wajib berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan dan UMKM di daerah agar orang daerah diberi kesempatan untuk menjadi tuan di negerinya sendiri. Jangan lagi kolaborasi dengan orang Jakarta, nanti yang kaya itu lagi itu lagi,” katanya.

Dari sisi insentif, pemerintah konsisten memberikan tax holidaysebagai sweetener kepada investor. Sementara bagi industri yang hanya memberikan 50% nilai tambah maka tidak diberikan tax holiday, supaya dia bangun semua industri sampai hilir.

Dari sisi market, Bahlil berpandangan ke depannya akan lebih baik seiring banyak industri yang bangun mobil listrik.

“Sekarang kan baru Hyundai. Saya kemarin ke VW, ada kemungkinan mau bangun di sini. Kemudian Ford dan Cerry dari China. Jadi prospeknya akan jauh lebih baik. Ini juga solusi untuk kita menurunkan emisi dan udara kita lebih baik. Dan juga bicara efisiensi subsidi daripada harga minyak itu sendiri,” katanya.

Tidak Dikuasai Asing

Di sisi lain, Bahlil menepis padangan keliru mengenai penguasaan asing di tambang nikel. Menurut dia, sebanyak 80% izin usaha pertambangan (IUP) nikel dikuasai orang Indonesia.

Sementara yang dikuasai asing adalah industrinya. Ini karena perbankan nasional tidak mau membiayai capex untuk investasi hilirisasi. Kalaupun ada, perbankan minta ekuitinya 40%.

“Mana bisa 40%, investasinya saja minimal US$ 4 miliar. Kalau 30% diminta ekuiti, dikali US$ 4 miliar maka ekuitinya US$ 1,2 miliar sekitar Rp 18 triliun. Sementara di luar negeri ekuiti cukup 10%. Ini masalahnya,” jelas Bahlil.***