Perbankan Pasok 67,22% Dana Pindar, OJK Soroti Risiko Kredit
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Industri pinjaman daring (pindar) masih mengandalkan perbankan sebagai sumber pendanaan utama. Per September 2026, pendanaan yang berasal dari institusi perbankan dalam negeri mencapai Rp 71,58 triliun atau setara 67,22% dari total pendanaan industri.
Besarnya porsi pendanaan tersebut membuat eksposur perbankan terhadap industri pindar menjadi salah satu aspek yang terus dicermati Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama terkait kualitas kredit dan potensi risiko terhadap stabilitas sistem keuangan.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengungkapkan, perbankan masih menjadi sumber pendanaan utama bagi penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pindar.
“Pada September 2026, perbankan masih menjadi sumber pendanaan utama industri LPBBTI, dengan pendanaan tercatat sebesar Rp 71,58 triliun atau 67,22% dari total pendanaan industri,” ujarnya, dalam jawaban tertulis, dikutip Jumat (20/11/2026).
Baca Juga
Cybersecurity Perbankan Indonesia Relatif Kuat, Bagaikan Pintu Safety Box yang Kuat. Pasti Aman?
Menurut Agusman, pendanaan dari perbankan umumnya disalurkan melalui skema kerja sama dengan penyelengara pindar. OJK terus memantau eksposur tersebut untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian.
Di lain sisi, OJK juga mencermati potensi risiko pertumbuhan pembiayaan pindar terhadap stabilitas sistem keuangan, khususnya jika pertumbuhan outstanding tetap tinggi sementara kualitas pendanaan mengalami tekanan.
Agusman menyatakan, perkembangan industri pindar, termasuk pertumbuhan outstanding dan kualitas pendanaan, dipantau secara berkala. Pengawasan tersebut juga mencakup pelaksanaan stress test untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
“Potensi dampaknya terhadap sistem keuangan dan perekonomian juga terus dicermati agar tetap terkendali,” katanya.
Untuk memitigasi risiko peningkatan beban utang masyarakat, OJK memperkuat sejumlah ketentuan, mulai dari analisis kelayakan peminjam (borrower), pembatasan maksimum manfaat ekonomi, hingga pembatasan rasio total pembayaran pendanaan terhadap penghasilan borrower.
“Atau leverage ratio paling tinggi 30%, sebagaimana diatur dalam SEOJK (Surat Edaran OJK) Nomor 19/SEOJK.06/2025,” ucap Agusman.
Baca Juga
TWP90 Pindar Memburuk, Anak Muda Usia 19-34 Tahun Sumbang 50,69% Kredit Macet
Pengawasan Bunga dan Praktik Gagal Bayar
Selain risiko kredit, OJK juga menaruh perhatian terhadap potensi praktik pengenaan biaya yang tak sesuai ketentuan di industri pindar. Penurunan batas maksimum manfaat ekonomi pinjaman, khususnya untuk kebutuhan konsumtif, diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan mengurangi beban biaya peminjam.
Agusman menjelaskan, efektivitas kebijakan tersebut terus dipantau melalui analisis perkembangan kualitas pendanaan industri. Penyelenggara juga tak diperbolehkan mengakali batas maksimum manfaat ekonomi melalui pengenaan komponen biaya lainnya.
“Seluruh biaya juga wajib diungkapkan dalam Ringkasan Informasi Pendanaan sebelum pendanaan disetujui oleh borrower. Jika ditemukan pelanggaran, OJK akan menindak sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
