Untuk Menjadi Negara Maju di 2045, Indonesia Harus Mampu Melompat!

JAKARTA, Investortrust.id— Tahun 2045 tinggal 19 tahun lagi. Dalam perjalanan sebuah bangsa, rentang waktu ini sesungguhnya sangat singkat. Anak yang lahir hari ini sudah memasuki usia kuliah ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan. Oleh karena itu, sekolah yang membentuk kecerdasannya, pabrik yang akan mempekerjakan generasi itu, energi yang menggerakkan ekonomi, dan kota tempat mereka hidup harus mulai dibangun dengan benar mulai dari sekarang.

Untuk menggapai target ambisius tahun 2045, mari kita menoleh 19 tahun ke belakang, tahun 2007. Pada tahun itu, ekonomi Indonesia tumbuh 6,3% dan produk domestik bruto (PDB) per kapita berada di kisaran US$ 2.064 dan PDB harga berlaku US$ 472,9 miliar. Tahun ini, 2026, PDB per kapita US$ 5.362 dan PDB harga berlaku US$ 1,540 triliun. Sedangkan pada tahun 2045, PDB nominal ditargetkan mencapai US$ 9,8 triliun dan PDB per kapita US$ 30.300.

Posisi Indonesia dalam peta ekonomi dunia masih menyisakan pekerjaan rumah besar jika diukur dari tingkat kemakmuran penduduknya. Meskipun telah menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia, masuk Group of Twenty (G20) berdasarkan ukuran PDB, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia berada pada kelompok negara berpendapatan menengah-atas atau upper middle up.

Jumlah penduduk miskin absolut per Maret 2026 masih sebesar 23 juta atau 8% dari total penduduk.Sedang jumlah penganggur pada Mei 2026 sebanyak 7,2 juta atau 4,6%. Pemerintah menargetkan untuk menolkan jumlah penduduk miskin ekstrem pada tahun 2027. Pada September 2025, penduduk miskin absolut masih sebanyak 2,2 juta.

Berdasarkan PDB nominal per kapita, Indonesia berada di kisaran peringkat ke-116 dunia, dengan pendapatan per kapita US$ 5.362. Sedang jika menggunakan PDB per kapita berdasarkan purchasing power parity (PPP) atau keseimbangan kemampuan Berbelanja (KKB), posisi Indonesia membaik ke sekitar peringkat ke-92 dunia. Dalam metode ini, pendapatan masyarakat disesuaikan dengan tingkat harga dan biaya hidup di masing-masing negara sehingga lebih mencerminkan daya beli riil masyarakat terhadap barang dan jasa di dalam negeri.

Perbedaan kedua metode tersebut menunjukkan bahwa meskipun pendapatan nominal masyarakat Indonesia masih relatif rendah dibandingkan banyak negara, daya beli masyarakat sesungguhnya lebih kuat karena harga berbagai kebutuhan di dalam negeri relatif lebih murah dibandingkan negara-negara maju. Karena itu, ukuran PPP sering digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dan standar hidup antarnegara.

Mampukah dalam 19 tahun akan datang, saat Indonesia merayakan 100 kemerdekaan, PDB mencapai US$ 9,8 triliun dan PDB per kapita US$ 30.300? Jawabannya, tidak mudah! Karena dalam 19 tahun terakhir, PDB hanya naik 2,5 kali. Apakah mungkin, 19 tahun ke depan, PDB Indonesia bisa dinaikkan enam kali lipat?

Target ini hanya mungkin dicapai jika ekonomi Indonesia mampu melompat! Era pertumbuhan ekonomi 5% harus ditinggalkan. Laju pertumbuhan ekonomi harus dipacu, minimal 8% setahun dan pertumbuhan itu harus inklusif, dinikmati semua pihak, bukan eksklusif yang hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Indonesia memang harus meraih laju pertumbuhan ekonomi di atas 8%, minimal selama dekade 2030-an. Selama tahun 2030-2040, ekonomi Indonesia harus bertumbuh di atas 8%. Karena pada dekade ini, Indonesia menikmati puncak bonus demografi, usia penduduk usia produktif, 15-65 tahun, sekitar 70-74%. Setelah itu, Indonesia masuk aging society seperti Eropa, Jepang, Korsel, dan kini mulai mengancam China.

Masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan genap dua tahun, Oktober 2026. Pada tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi 5,11% dan tahun ini, kemungkinan besar, ekonomi Indonesia hanya bertumbuh 5,4%-5,6%. Dalam dua kuartal pertama 2026, laju pertumbuhan ekonomi, masing-masing, hanya5,61% dan 5,29%. Mencermati kondisi ekonomi global dan domestik, laju pertumbuhan ekonomi semester kedua tahun ini diperkirakan kurang dari 5,5%.

Apakah mungkin tahun 2027, ekonomi bertumbuh di atas 6% dan pada tahun 2028 di atas 7%? Jika kualitas dan eksekusi kebijakan pemerintah seperti dua tahun terakhir, ekonomi Indonesia sulit mencapai target dan kita tetap belum bisa mengucapkan selamat tinggal kepada pertumbuhan ekonomi 5%. Oleh karena itu, kini saatnya pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh, terutama kualitas sumber daya manusia (SDM) semua mereka yang dipercayakan menjadi eksekutor visi dan berbagai program kerja Presiden Prabowo.

Indonesia memiliki modal yang lebih dari cukup untuk memacu pertumbuhan ekonomi di atas 8% dan meraih kemakmuran tahun 2045. Selain sumber daya alam yang masih besar, Indonesia kini sedang menikmati bonus demografi dan era bonus demografi akan berlangsung hingga tahun 2040. Paling tidak, dalam 14 tahun akan datang, pertumbuhan ekonomi Indonesia harusdi atas 8%.

Kondisi fundamental Indonesia juga cukup baik seperti terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi di atas 5%, laju inflasi yang terkendali di kisaran 3%-3,5%, neraca perdagangan yang masih surplus, investasi domestik danasing yang masih terus mengalir, dan kondisi moneter, fiskal, dan finansial yang solid.

Berbagai program Presiden Prabowo Subianto memiliki arah yang cukup lengkap karena menyentuh investasi sumber daya manusia, ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, perumahan, koperasi, kewirausahaan, serta optimalisasi aset negara. Namun, program besar tidak dengan sendirinya menghasilkan lompatan besar.

Namun, semuanya itu akan ditentukan oleh eksekusi, produktivitas, tata kelola, disiplin fiskal, kepastian hukum, serta kesinambungan kebijakan hingga melampaui satu periode pemerintahan. Siapa presiden pasca 2029 hingga 2045.

Peran pemimpin, di berbagai bidang dan berbagai level, sangat penting. Indonesia membutuhkan pemimpin yang satu kata dan perbuatan. Satu contoh: jika birokrasi harus efisien, maka jumlah anggota kabinet harus ramping! Harus ada meritokrasi dalam rekrutmen, ada job desk yang jelas dan ada key performance indicator (KPI) yang objektif. Dan ini berlaku untuk seluruh jabatan birokrasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Peta Jalan

Indonesia telah memiliki peta jalan formal menuju Indonesia Emas. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 telah ditetapkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024. UU tersebut menempatkan RPJPN sebagai pedoman pembangunan nasional, termasuk pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta kemungkinan penyesuaian kebijakan sepanjang perjalanan menuju 2045. (Database Peraturan JDIH BPK⁠).

Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan Indonesia menjadi negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sasaran besarnya mencakup pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan mendekati nol, daya saing manusia yang meningkat, pengaruh global yang lebih kuat, serta pembangunan rendah emisi. (Bappenas⁠)

RPJMN 2025–2029 menjadi tahap pertama pelaksanaan visi tersebut. Pemerintah menargetkan penguatan fondasi transformasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara bertahap menuju 8% pada 2029. (Perpustakaan Bappenas⁠)

Presiden Prabowo memiliki visi yang hebat dan jelas. Mulai dari Asta Cita, 17 Program Kerja, dan 8 Program Prioritas. Semuanya, jika dieksekusi dengan baik, akan memperkuatfondasi awal menuju Indonesia Emas karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas produksi.

Konflik geopolitik menyebabkan harga energi dan pangan melambung. Tapi, harga pangan dan energi dalam negeri stabil. Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi, LPG 3 kg, dan tarif dasar listrik. Inflasi terkendali. Program ketahanan energi dan pangan yang dipersiapkan Presiden Prabowo Subiantosejak Oktober 2024, saat dilantik menjadi presiden, kini menemukan relevansinya.

Pada Juli 2026 Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,14% dibandingkan bulan sebelumnya. Ini merupakan pembalikan dari kondisi sebulan sebelumnya, Juni, yang masih mencatat inflasi sebesar 0,44%. Secara tahunan, inflasi juga melandai menjadi 2,88% dari 3,34% pada Juni, sedangkan inflasi sepanjang Januari hingga Juli tercatat 1,65%.

Pemerintahan Presiden Probowo sudah meluncurkan sejumlah program, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, ketahanan pangan, swasembada energi, pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hilirisasi, hingga pembentukan Danantara. Setiap program harus dinilai dari dampaknya terhadap masyarakat, bukan dari besarnya anggaran, jumlah penerima, banyaknya unit yang dibangun, atau kemeriahan peluncurannya.

Sepuluh Syarat agar Terjadi Lompatan

Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam, jumlah penduduk, pasar, visi, ataupun program. Persoalan utamanya adalah bagaimana seluruh modal tersebut diubah menjadi produktivitas, investasi, pekerjaan berkualitas, ekspor, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% pada 2025, kemudian 5,61% pada kuartal I-2026. Angka itu menunjukkan ketahanan, tetapi belum mencerminkan lompatan struktural. Bank Dunia menilai pertumbuhan Indonesia yang selama ini stabil di sekitar 5% belum cukup untuk mempercepat penciptaan pekerjaan kelas menengah dan mencapai ambisi negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Target pertumbuhan 8% harus dipandang sebagai instrumen untuk mempercepat transformasi, bukan sekadar angka politik. Pertumbuhan 8% akan menjadi akselerator yang sangat kuat, asalkan berkualitas, inklusif, dan tidak menimbulkan krisis fiskal, inflasi, ataupun defisit eksternal. Berikut sepuluh syarat agar terjadi loncatan pembangunan mencapai Indonesia Emas 2045.

Pertama, Presiden Harus Memimpin Mesin Eksekusi Nasional

Lompatan ekonomi harus dimulai dari pembenahan pemerintahan. Presiden perlu menetapkan sedikit prioritas yang benar-benar menentukan masa depan: pembangunan manusia, industrialisasi, pangan dan energi, infrastruktur produktif, penciptaan pekerjaan, serta reformasi hukum. Program yang terlalu banyak akan memecah anggaran, perhatian, dan kapasitas birokrasi.

Kabinet dan birokrasi harus bekerja berdasarkan meritokrasi, pembagian tugas yang jelas, serta indikator kinerja yang objektif. Setiap menteri, kepala lembaga, pimpinan BUMN, dan kepala daerah harus memiliki target yang dapat diukur: berapa investasi yang terealisasi, berapa pekerjaan formal yang tercipta, berapa lama waktu perizinan dipangkas, berapa biaya logistik diturunkan, berapa produktivitas petani meningkat, dan berapa ekspor bernilai tambah dihasilkan.

Serapan anggaran, jumlah rapat, banyaknya peraturan, dan kemeriahan peluncuran program tidak boleh lagi dianggap sebagai prestasi. Pemerintahan harus dinilai dari hasil akhirnya. Indonesia membutuhkan pemerintahan yang lebih ramping, profesional, cepat mengambil keputusan, tetapi tetap transparan dan dapat diawasi.

Kedua, Bangun Manusia Sehat, Cerdas, dan Terampil

Generasi Emas 2045 tidak dapat dibentuk pada 2040. Anak-anak yang akan menjadi tenaga kerja utama pada 2045 sudah lahir dan sedang berada di rumah, posyandu, sekolah, serta perguruan tinggi. Karena itu, pembangunan manusia harus menjadi investasi ekonomi utama mulai sekarang.

Program Makan Bergizi Gratis harus diarahkan untuk menurunkan stunting dan anemia, meningkatkan kehadiran dan kemampuan belajar siswa, serta memperkuat ekonomi pangan lokal. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah porsi atau penerima. Ukuran utamanya harus mencakup mutu gizi, keamanan pangan, perkembangan kesehatan anak, prestasi belajar, penggunaan bahan pangan lokal, serta tingkat kebocoran yang rendah.

Pelaksanaannya perlu dilakukan berdasarkan kesiapan daerah dan kapasitas rantai pasok. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar serta kelompok masyarakat paling rentan harus menjadi prioritas. Dengan cara ini, MBG menghasilkan backward linkage melalui permintaan terhadap produk petani, peternak, nelayan, industri pangan, kemasan, dan logistik, serta forward linkage berupa peningkatan kesehatan, kecerdasan, keterampilan, dan produktivitas generasi mendatang.

Pada saat yang sama, kualitas sekolah harus diperbaiki melalui peningkatan kompetensi guru, revitalisasi bangunan, pendidikan vokasi, penguasaan matematika dan sains, literasi digital, bahasa asing, kreativitas, serta kemampuan memecahkan masalah. Perguruan tinggi dan pendidikan vokasi harus terhubung langsung dengan kebutuhan industri. Indonesia tidak cukup menghasilkan lulusan; Indonesia harus menghasilkan tenaga teknik, peneliti, operator, perawat, pengembang perangkat lunak, manajer, dan wirausaha yang benar-benar dibutuhkan perekonomian.

Ketiga, Jadikan Reindustrialisasi sebagai Mesin Pertumbuhan

Pertumbuhan 8% tidak dapat hanya ditopang konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Indonesia membutuhkan investasi yang lebih tinggi, produktivitas yang meningkat, serta industri pengolahan yang kuat dan berorientasi ekspor. Investasi harus tumbuh lebih cepat daripada konsumsi dan diarahkan kepada sektor yang menciptakan pekerjaan, transfer teknologi, jaringan pemasok domestik, serta penerimaan devisa.

Hilirisasi mineral harus dilanjutkan, tetapi tidak boleh berhenti pada smelter. Nikel harus bergerak menuju material baterai, baterai, komponen kendaraan listrik, peralatan penyimpanan energi, dan industri daur ulang. Tembaga harus masuk ke kabel, peralatan listrik, elektronik, serta komponen energi terbarukan. Bauksit harus dikembangkan menjadi alumina, aluminium, dan berbagai produk manufaktur.

Hilirisasi juga harus mencakup kelapa sawit, kakao, kopi, karet, kelapa, hasil laut, rumput laut, kayu, tanaman obat, dan kekayaan hayati lainnya. Indonesia harus lebih banyak mengekspor produk bermerek dan bernilai tambah tinggi, bukan bahan mentah atau barang setengah jadi.

Pemerintah perlu menetapkan beberapa kawasan industri unggulan yang mempunyai pelabuhan, energi, air, hunian pekerja, pusat pelatihan, dan pelayanan perizinan terpadu. Insentif fiskal hanya diberikan kepada investasi yang memenuhi syarat jelas: menciptakan lapangan kerja, menggunakan pemasok lokal, melakukan riset, mentransfer teknologi, meningkatkan ekspor, dan menjaga lingkungan.

Keempat, Perkuat Pangan dan Energi sebagai Fondasi

Pertumbuhan tinggi akan meningkatkan permintaan pangan, listrik, bahan bakar, pupuk, dan bahan baku industri. Apabila produksi domestik tidak bertambah, pertumbuhan 8% justru dapat mendorong inflasi, impor, pelemahan rupiah, serta defisit transaksi berjalan.

Ketahanan pangan harus dibangun dengan meningkatkan produktivitas, bukan hanya memperluas lahan atau melarang impor. Investasi harus diarahkan kepada benih unggul, irigasi, mekanisasi, pupuk yang tepat sasaran, riset, penyuluhan, informasi cuaca, gudang, rantai dingin, pengolahan pascapanen, dan kepastian pembelian. Keberhasilan pertanian harus diukur dari kenaikan produksi sekaligus pendapatan serta Nilai Tukar Petani. Petani harus mendapatkan bagian yang lebih adil dari nilai tambah pangan.

Di bidang energi, Indonesia perlu menggunakan gas dan sumber energi domestik sebagai jembatan industrialisasi, sembari mempercepat panas bumi, hidro, surya, bioenergi, jaringan listrik, serta penyimpanan energi. Proyek besar seperti Blok Masela harus dihubungkan dengan pembangunan industri pupuk, petrokimia, listrik, dan manufaktur di dalam negeri, bukan semata-mata menjadi sumber ekspor LNG. Transisi energi harus menjadi kesempatan membangun industri panel surya, baterai, kendaraan listrik, biofuel, komponen jaringan, dan teknologi efisiensi energi.

Kelima, Pembangunan 3 Juta Rumah Harus Menciptakan Kota Produktif

Program perumahan dapat menggerakkan sekitar 160 jenis industri, antara lain, semen, baja, keramik, kaca, cat, genteng, dan furnitur. Pembangunan rumah menggerakkan sektor konstruksi dan transportasi, perbankan, asuransi, dan menyerap jutaan tenaga kerja.

Namun, rumah tidak boleh dibangun hanya untuk mengejar jumlah unit. Rumah yang jauh dari tempat kerja, sekolah, fasilitas kesehatan, dan transportasi umum akan menambah biaya serta menurunkan produktivitas masyarakat.

Pembangunan rumah harus menjadi bagian dari perencanaan kota. Kawasan hunian perlu terintegrasi dengan transportasi massal, pusat pekerjaan, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, ruang terbuka, sekolah, dan layanan kesehatan. Kota yang lebih padat tetapi tertata, terhubung, aman, serta terjangkau akan menjadi pusat produktivitas dan inovasi menuju 2045.

Keenam, Koperasi dan UMKM Harus Naik Kelas

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak boleh berhenti sebagai proyek pembentukan badan hukum, pembangunan gedung, atau penyaluran bantuan. Setiap koperasi harus memiliki model bisnis yang sesuai dengan potensi daerah, pengurus profesional, sistem akuntansi, teknologi digital, pengawasan anggota, serta akses kepada pembiayaan dan pasar.

Koperasi pertanian dapat mengonsolidasikan pembelian pupuk, alat produksi, pengolahan, penyimpanan, dan penjualan hasil panen. Koperasi nelayan dapat mengelola cold storage, rantai dingin (cold chain), bahan bakar, pengolahan ikan, serta pemasaran. Koperasi perkotaan dapat mengembangkan distribusi, jasa, perumahan, atau ekonomi kreatif.

Rantai dingin adalah sistem penyimpanan, penanganan, dan distribusi hasil perikanan pada suhu rendah secara berkesinambungan sejak ikan ditangkap hingga sampai ke konsumen. Dalam konteks KDKMP, rantai dingin mencakup penyediaan es di kapal, tempat penyimpanan berpendingin (cold storage), kendaraan berpendingin, hingga distribusi ke pasar atau industri pengolahan. Dengan rantai dingin, mutu ikan tetap terjaga, kehilangan hasil akibat pembusukan dapat ditekan, nelayan tidak terpaksa menjual ikan segera dengan harga murah, dan koperasi memiliki keleluasaan memilih waktu serta pasar terbaik.

Ukuran keberhasilan KDMP adalah kenaikan nilai tukar petani (NTP). Tolok ukur yang paling nyata adalah apakah pendapatan riil petani meningkat. Indikator yang paling tepat untuk mengukurnya adalah NTP, indikator resmi yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan petani.

Secara sederhana, NTP adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (dengan indeks harga yang dibayar petani. Indeks harga yang diterima petani mencerminkan harga hasil panen yang mereka jual, seperti padi, jagung, cabai, kopi, kelapa sawit, atau hasil peternakan. Sementara itu, indeks harga yang dibayar petani mencakup seluruh pengeluaran mereka, baik biaya produksi seperti pupuk, benih, pestisida, pakan, dan sewa alat pertanian, maupun biaya konsumsi rumah tangga seperti makanan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari.

Jika NTP lebih besar dari 100, berarti pendapatan petani tumbuh lebih cepat dibandingkan pengeluarannya, sehingga daya beli meningkat dan kesejahteraan membaik. Sebaliknya, jika NTP di bawah 100, biaya yang harus dikeluarkan petani meningkat lebih cepat daripada pendapatan yang mereka peroleh. Akibatnya, daya beli melemah dan kesejahteraan menurun. Pada Juli 2026, NTP Indonesia di angka 127,84, naik 0,15% dari Juni, sebulan sebelumnya.

Koperasi tidak boleh berhenti sebagai lembaga simpan pinjam atau penyalur bantuan pemerintah. KDMP harus menjadi lembaga bisnis desa yang mampu menaikkan harga jual hasil pertanian sekaligus menurunkan biaya produksi petani. Dengan kata lain, koperasi harus mampu meningkatkan pembilang dalam rumus NTP sekaligus menekan penyebutnya.

Cara pertama adalah meningkatkan harga yang diterima petani. Selama ini petani sering menjual hasil panen kepada tengkulak karena membutuhkan uang tunai segera setelah panen. Akibatnya harga jual menjadi rendah. KDMP dapat mengubah keadaan tersebut dengan menyediakan gudang penyimpanan, fasilitas pengeringan, penggilingan, rumah pendingin (cold storage), akses pembiayaan, serta membangun kontrak penjualan langsung dengan industri pengolahan, hotel, restoran, pasar modern, Bulog, maupun eksportir. Ketika rantai distribusi dipersingkat, margin yang sebelumnya dinikmati para perantara dapat berpindah kepada petani.

Cara kedua adalah menurunkan biaya yang dibayar petani. Koperasi dapat membeli pupuk, benih, pestisida, pakan, dan alat pertanian secara kolektif dalam jumlah besar sehingga memperoleh harga grosir. Selain itu, koperasi dapat menyediakan traktor, combine harvester, pompa air, drone penyemprot, hingga mesin pengering yang disewakan kepada anggota dengan biaya murah. Skala ekonomi seperti ini mampu menekan biaya produksi secara signifikan.

KDMP juga dapat meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi di tingkat desa. Misalnya gabah tidak lagi dijual dalam bentuk gabah kering panen, tetapi digiling menjadi beras premium dengan kemasan bermerek koperasi. Jagung dapat diolah menjadi pakan ternak, kelapa menjadi minyak kelapa, singkong menjadi tepung mocaf, dan susu menjadi produk olahan. Nilai tambah tersebut meningkatkan pendapatan petani tanpa harus memperluas lahan.

Ke depan, keberhasilan KDMP seharusnya diukur melalui indikator yang jelas dan terukur, antara lain meningkatnya NTP, naiknya produktivitas lahan, bertambahnya pendapatan rumah tangga petani, berkurangnya biaya produksi, meningkatnya volume penjualan langsung ke industri, serta bertambahnya produk pertanian yang diolah di desa. Dengan demikian, koperasi benar-benar menjadi penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar organisasi administrasi.

NTP bukan sekadar angka statistik yang dirilis setiap bulan oleh BPS, melainkan cerminan langsung kesejahteraan petani Indonesia. Jika KDKMP mampu secara konsisten menaikkan NTP melalui peningkatan harga jual, efisiensi biaya produksi, hilirisasi, dan penguatan posisi tawar petani dalam rantai pasok, maka koperasi tersebut dapat dikatakan berhasil. Sebaliknya, bila jumlah koperasi terus bertambah tetapi NTP tidak membaik, berarti tujuan utama pembentukannya —meningkatkan kesejahteraan petani— belum benar-benar tercapai. Kenaikan NTP karena itu layak dijadikan indikator utama bagi keberhasilan KDMP dalam membangun ekonomi desa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif menuju Indonesia Emas 2045.

UMKM juga harus didorong masuk ke rantai pasok industri besar, BUMN, program MBG, perumahan, energi, dan pengadaan pemerintah. Kebijakan UMKM harus bergeser dari sekadar bantuan modal menuju peningkatan produktivitas, mutu, teknologi, sertifikasi, pembukuan, manajemen, dan kemampuan ekspor.

Ketujuh, Danantara Harus Menggerakkan Investasi

Danantara harus menjadi katalis, bukan pesaing swasta atau tempat menampung proyek politik. Lembaga ini perlu memilih proyek yang layak secara ekonomi, memiliki dampak strategis, tetapi sulit dimasuki swasta karena mahalnyapembiayaan pada tahap awal. Setelah risiko awal diturunkan, modal swasta nasional, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan investor global ditarik masuk.

Setiap investasi Danantara harus menghasilkan efek pengganda: tambahan investasi swasta, peningkatan produktivitas BUMN, ekspor, transfer teknologi, pekerjaan berkualitas, dan penerimaan negara. Keputusan investasi harus didasarkan pada analisis profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.

Aset negara yang tidak produktif harus direstrukturisasi atau dimonetisasi. BUMN tidak boleh dipertahankan hanya karena alasan historis. BUMN harus mempunyai mandat yang jelas, sehat secara keuangan, dan melengkapi, bukan menyingkirkan, peran swasta.

Dengan dividen BUMN yang telah dialihkan dan kewenangannya menghimpun dana, Danantara harus menjadi penggerak investasi. Meski perannya sekitar satu persen, Danantara adalah lembaga yang bisa menjadi trigger adalah kontribusi investasi terhadap PDB yang saat ini sekitar 28%-32% bisa dinaikkan hingga di atas 40%.

Danantara Indonesia kini mengelola aset (assets under management/AUM) senilai sekitar Rp14.000–15.000 triliun, menjadikannya salah satu sovereign wealth fund dengan basis aset terbesar di kawasan. Modal yang disetor pemerintah kepada Danantara melalui penyertaan modal negara (PMN) sekitar Rp 50 triliun. Dana ini menjadi fondasi awal operasional lembaga investasi negara tersebut.

Di luar modal pemerintah, Danantara terus memperkuat kapasitas investasinya melalui berbagai sumber pendanaan. Dana tersebut berasal dari dividen BUMN tahun buku 2024 yang telah dialihkan kepada Danantara sekitar Rp88–90 triliun, penerbitan global bond senilai US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 26–27 triliun, serta hasil penerbitan Patriot Bond tahap I sebesar Rp 50 triliun. Setiap tahun, Danantara menghimpun dividen dari BUMN.

Total dana yang telah berhasil dihimpun Danantara atau cash in hand mencapai sekitar Rp 215 triliun. Selain dividen BUMN dan modal disetor pemerintah, Danantara mendapatkan dana segar dari penerbitan patriot bond dan global bond.

Danantara kini mendapatkan mandat untuk menertibkan ekspor sawit, batubara, dan ferro alloy (paduan besi) lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Perusahaan ini diberikan mandat untuk menertibkan praktik over invoice dan transfer pricing. Jika sukses dalam pendataan dan pemantauan, peran DSI bisa ditingkatkan menjadi pintu ekspor satu pintu dan komoditas yang ditangani bertambah.

Jika tidak diimbangi tata kelola yang baik, Danantara akan menjadi penghambat ekspor dan mematikan peran swasta. Hingga saat ini, dampak positif kehadiran Danantara dan PT DSI belum terlihat.

Hanya dengan tata kelola yang baik, Danantara bisa menggerakkan investasi dan kontribusi investasi terjadi PDB naik perlahan ke 35% dan akhirnya di atas 40% seperti pengalaman China sejak era 1980-an hingga tahun 2000-an. Bila itu terjadi, ekonomi Indonesia akan bertumbuh di atas 8%.

Kedelapan, Realisasikan Indonesia Incorporated

Realisasi Indonesia Incorporated sangat penting untuk meraih pertumbuhan ekonomi 8% dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 karena lompatan sebesar itu tidak mungkin dicapai jika pemerintah, dunia usaha, BUMN, koperasi, perguruan tinggi, pekerja, dan pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri.

Pelaku usaha tidak hanya usaha ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tapi juga usaha besar atau korporasi. Pemerintah jangan terkesan antibesar, antikonglomerat. Pelaksanaan pasal 33 UUD adalah harga mati. Tapi, semangat membangun ekonomi kerakyatan tidak boleh terkesan antibesar. Silakan membasmi serakahnomics, penjarakan dan miskinkan para koruptor, tapi jangan antibesar karena semua pelaku ekonomi saling membutuhkan dan saling melengkapi.

Indonesia Incorporated menuntut penyatuan visi, pembagian peran yang jelas, kepastian kebijakan, koordinasi investasi, penguatan rantai pasok nasional, peningkatan ekspor, serta kolaborasi dalam riset, teknologi, pendidikan, pangan, energi, dan industrialisasi.

Pemerintah harus menjadi pengarah dan pencipta kepastian, dunia usaha menjadi mesin investasi dan inovasi, BUMN menjadi katalis, sedangkan daerah dan masyarakat menjadi basis produksi. Dengan sinergi yang disiplin, Indonesia dapat menekan biaya ekonomi, mempercepat eksekusi proyek, memperluas lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memastikan hasil pertumbuhan dinikmati secara lebih merata. Tanpa Indonesia Incorporated, agenda besar menuju 2045 akan terpecah; dengan Indonesia Incorporated, seluruh kekuatan bangsa dapat bergerak sebagai satu mesin pembangunan nasional.

Indonesia memerlukan lebih banyak perusahaan yang tumbuh dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, dan dari menengah menjadi perusahaan besar yang mampu menembus pasar dunia. Rasio kewirausahaan tidak boleh ditingkatkan dengan mendorong orang membuka usaha karena tidak memperoleh pekerjaan formal.

Ekosistem kewirausahaan harus mencakup pendidikan, inkubasi, modal awal, perlindungan kekayaan intelektual, pengadaan pemerintah, pembiayaan ekspor, akses data, serta pasar modal. Sistem kepailitan perlu membedakan kegagalan bisnis yang jujur dari penipuan, sehingga pengusaha yang gagal secara wajar memperoleh kesempatan kedua.

Bank Dunia mengingatkan bahwa penciptaan pekerjaan Indonesia masih banyak terkonsentrasi pada sektor bernilai tambah rendah, sedangkan pekerjaan produktif berpendapatan kelas menengah tumbuh terlalu lambat. Oleh sebab itu, investasi harus dinilai bukan hanya dari nilai proyek, melainkan juga dari mutu pekerjaan, kenaikan keterampilan, produktivitas, dan upah yang dihasilkannya.

Kesembilan, Reformasi Hukum Harus Menjadi Kebijakan Ekonomi

Pertumbuhan 8% membutuhkan kepercayaan. Investor harus yakin bahwa kontrak dihormati, izin diterbitkan tepat waktu, pajak diterapkan secara konsisten, hak kepemilikan dilindungi, serta sengketa diselesaikan secara cepat dan adil.

Digitalisasi pemerintahan harus menyederhanakan proses, bukan hanya memindahkan formulir dari kertas ke layar. Izin yang tumpang tindih harus dihapus, data antarlembaga disatukan, waktu pelayanan ditetapkan, dan keputusan pejabat dapat dilacak.

Setiap peraturan baru perlu melewati pengujian dampak terhadap investasi, persaingan, UMKM, pekerjaan, produktivitas, dan ekspor. Pemerintah pusat dan daerah yang menghambat investasi melalui pungutan, regulasi berlebihan, atau perubahan aturan mendadak harus dikenai konsekuensi.

Pemberantasan korupsi merupakan bagian dari strategi pertumbuhan. Korupsi menaikkan biaya investasi, memperlambat pembangunan, merusak persaingan, dan mengalihkan anggaran dari proyek produktif. Tidak mungkin Indonesia menjadi modern apabila perusahaan yang paling dekat dengan kekuasaan terus mengalahkan perusahaan yang paling efisien.

Kesepuluh, Perkuat Fiskal tanpa Membebani Generasi Mendatang

Program pembangunan manusia, pangan, energi, perumahan, pertahanan, dan infrastruktur membutuhkan pembiayaan sangat besar. Karena itu, penerimaan negara harus ditingkatkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, integrasi data, penutupan celah penghindaran pajak, dan penguatan administrasi—bukan dengan membebani kelompok yang sudah patuh.

Belanja tidak produktif, subsidi yang tidak tepat sasaran, proyek rendah manfaat, perjalanan, fasilitas, dan birokrasi berlebihan harus dipangkas. Utang hanya layak digunakan untuk membiayai proyek yang meningkatkan kapasitas ekonomi dan menghasilkan manfaat lintas generasi.

Bank Dunia menekankan bahwa pencapaian Visi 2045 memerlukan peningkatan penerimaan pajak untuk membiayai investasi pada modal manusia dan infrastruktur. Artinya, disiplin fiskal bukan hambatan bagi pertumbuhan, melainkan syarat agar pertumbuhan dapat berlangsung lama tanpa memicu krisis utang.

Kesinambungan Program Hingga 2045

Indonesia Emas tidak dapat dibangun oleh satu presiden, satu kabinet, atau satu periode pemerintahan. Transformasi pendidikan, industri, energi, pertanian, dan perkotaan membutuhkan konsistensi kebijakanselama puluhan tahun. Karena itu, sasaran utama RPJPN 2025–2045 harus menjadi kontrak nasional yang dihormati oleh setiap pemerintahan, meskipun strategi dan programnya dapat diperbaiki.

Setiap lima tahun perlu dilakukan evaluasi terbuka dengan indikator yang mudah dipahami masyarakat: pertumbuhan produktivitas, pendapatan per kapita, kualitas pendidikan, prevalensi stunting, jumlah pekerjaan formal, kontribusi manufaktur, ekspor berteknologi menengah dan tinggi, investasi, kemiskinan, ketimpangan, emisi, serta kualitas institusi hukum.

Target Indonesia Emas 2045 adalah mencapai PDB nominal US$ 9,8 triliun dan pendapatan per kapita sekitar US$30.300, kemiskinan mendekati nol, ketimpangan yang lebih rendah, serta posisi Indonesia yang semakin kuat di tingkat global. Sementara itu, PDB nominal Indonesia pada 2026 baru sekitar US$ 1,54 triliun dengan PDB per kapita sekitar US$ 5.360. Jaraknya memang sangat lebar, tetapi bukan mustahil ditempuh apabila produktivitas, investasi, ekspor, dan kualitas manusia meningkat secara konsisten.

Indonesia tidak akan menjadi sejahtera hanya karena memiliki anggaran besar dan program populer. Indonesia akan menjadi maju apabila setiap rupiah anggaran menghasilkan anak yang lebih sehat, siswa yang lebih cerdas, pekerja yang lebih terampil, petani yang lebih makmur, perusahaan yang lebih produktif, industri yang lebih kuat, pekerjaan yang lebih layak, ekspor yang lebih bernilai, dan negara yang lebih bersih.

Visi telah tersedia. Program prioritas telah diluncurkan. Sumber daya alam, pasar domestik, bonus demografi, serta posisi strategis Indonesia juga tersedia. Yang masih harus dibangun adalah mesin eksekusi yang kompeten, cepat, bersih, konsisten, dan terukur.

Penutup Anda sudah kuat, tetapi masih terasa normatif. Agar lebih “menonjok” sekaligus tetap cerdas, saya menyarankan mengakhiri tulisan bukan dengan ajakan, melainkan dengan kontras antara waktu yang terus berjalan dan pilihan yang harus diambil. Hindari pengulangan kata “sekarang” terlalu banyak.

Indonesia tidak akan menjadi negara maju hanya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, anggaran yang besar, atau program yang ambisius. Sejarah menunjukkan bahwa banyak negara kaya gagal menjadi makmur karena tidak mampu mengubah potensi menjadi produktivitas. Sebaliknya, negara-negara yang miskin sumber daya justru melompat karena unggul dalam kualitas manusia, kepemimpinan, tata kelola, dan disiplin eksekusi. Kemajuan bangsa tidak ditentukan oleh apa yang dimiliki, melainkan oleh apa yang mampu dikerjakan secara konsisten.

Tahun 2045 bukan sekadar target dalam dokumen RPJPN, melainkan tenggat sejarah. Indonesia hanya memiliki satu kesempatan menikmati bonus demografi sebelum memasuki era masyarakat menua. Jika kesempatan itu gagal dimanfaatkan, bonus demografi akan berubah menjadi beban demografi. Karena itu, 19 tahun ke depan bukanlah waktu untuk bekerja lebih keras dengan cara lama, melainkan waktu untuk bekerja jauh lebih cerdas dengan cara yang benar. Indonesia tidak cukup hanya tumbuh. Indonesia harus melompat. Dan lompatan itu dimulai dari keberanian memperbaiki kualitas manusia, mempercepat produktivitas, menegakkan meritokrasi, serta mengeksekusi setiap kebijakan tanpa kompromi. Itulah jalan paling realistis menuju Indonesia yang benar-benar sejahtera, maju, dan modern pada 2045.

“Indonesia tidak cukup hanya tumbuh. Untuk menjadi negara maju di 2045, Indonesia harus mampu melompat!”