OJK Percepat Pembaruan Data SLIK, Industri Diminta Perkuat Penilaian Kredit Alternatif
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang berlaku sejak 1 Juli 2026 dinilai membutuhkan kolaborasi antara regulator dan pelaku industri jasa keuangan agar perluasan akses pembiayaan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut mencakup percepatan pelaporan kredit atau pembiayaan paling lambat tiga hari kerja serta penerapan ambang batas pencatatan kredit di atas Rp1 juta dalam informasi debitur (iDeb).
Kepala Departemen Pengelolaan Keuangan OJK Feriyanti Nalora menjelaskan, percepatan pelaporan diharapkan membuat status pelunasan debitur tercermin lebih cepat, yakni pada hari kerja keempat. Sementara itu, ambang batas Rp1 juta ditujukan agar catatan kredit bernilai kecil tidak menjadi hambatan administratif bagi masyarakat yang mengajukan pembiayaan.
"Kita perlu memandang SLIK sebagai infrastruktur yang memperkuat kepercayaan dan kualitas intermediasi, bukan sebagai penghalang akses pembiayaan," ujar Feriyanti dikutip Jumat (20/11/2026).
Baca Juga
OJK Wanti-wanti Risiko Kredit Macet Usai Catatan SLIK di Bawah Rp 1 Juta Dihapus
Berdasarkan data OJK per September 2026, jumlah pelapor SLIK mencapai 1.998 lembaga, dengan total 371 juta data rekening dan 264,3 juta debitur. OJK menegaskan, informasi dalam iDeb SLIK bukan satu-satunya faktor penentu persetujuan kredit. Keputusan pembiayaan tetap berada di tangan masing-masing lembaga jasa keuangan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.
CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Group Muhamad Ihsan mengatakan, transformasi SLIK membutuhkan sinergi regulator dan pelaku industri agar perluasan akses pembiayaan berjalan beriringan dengan penguatan manajemen risiko.
Dari sektor properti, Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota DPP Real Estat Indonesia (REI) Adri Istambul menyebut catatan kredit dalam SLIK masih menjadi salah satu kendala masyarakat dalam mengakses pembiayaan perumahan.
Dia mengungkapkan, sekitar 80% transaksi pembelian rumah di Indonesia menggunakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Namun, pengajuan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) disebut kerap mengalami penolakan dengan kisaran 70%–80% akibat berbagai persoalan, termasuk catatan kredit calon debitur.
Menurut Adri, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tunggakan pinjaman daring bernilai kecil, tetapi juga aktivitas judi daring. Dia menyambut positif kebijakan ambang batas Rp1 juta dan percepatan pelaporan, tetapi menilai implementasi teknis di perbankan serta evaluasi terhadap penolakan kredit otomatis tetap perlu diperhatikan.
Adri juga menekankan pentingnya pendataan kebutuhan hunian secara lebih akurat agar program penyediaan rumah dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai, keterbatasan riwayat kredit formal masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan atau unbankable.
Dia mendorong pengembangan innovative credit scoring (ICS) dengan memanfaatkan data alternatif untuk melengkapi informasi SLIK. Data tersebut antara lain riwayat transaksi QRIS, penggunaan layanan telekomunikasi, dan pembayaran listrik.
Menurut Nailul, pemanfaatan data alternatif dapat membantu lembaga keuangan menilai kelayakan calon debitur yang belum memiliki riwayat kredit formal. Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga berpotensi mempercepat analisis pembiayaan dan mendeteksi kecurangan. Namun, penerapannya perlu disertai penguatan keamanan siber dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Baca Juga
Pindar Tak Lagi Hanya Andalkan SLIK, Jejak Digital Jadi Bahan Credit Scoring
Dari sisi pendampingan calon debitur, CEO PT Melayani Sepenuh Hati (SiapKPR) Marine Novita mengidentifikasi dua kendala utama dalam pengajuan KPR, yakni catatan kolektibilitas buruk dan keterbatasan dokumentasi keuangan pekerja sektor informal.
Menurut Marine, catatan kredit bermasalah dapat muncul akibat rendahnya literasi keuangan digital. Misalnya, seseorang mengganti nomor telepon tanpa menyadari identitasnya masih tercatat dalam pinjaman digital sebelumnya atau meminjamkan data KTP kepada kerabat yang kemudian gagal membayar pinjaman.
Adapun pekerja sektor informal atau non-fixed income sering kali belum memiliki dokumentasi keuangan yang memadai untuk memenuhi persyaratan pembiayaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, SiapKPR mendorong calon debitur membangun rekam transaksi melalui pencatatan rekening koran, penggunaan QRIS, serta penyusunan laporan keuangan dan legalitas usaha minimal selama enam bulan.
Marine mengatakan, penilaian calon debitur saat ini tidak cukup hanya mengandalkan informasi SLIK, tetapi juga perlu mempertimbangkan data alternatif. SiapKPR turut memanfaatkan AI untuk mempercepat verifikasi dokumen dan memperkaya penilaian profil risiko calon debitur.
