Lampu Hijau Rencana Merger Muamalat dengan BTN Syariah, Ini Kata Wamen Tiko

JAKARTA, investortrust.id - Kementerian BUMN memberikan lampu hijau atas rencana merger PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan unit usaha syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Namun demikian, Kementerian BUMN menegaskan tidak terlibat dalam proses negosiasi business to business antarkedua perusahaan tersebut.

"Kami sebenarnya sebagai pemegang saham BTN tidak langsung terlibat dalam proses negosiasi B to B. Jadi kami memberikan lampu hijau saja kepada BTN untuk negosiasi dengan BPKH," ungkap Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang akrab disapa Tiko ketika dijumpai di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Senin (19/02/2024).

Menurut Tiko, Kementerian BUMN berperan hanya sebatas memberikan saran serta masukkan. Dalam kesempatan tersebut dia juga membantah atas anggapan yang menyebutkan rencana merger antara Bank Muamalat dengan BTN syariah akan mengurangi kontribusi terhadap pasar UMKM.

Baca Juga

Bank Muamalat Bidik Pertumbuhan KPR Double Digit Capai Rp 5,3 Triliun

"Tapi tentang bagaimana kesepakatan BPKH dengan BTN kami persilahkan secara B to B saja, tapi kami memberikan masukan apabila nanti terjadi transaksi ini tentunya kita UMKM akan menjadi fokus utama. Justru dengan bergabung BTN ini kan jaringannya luas sehingga jangkauan kita untuk masuk ke UMKM termasuk juga untuk memberikan KPR syariah, juga makin luas," ucapnya.

Saat ini mayoritas saham Muamalat dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar 82,63%. Oleh sebab itu, Tiko menjelaskan BUMN memberikan keleluasaan kepada BTN untuk melakukan negosiasi dengan BPKH dalam kapasitas bisnis.

"Tergantung nanti B to B antara BTN dengan Muamalat dengan BPKH, kami serahkan saja. Tapi kami yakin kalau ada sinergi tentu sinerginya makin luas dan bermanfaat bagi masyarakat luas," terangnya.

Baca Juga

Permintaan KPR Tumbuh, Laba Bersih BTN Syariah Naik 2 Kali Lipat

Sebelumnya rencana aksi korporasi merger antara Muamalat dengan BTN syariah dilontarkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir di pengujung tahun 2023 lalu. Dilansir dari berbagai sumber, rencananya aksi merger tersebut akan terjadi pada rentang triwulan II hingga triwulan III tahun 2024 ini.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menegaskan akan fokus terhadap segmentasi kredit pemilikan rumah (KPR) syariah usai spin off BTN syariah. Lebih lanjut menurut Nixon, saat ini potensi KPR syariah tengah mengalami pertumbuhan.

"Butuh yang benar-benar fokus di konsumen syariah. Kalau BTN ini sekarang kan masih agak campur-campur. Saat ini 20%-30% akad KPR sekarang itu (pasar) mintanya syariah,” tutur Nixon, Rabu (03/01/2024) beberapa waktu lalu.

Baca Juga

OJK Sebut BTN Syariah dan Bank Muamalat Belum Ajukan Izin Merger