Kemkominfo: Belum Ada Laporan Kasus Penipuan Menggunakan Deepfake
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan bahwa kasus penggunaan deepfake untuk menjalankan aksi penipuan belum ditemukan di Indonesia.
Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kemkominfo Samuel Abrijani Pangerapan, pihaknya belum mendapatkan laporan adanya kerugian material dari penyalahgunaan deepfake. Walaupun demikian, dia meminta masyarakat untuk waspada karena sudah banyak aksi penipuan dengan deepfake di luar negeri.
"Sejauh ini, di masyarakat belum ada yang melaporkan adanya kerugian material terhadap deepfake. Tetapi saya baca ada (kerugian material) di Hong Kong. Terlepas dari adanya kasus atau belum. Kejahatan siber ini menghadirkan potensi kerugian individu dan bisnis," katanya saat membuka acara 'Peluncuran White Paper VIDA Deepfake Shield' di Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).
Sebagai catatan, deepfake merupakan teknologi manipulasi audio visual berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Deepfake menciptakan konten yang membuat orang terlihat atau terdengar melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dilakukan.
Contoh dari hasil dari penggunaan deepfake adalah video mendiang Presiden Soeharto mengkampanyekan Partai Golkar pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dalam video tersebut mimik wajah dan intonasi suara yang ditampilkan sangat mirip dengan sosok Soeharto asli.
Lebih lanjut, Semmy, demikian panggilan akrabnya, menyebut deepfake dapat digunakan untuk melakukan penipuan mengatasnamakan sosok tertentu. Terlebih video yang dihasilkan dari deepfake sangat sulit dibedakan dengan video asli, khususnya oleh orang awam.
"Deepfake sangat luas, dari segi keamanan individu bisa di-blackmail dan kejahatan-kejahatan lainnya. Keamanan di bisnis, deepfake bisa menjadi tool untuk phishing dengan mengimitasi karyawan maupun jajaran eksekutif untuk menipu karyawan lain," papar Semmy.
Baca Juga
Pemanfaatan Kian Masif, Indonesia Dinilai Butuh Undang-Undang Artificial Intelligence
Langkah Antisipasi Penyalahgunaan Deepfake
Oleh karena itu, Semmy meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dan menelan mentah-mentah apa yang disampaikan dalam konten audio visual. Khusus untuk pelaku industri, dia juga meminta agar semuanya adaptif terhadap perkembangan teknologi yang kian pesat, tak terkecuali ancaman siber yang mengikutinya.
"Kita perlu memahami dan mengantisipasi ancaman digital ini. Perlu penerapan best practice dan juga kebijakan tata kelola yang memadai. Bentuk kejahatan siber terus berkembang, maka pelaku industri juga harus adaptif," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Founder and Group CEO VIDA Digital Identity Niki Luhur mengatakan, deepfake telah memperkenalkan era baru ancaman dunia maya yang mampu menghancurkan kepercayaan dan keamanan dalam interaksi bisnis digital dalam sekejap.
"Hal ini mengkhawatirkan karena sebagian besar profesional melakukan aktivitas dalam ketidaktahuan, rentan terhadap jenis penipuan digital yang dapat langsung mengurangi kepercayaan dan keamanan. Kita dipanggil untuk mengambil tindakan untuk mempersenjatai diri kita melawan ancaman dunia maya yang canggih ini,” ujarnya.
Sebagai bagian dari perusahaan penyedia layanan identitas digital, Niki menyebut kerugian yang muncul dari penyalahgunaan deepfake lebih dari sekadar kerugian material. Kerugian tersebut merupakan bagian kecil dari kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan deepfake.
"Sebenarnya ini bukan cuma masalah kerugian finansial, tetapi kalau kita pikirkan faktor dari sebuah deepfake itu bagaimana sedemikian luar biasanya bisa sampai merugikan dari sisi keamanan data. Jadi dari keamanan data akan lanjut ke yang lain-lain semua, tegasnya.
Baca Juga
Mengapa Artificial Intelligence Ditakutkan Tokoh-Tokoh Dunia
Mengantisipasi hal tersebut, VIDA Digital Identity menghadirkan VIDA Deepfake Shield. Solusi digital penyalahgunaan deepfake yang dirancang berdasarkan tiga prinsip utama: verifikasi identitas waktu nyata (real-time) untuk mengautentikasi semua pengguna, integrasi tanpa batas di seluruh platform digital, dan mekanisme pertahanan.
Terpisah, pengamat keamanan siber sekaligus Chairman lembaga riset siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menilai pelaku industri dan pemerintah dapat berinvestasi dalam pengembangan teknologi keamanan yang mampu mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan kecerdasan buatan, termasuk deepfake.
"Termasuk pengembangan sistem deteksi fraud yang lebih canggih dan algoritma keamanan yang dapat mengidentifikasi manipulasi data. Kerjasama antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga penegak hukum juga penting dilakukan untuk mengatasi penipuan yang melibatkan AI dimana forum kerjasama dapat dibentuk untuk berbagi informasi tentang ancaman keamanan dan praktik terbaik dalam penanganannya," katanya kepada Investortrust, Rabu (24/4/2024).
Selain itu, pelaku usaha dan pemerintah dapat meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang potensi penyalahgunaan kecerdasan buatan serta dampaknya. Karena pelatihan kepada karyawan dan pengguna layanan menurut Pratama dapat membantu mengenali tanda-tanda penipuan yang melibatkan teknologi tersebut.
"Pelaku usaha pun harus menerapkan praktik transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan AI termasuk menyediakan informasi yang jelas kepada pengguna tentang bagaimana data mereka digunakan dan memastikan bahwa sistem AI dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Pelaku usaha juga harus memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem kecerdasan buatan dikelola dengan baik dan dilindungi dari akses yang tidak sah dan pemerintah dapat memberlakukan regulasi yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data secara bertanggung jawab.