MBG: Investasi Gizi dan Jutaan Peluang Ekonomi
"Masa depan bangsa tidak hanya dibangun di ruang kelas atau ruang rapat. Masa depan juga tumbuh di kebun petani, melalui kerja para pekerja dapur, dan di meja tempat anak-anak menikmati makanan yang layak."
Oleh: Hari Gunarto dan Primus Dorimulu
JAKARTA, Investortrust.id — Sebelum matahari terbit, saat sebagian besar anak masih terlelap dan jalanan belum ramai, aktivitas di sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dimulai. Beras dicuci, sayuran dipilah, telur dihitung, dan daging diolah. Ribuan porsi makanan harus disiapkan dan dikirim tepat waktu.
Di dapur-dapur itu, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang dimasak. Setiap tahapan membutuhkan kedisiplinan, pasokan bahan pangan yang terjaga, serta pengelolaan yang memastikan anak-anak menerima makanan bergizi sebelum memulai pelajaran.
Di luar pagar dapur, terdapat cerita lain yang tak kalah penting. Petani berharap hasil panennya terserap pasar, peternak ingin telurnya terjual dengan harga wajar, dan pedagang sayur mengharapkan pembeli tetap. Pada saat yang sama, keluarga yang kesulitan memperoleh pekerjaan menanti kesempatan untuk mendapatkan penghasilan.
Di sinilah arti penting MBG terlihat secara lebih utuh. Program ini bukan semata-mata tentang makanan di meja anak, melainkan juga tentang bagaimana belanja pemerintah dapat menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Ekosistem pusat-pusat pertumbuhan baru terbentuk di daerah
Tiga contoh dari daerah berbeda berikut ini menggambarkan bagaimana dapur MBG berpotensi menjadi pusat pelayanan gizi sekaligus penggerak ekonomi lokal.
Di Desa Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, pembangunan SPPG menjadi salah satu contoh keterlibatan desa dalam mendukung pelaksanaan MBG. SPPG Panongan dirancang untuk melayani sekitar 3.034 penerima manfaat. Bagi pemerintah desa, keberadaan dapur ini membuka peluang untuk menghubungkan program nasional dengan potensi ekonomi setempat.
Kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi oleh petani, peternak, pedagang, dan pelaku UMKM di desa maupun wilayah sekitarnya. Kementerian Desa juga mendorong peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam memasok kebutuhan SPPG. Panongan menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG dapat bertumpu pada kolaborasi pemerintah, desa, dan masyarakat. Anak-anak memperoleh makanan, sedangkan desa berpeluang mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif.
Di Kalimantan Timur, SPPG Bontang Utara 05 yang dikelola Yayasan Manunggal Kartika Jaya menunjukkan bagaimana satu dapur MBG dapat membuka lapangan kerja lokal. Dapur ini dilaporkan menyerap sekitar 47 tenaga kerja setempat. Karena itu, keberhasilan dapat dinilai dari manfaat yang dirasakan keluarga yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan tersebut.
Para pekerja setempat bertugas menyiapkan bahan, memasak, mengemas, menjaga kebersihan, mengelola persediaan, hingga mendistribusikan makanan. Seluruh proses harus berjalan sebagai satu sistem agar makanan sampai kepada penerima dengan aman dan tepat waktu.
Contoh menarik lainnya datang dari Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah ini, MBG berpotensi menghubungkan kebutuhan gizi anak dengan produksi pangan masyarakat. Petani lokal memperoleh peluang pasar ketika hasil kebun mereka diserap oleh SPPG setempat.
Kisah dari ketiga daerah tersebut memperlihatkan bahwa belanja untuk pelayanan publik dapat menghasilkan manfaat berlapis apabila dikelola secara tepat.
Manfaat dan Efek Pengganda
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, bukan hanya investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi juga berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi nasional dengan efek pengganda (mutliplier effect) yang luar biasa. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 15 Oktober 2026, program ini menjangkau sekitar 57,8 juta penerima manfaat dan didukung 26.563 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Skala layanan tersebut menciptakan kebutuhan pangan dan jasa secara rutin sekaligus membuka pekerjaan di bidang pengolahan makanan, pengemasan, distribusi, kebersihan, administrasi, dan pengadaan bahan baku. Hingga September 2026, BGN mencatat lebih dari 1,02 juta pegawai dan relawan aktif terlibat dalam pelaksanaannya.
Dampak ekonomi MBG menjalar dari dapur ke rantai pasok pangan. Petani, peternak, nelayan, pedagang pasar, koperasi, dan UMKM berpeluang memasok beras, telur, ayam, ikan, sayuran, buah-buahan, serta kebutuhan dapur lainnya. Data BGN per 9 Oktober 2026 mencatat 63.608 pemasok terlibat dalam program ini di 37 provinsi. Sebanyak 52.689 pemasok atau 82,83% merupakan UMKM, disusul 9.388 koperasi, 1.105 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 426 Koperasi Desa Merah Putih. Data tersebut menunjukkan potensi MBG untuk mempertemukan belanja pemerintah dengan kegiatan usaha masyarakat, memperluas pasar produsen pangan, dan memperkuat perputaran uang di daerah.
Manfaat MBG bagi desa dan daerah akan semakin besar jika kebutuhan bahan pangan dipenuhi oleh pemasok lokal. Permintaan yang terencana membantu petani memperkirakan kebutuhan produksi, membuka peluang bagi peternak untuk mengembangkan usaha, dan memberi UMKM kesempatan memperoleh pelanggan tetap. Koperasi dapat menghimpun produk anggotanya, sedangkan BUMDes berpotensi menghubungkan produsen desa dengan dapur SPPG. BGN juga mewajibkan pelibatan pelaku usaha setempat melalui Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026. Dengan rantai pasok yang tertata, manfaat program dapat mengalir bukan hanya kepada penerima makanan dan pekerja dapur, tetapi juga kepada keluarga produsen, pedagang, dan usaha pendukung di sekitarnya.
Realisasi anggaran MBG sejak Januari hingga 15 Oktober 2026 mencapai Rp157 triliun, setara dengan 71,76% dari pagu program tahun ini sebesar Rp218,77 triliun. Setelah revisi, total pagu terkait MBG mencapai Rp229,75 triliun, termasuk anggaran manajemen sebesar Rp8,45 triliun dan kegiatan teknis non-MBG sebesar Rp2,53 triliun. Pada 2025, BGN memperoleh pagu Rp71 triliun dengan realisasi sekitar Rp51,59 triliun atau 72,66%.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, yang dilantik Presiden Prabowo pada 22 Juli 2026, menyatakan bahwa MBG berpotensi menggerakkan ekonomi melalui efek pengganda (multiplier effect) yang menghubungkan produksi pangan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sisi hulu, keterkaitan ke belakang (backward linkages) terbentuk melalui permintaan berkelanjutan terhadap beras, sayuran, buah, telur, daging, susu, dan ikan. Permintaan ini dapat memperluas pasar petani, peternak, nelayan, UMKM, serta koperasi lokal, sekaligus membuka pekerjaan di bidang pengolahan dan logistik.
Di sisi hilir, keterkaitan ke depan (forward linkages) muncul melalui kegiatan distribusi dan penyajian makanan. Dalam jangka panjang, program ini berpotensi memperbaiki status gizi, mendukung kesiapan belajar, dan meningkatkan produktivitas generasi mendatang. MBG juga dapat meringankan pengeluaran pangan keluarga sehingga dana yang tersedia bisa dialihkan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, atau konsumsi lainnya. Besarnya manfaat tersebut bergantung pada pemanfaatan pasokan lokal, ketertiban pembayaran, keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan tata kelola yang mampu mencegah kebocoran anggaran.
Menurut Sudaryono, keberhasilan MBG harus tercermin dalam mutu makanan, keselamatan penerima, ketepatan sasaran, dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Besarnya anggaran dan banyaknya dapur harus diimbangi dengan kepastian bahwa setiap porsi benar-benar diterima oleh orang yang berhak.
Langkah Perbaikan
Meski memiliki potensi besar, MBG menghadapi berbagai persoalan, mulai dari dugaan korupsi pengadaan dan temuan pemeriksaan keuangan hingga kasus keracunan serta keberatan mitra atas perubahan insentif. Dari sisi pembiayaan, pemerintah juga perlu menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan.
Atas dasar itu, BGN telah dan tengah menyiapkan sejumlah langkah pembenahan. BGN mempertajam sasaran pelayanan dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Pembukaan dapur baru diarahkan berdasarkan kebutuhan masyarakat, kesiapan fasilitas, dan kemampuan memenuhi standar pelayanan.
Layanan juga diperluas ke berbagai daerah di luar Jawa. BGN mencatat pengaktifan 480 SPPG pada 2 Oktober 2026 dan 980 SPPG pada 14 Oktober 2026.
Penajaman sasaran turut mencakup kelompok penerima. BGN menata ulang daftar sekolah serta memperkuat layanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sebagai contoh, 1.653 sekolah elite dikeluarkan dari daftar penerima MBG.
BGN juga akan terus memutakhirkan data guna menemukan persoalan pencatatan ganda. Dalam hal ini, BGN menyandingkan sejumlah data serta memeriksa identitas satuan pendidikan dan peserta didik. “Pembenahan data sekaligus menjadi instrumen untuk menutup ruang pembayaran atas layanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Sudaryono dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media, Jumat (16/10/2026).
Pembenahan lain menyangkut kemitraan. Sudaryono menyoroti hubungan antara yayasan dan mitra yang membiayai pembangunan dapur. Pembangunan 30.000 dapur dengan biaya Rp4 miliar per unit membutuhkan dana Rp120 triliun sehingga keterlibatan mitra dinilai perlu. Namun, menurut Sudaryono, skema ini berisiko disalahgunakan apabila yayasan hanya menguasai akses dan meminta bagian (fee) dari setiap porsi makanan. Ia mencontohkan potongan Rp1.000 per porsi. Jika satu dapur melayani 2.000 porsi sehari, potongannya mencapai Rp2 juta per hari. “Apabila praktik serupa berlangsung pada banyak dapur, akumulasinya menjadi besar dan dapat membebani operasional,” ujarnya.
Karena itu, BGN menata ulang perjanjian kerja sama agar hak, kewajiban, dan kontribusi setiap pihak dinyatakan dengan jelas. BGN menyebut 21.527 SPPG dari 7.188 yayasan telah mengajukan perjanjian kerja sama secara daring.
Pembenahan juga mencakup perubahan skema insentif. Mulai 5 Oktober 2026, insentif SPPG diturunkan dari Rp6.000 menjadi Rp2.000 per porsi.
Perbaikan keamanan pangan diarahkan untuk mencegah kejadian keracunan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 43.838 korban dugaan keracunan sejak program dimulai pada 2025 hingga Agustus 2026 di 36 provinsi. Menanggapi persoalan ini, Sudaryono menekankan pentingnya disiplin dalam pengolahan makanan, kebersihan, penggunaan perlengkapan kerja, serta pengaturan waktu memasak dan distribusi. Karena sebagian tenaga dapur berasal dari masyarakat setempat, pelatihan dan pendampingan diperlukan agar seluruh proses memenuhi standar.
Selain itu, BGN menguji coba pengawasan melalui kamera CCTV di sejumlah dapur. Rekaman akan terhubung ke pusat dan dianalisis dengan dukungan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk membantu mendeteksi ketidakpatuhan terhadap prosedur.
BGN juga membentuk tim respons cepat lintas lembaga untuk menangani kasus keracunan. Tim ini bertugas memastikan korban memperoleh penanganan hingga pulih, sekaligus menuntaskan investigasi dan tindak lanjut.
Langkah lain, BGN mengembangkan uji coba penyajian prasmanan di 66 SPPG untuk meningkatkan mutu pelayanan. Model ini juga dapat dimanfaatkan untuk membangun kebiasaan hidup bersih, meningkatkan pemahaman tentang gizi, dan menumbuhkan sikap menghargai pangan.
Selanjutnya, BGN sedang mengembangkan LokaMBG sebagai platform pengadaan bahan pangan secara daring. Platform ini ditujukan untuk meningkatkan keterlacakan transaksi dan menata hubungan antara dapur dan pemasok. Pembenahan rantai pasok perlu mempertimbangkan harga di tingkat produsen serta kualitas bahan yang dibeli. Sistem tersebut juga diharapkan mencegah penggunaan barang bersubsidi secara tidak semestinya dalam pengadaan.
“Keterlacakan pengadaan penting untuk mengetahui asal bahan, harga pembelian, mutu pasokan, dan pihak yang menerima pembayaran. Informasi tersebut juga dibutuhkan untuk mengukur seberapa besar belanja MBG menggerakkan produsen lokal,” tutur Sudaryono.
Sudaryono menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai unsur penting dalam pengawasan. Untuk itu, BGN menyediakan Radar MBG agar publik dapat memeriksa informasi pelayanan, termasuk menu, dapur penyedia, alamat, dan informasi gizi.
BGN juga mengembangkan aplikasi yang memungkinkan orang tua dan kepala sekolah menilai kinerja SPPG. Penilaian tersebut diharapkan menjadi masukan dalam evaluasi mutu pelayanan.
Di tingkat kecamatan, komunikasi diperkuat melalui grup yang melibatkan pemerintah setempat, aparat, sekolah, dan pihak terkait. Saluran ini digunakan untuk berbagi informasi sekaligus mengingatkan masyarakat terhadap penipuan yang mengatasnamakan pengurusan atau aktivasi dapur.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui surat, email, dan kanal lainnya. Sudaryono menjelaskan bahwa kotak pos juga disediakan untuk menampung laporan dari warga yang tidak ingin identitasnya diketahui.
Sanksi Tegas
BGN juga menerapkan sanksi. Pada 13 Oktober 2026, lembaga itu mengumumkan penghentian operasional sementara terhadap 91 SPPG yang belum mengembalikan dana terkait temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, saldo rekening virtual bermasalah senilai Rp311,25 miliar dari 414 SPPG telah dikembalikan ke kas negara.
Sudaryono menegaskan bahwa pembukaan dan kelanjutan operasional SPPG harus mengikuti prosedur serta memenuhi persyaratan. Kedekatan politik, hubungan pertemanan, maupun akses kepada pejabat tidak boleh menjadi dasar pemberian persetujuan. Persyaratan mencakup Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), kesiapan tenaga kerja dan sarana, serta pemenuhan standar operasional. Sebanyak 26.563 SPPG telah memperoleh persetujuan yang disebut SPS 2.
Pada 16 September 2026, BGN menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG karena tidak memenuhi persyaratan SLHS. BGN juga memecat 353 kepala SPPG terkait persoalan korupsi atau pelanggaran disiplin berat.
Masukan Ekonom dan DPR
Program strategis MBG yang berlangsung dua tahun ini mendapat respons dari kalangan DPR dan ekonom, sekaligus mereka menyampaikan masukan perbaikan. Anggota DPR Kawendra Lukistian menilai, MBG selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai langkah berani dan strategis yang menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurut dia, pencapaian program tidak hanya diukur dari puluhan juta anak yang memperoleh akses terhadap gizi seimbang, tetapi juga dari efek pengganda (multiplier effect) yang menggerakkan ekosistem ekonomi daerah dari hulu hingga hilir.
“Memasuki tahap penyempurnaan, sejumlah hal perlu diperkuat, antara lain efisiensi rantai pasok, transparansi distribusi berbasis teknologi, dan pengawasan mutu harian yang ketat. Saya yakin pengawasan parlemen yang objektif serta tata kelola yang semakin akuntabel dapat menjadikan program ini sebagai salah satu tonggak penting pembangunan manusia di Asia Tenggara,“ kata Kawendra kepada Investortrust.
Anggota DPR Irma Suryani juga menyebut MBG berpotensi membantu masyarakat di tengah tekanan ekonomi global. Selain meringankan beban keluarga, program ini dapat mendukung pemenuhan gizi penerima manfaat.
Menurut Irma, keberadaan SPPG juga membuka kesempatan kerja di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan dan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menyebut setiap SPPG umumnya melibatkan sekitar 47 relawan. Meski status mereka tidak selalu sebagai pekerja formal, keterlibatan tersebut dinilai dapat membantu masyarakat memperoleh penghasilan.
Irma menambahkan bahwa keberadaan SPPG turut menggerakkan ekonomi daerah. Namun, peningkatan permintaan bahan pangan juga perlu diantisipasi agar tidak ikut mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. Untuk sekolah yang memiliki fasilitas kantin memadai, ia mengusulkan agar penyajian prasmanan dapat dipertimbangkan.
Dihubungi terpisah, Robert A. Simanjuntak, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, menilai tujuan MBG jelas dan penting, yakni memperbaiki gizi anak serta kelompok rentan. Ia juga menyoroti skala program yang sangat besar.
Namun, MBG tidak boleh dinilai hanya dari berapa porsi makanan yang dapat dibagikan. “Ukuran utamanya harus hasil, yakni apakah anemia berkurang, status gizi anak membaik, kehadiran sekolah meningkat, dan kemampuan belajar bertambah? Data itu perlu dibuka menurut daerah dan kelompok penerima. Daerah dengan masalah gizi berat semestinya mendapat prioritas lebih besar daripada daerah yang persoalannya lebih ringan,“ ujarnya.
Desainnya juga perlu lentur. Tidak semua masalah gizi harus dijawab dengan paket makanan yang sama. Pada kelompok tertentu, intervensi seperti kesehatan ibu-anak, air bersih, sanitasi, fortifikasi pangan, atau bantuan gizi yang lebih terarah mungkin menghasilkan manfaat lebih besar per rupiah. MBG sebaiknya menjadi instrumen kebijakan gizi, bukan sekadar proyek distribusi makanan.
Sementara itu, peneliti Indef Dr Rizal Taufikurrahman mengajukan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pelaksanaan MBG. Di antaranya adalah pertajam prioritas penerima. Dahulukan kelompok dengan risiko kekurangan gizi dan kerentanan ekonomi tertinggi, serta wilayah yang memiliki akses pangan terbatas.
Benahi data dan kriteria sasaran. Verifikasi kebutuhan penerima dan jelaskan alasan perubahan daftar sasaran agar penajaman program tetap melindungi kelompok rentan.
“Perketat kelayakan dapur. Perluasan layanan harus mengikuti kesiapan sanitasi, ketersediaan tenaga terlatih, fasilitas penyimpanan, dan distribusi. SPPG yang melanggar standar harus dihentikan sementara,“ kata Rizal.
Jamin mutu menu dan porsi. Sesuaikan kandungan gizi dengan usia serta kebutuhan penerima. Efisiensi biaya tidak boleh mengorbankan kualitas bahan dan keamanan makanan.
“Penting juga buka informasi pengadaan dan biaya. Publikasikan biaya per porsi, kepemilikan mitra, mekanisme seleksi, dan hasil audit. Libatkan petani serta UMKM lokal melalui proses yang kompetitif. Kaitkan pendanaan dengan hasil. Jadikan perbaikan status gizi, kesinambungan layanan, dan manfaat bagi keluarga rentan sebagai dasar evaluasi serta kelanjutan anggaran. Setiap tambahan belanja harus menghasilkan manfaat yang terukur,“ demikian Rizal menjawab Investortrust.
Indikator Evaluasi
Keberhasilan MBG tidak hanya terlihat ketika ribuan kotak makanan tiba di sekolah tepat waktu. Keberhasilan itu juga terasa ketika seorang anak dapat belajar dengan dukungan gizi yang lebih baik, seorang pekerja pulang membawa penghasilan, dan seorang petani melihat hasil panennya terserap pasar.
Karena itu, evaluasi tidak cukup hanya menghitung anggaran, jumlah dapur, dan porsi makanan. Pemerintah perlu mengetahui berapa besar belanja yang diterima produsen lokal, berapa tambahan produksi dan pekerjaan yang tercipta, bagaimana perubahan pendapatan bersih pemasok, serta apakah harga pangan bagi masyarakat tetap terjangkau.
Dampak terhadap gizi dan pendidikan pun perlu diukur dengan indikator yang tepat. Identitas penerima yang jelas memungkinkan pemerintah menilai perkembangan sebelum dan sesudah mereka menerima layanan, dengan tetap mempertimbangkan faktor lain yang turut memengaruhi hasilnya.
Dengan demikian, keberhasilan MBG harus diukur dari tersedianya makanan yang aman dan bergizi bagi penerima, perbaikan kondisi mereka, manfaat ekonomi yang terukur, serta penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di balik sepiring makanan bergizi, terdapat rantai panjang orang yang bekerja dan menaruh harapan. Jika dikelola secara disiplin, adil, dan berkelanjutan, MBG dapat menjadi lebih dari sekadar program penyediaan makanan. Program ini berpeluang menjembatani investasi pada generasi muda dengan penguatan ekonomi keluarga Indonesia.
Sebab, masa depan bangsa tidak hanya dibangun di ruang kelas atau ruang rapat. Masa depan juga tumbuh di kebun petani, melalui kerja para pekerja dapur, dan di meja tempat anak-anak menikmati makanan yang layak. ***
