Crowding Out Masih Menghantui Kondisi Perbankan Tanah Air

JAKARTA, investortrust.id - Industri perbankan Indonesia saat ini masih merasakan dampak dari melimpahnya pasokan instrumen (crowding out effect) akibat tingginya yield dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Salah satu kekhawatiran pasar terhadap kebijakan pemerintah adalah kemungkinan terjadinya crowding out effect sebagai dampak dari defisit anggaran belanja pemerintah.

Crowding out adalah kondisi dimana kebijakan pemerintah yang bersifat ekspansif mempengaruhi kondisi pasar. Salah satu bentuknya adalah, kenaikan defisit anggaran belanja pemerintah yang menekan pengeluaran investasi dari sektor swasta. Disini, pemerintah crowd out investasi karena besarnya kebutuhan dana pemerintah. Salah satu dampaknya adalah liquidity shortage yang diikuti dengan kenaikkan tingkat bunga pinjaman. Pada akhirya, akan berakibat adanya persaingan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendapatkan dana investasi yang terbatas.

Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengungkapkan, penyerapan dana SRBI pada September hingga Desember 2023 mencapai Rp 254,43 triliun, sedangkan penyerapan dana SBN mencapai Rp 238,05 triliun. 

"Sepanjang September hingga Desember 2023, suku bunga SRBI dengan maturity 6, 9, 12, bulan bergerak di atas suku bunga SUN (baik di bawah 1 tahun maupun 1 tahun), ujar Piter dalam paparannya, dikutip Senin (15/7/2024).

Baca Juga

Meski Likuiditas Ketat, Pertumbuhan Kredit Perbankan Diprediksi Tetap Kuat

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut telah mendapatkan informasi dari para pelaku usaha terkait peredaran uang di Indonesia.

"Pak Gubernur (Perry Warjiyo), saya mendengar dari banyak pelaku usaha, ini kelihatannya kok peredaran uangnya makin kering. Jangan-jangan terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SBN atau terlalu banyak dipakai untuk membeli SRBI atau SVBI, sehingga yang masuk ke sektor riil berkurang," kata Jokowi dalam dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Lebih lanjut, Piter menyebut, likuiditas yang ketat tercermin dari pertumbuhan jumlah uang beredar yang cenderung menurun. Bahkan pertumbuhan uang yang beredar sempit (M1) pada triwulan III 2023 lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi.

"Dampak akhir likuiditas yang kering menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2023 menurun menjadi 4,94%, menurun signifikan dari 5,73% pada triwulan III 2022," ungkap Piter.

Berdasarkan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), likuiditas industri perbankan pada Mei 2024 memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 114,58% (April 2024: 113,94%) dan 25,78% (April 2024: 25,62%), atau jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. 

Kondisi likuiditas perbankan nasional tergolong baik di tengah likuiditas global yang cukup ketat seiring kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) yang mempertahankan suku bunga tinggi (high for longer).

Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan meskipun tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun pertumbuhannya masih lebih rendah dibandingkan kredit. 

Pertumbuhan DPK yang melambat utamanya pada deposito, dipengaruhi oleh banyaknya alternatif instrumen penempatan dana selain deposito perbankan. Gap antara pertumbuhan kredit dan DPK menyebabkan bank melakukan penjualan surat berharga dan mengurangi alat likuid. 

Hal ini juga menyebabkan likuiditas perbankan mengalami tekanan terlihat dari menurunnya rasio likuiditas bank, meskipun masih jauh di atas threshold dan berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.

Baca Juga

Meski Likuiditas Ketat, Pertumbuhan Kinerja BRI (BBRI) Diprediksi Tetap Kuat

Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto turut mengatakan bahwa dengan kebijakan yang cukup agresif untuk menyerap likuiditas di pasar, melalui penerbitan berbagai surat berharga tersebut, maka ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena dana murah tidak akan bisa disediakan oleh perbankan. 

Sebaliknya, bunga kredit akan naik karena bank berkompetisi dengan penerbitan surat utang dalam mencari likuiditas di pasar. Sisi lainnya, bank yang mendapatkan dana murah akan cenderung memilih mengalokasikan dananya di SBN dan SRBI.

"Hanya saja ini akan semakin mengurangi likuiditas di pasar untuk mendorong kredit agar ekonomi bisa tumbuh sesuai target 5,2% tahun ini," ujar Eko saat dihubungi investortrust.id pada Senin (15/7/2024).

Di sisi lain, Ekonom Senior Ryan Kiryanto juga turut menyampaikan pandangannya terkait isu crowding out effect. Menurut Ryan, isu tersebut merupakan hal yang kurang tidak valid.

"Tidak valid, kenapa? Karena, satu, yang membeli SBN itu tidak semua pemilik dana, karena pemilik dana pun tetap membutuhkan layanan perbankan," ujar Ryan saat dihubungi investortrust.id pada Senin (15/7/2024).

Oleh karena itu, lanjut Ryan, pemilik dana cenderung akan membagi penempatan dananya tersebut, seperti ada yang ke SBN, ORI, sukuk, deposito berjangka dan seterusnya. 

"Yang kedua, ada bank-bank yang menempatkan ekses likuiditas-nya di instrumen SBN maupun SRBI, itu tidak apa-apa, karena begini, dari pada dana masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) itu nganggur di neraca-nya bank, lebih baik sebagian kelebihan likuiditas itu diproduktifkan, dioptimalkan didalam penempatan, baik itu di SBN maupun SRBI, itu tak salah, itu tindakan yang benar," jelas Ryan.

Seperti yang diketahui, dari sisi kinerja intermediasi, pada Mei 2024, kredit mengalami peningkatan sebesar Rp 65 triliun atau tumbuh sebesar 0,90% month to month (mtm). Adapun secara tahunan, kredit melanjutkan catatan double digit growth sebesar 12,15% (yoy) menjadi Rp 7.376 triliun. 

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan positif. Pada Mei 2024, DPK tercatat tumbuh sebesar 0,53% mtm atau meningkat sebesar 8,63% year on year (yoy) (April 2024: 8,21% yoy) menjadi Rp 8.699 triliun Di mana giro menjadi kontributor pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 15,53% yoy. Sedangkan deposito dan tabungan masing-masing meningkat sebesar 6,20% dan 5,20% yoy.