KUR Perumahan di Bawah Rp 100 Juta Masih Pakai Jaminan, Maruarar 'Colek' Himbara
Poin Penting
|
SERANG, investortrust.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyoroti masih adanya debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan plafon pinjaman di bawah Rp 100 juta yang diminta memberikan jaminan. Padahal, program Kredit Program Perumahan (KPP) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto mengatur pinjaman hingga Rp 100 juta tidak memerlukan agunan.
Hal tersebut ditemukan Maruarar saat melakukan pengecekan penyaluran KPP di Kabupaten Serang, Banten. Dalam kesempatan tersebut, dia berdialog dengan salah satu debitur KPP bernama Tika Nurhayati yang memiliki usaha peternakan ayam.
Tika mengaku memperoleh pinjaman sebesar Rp 80 juta dengan tenor lima tahun dan cicilan Rp 1,55 juta per bulan. Namun, saat ditanya mengenai jaminan, Tika menyebut kandang ayam yang menjadi tempat usahanya dijadikan sebagai agunan pinjaman.
"Hah, berarti ada jaminan? Nah, coba mana BRI? Nggak boleh pakai jaminan ini, yuk. Di bawah seratus juta, gimana penjelasannya?" kata Ara, sapaan akrab Maruarat, saat berdialog dengan pihak debitur dan BRI, di Kota Serang, Banten, Kamis (19/11/2026).
Menanggapi teguran tersebut, perwakilan BRI menyatakan akan melakukan pengecekan kembali dan mencabut jaminan yang diminta kepada debitur tersebut.
"Nanti kami cek lagi, Pak. Nanti kami cabut jaminannya," ujar perwakilan BRI atas nama Indra.
Ara kemudian menegaskan, pinjaman KPP dengan plafon hingga Rp 100 juta tidak boleh menggunakan jaminan. Dia juga menjelaskan, program tersebut menawarkan bunga sebesar 0,5% per bulan atau setara 6% per tahun.
"Ibu, di bawah Rp 100 juta, dengar ya baik-baik ya. Presiden Prabowo bikin program namanya KPP, ya. Itu luar biasa. Kenapa? Rp 100 juta ke bawah tidak boleh pakai jaminan buat rakyat kecil," tegasnya.
Dia mengatakan, program KPP ditujukan untuk memberikan akses pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat kepada masyarakat sekaligus membebaskan masyarakat dari praktik rentenir.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menanyakan kepada Bupati Serang mengenai keberadaan rentenir di wilayahnya. Bupati Serang mengakui praktek rentenir masih banyak ditemukan.
Kecepatan rentenir harus diimbangi perbankan
Menurut Maruarar, kemudahan dan kecepatan pencairan menjadi keunggulan rentenir yang harus diimbangi oleh perbankan melalui skema pembiayaan yang lebih mudah diakses masyarakat.
"Jadi di sini bayangkan, negara sebesar Indonesia masa kalah sama rentenir? Masa BRI bank sebesar ini kalah sama rentenir? Nah, makanya nggak usah marah-marah sama rentenir. Buat saja program yang mudah, murah, dan cepat. Ya, supaya rakyat ada solusi," ucapnya.
Ara juga meminta BRI memastikan proses pengajuan KPP tidak berbelit-belit. Maruarar mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi pada Juni lalu, KUR Perumahan menjadi satu-satunya program KUR yang realisasinya melampaui target sehingga kuotanya dinaikkan dari Rp 36 triliun menjadi Rp 50 triliun.
"Kenapa? Karena penyerapannya tinggi. Makanya dinaikkan," imbuhnya.
Dalam pengecekan tersebut, Maruarar turut menanyakan durasi pencairan pinjaman kepada debitur. Perwakilan BRI bernama Indra menyebut proses pencairan dapat diselesaikan dalam satu hari apabila kondisi pelayanan tidak ramai.
Alhasil, Ara meminta debitur menyampaikan pengalaman mereka terkait waktu pencairan. Sejumlah nasabah menyebut prosesnya dapat berlangsung dua hingga tiga hari, sementara terdapat pula nasabah yang membutuhkan waktu hingga lima hari.
Selain persoalan jaminan dan waktu pencairan, Maruarar juga menanyakan kemungkinan adanya pungutan liar (pungli) dalam proses penyaluran KPP. Para debitur yang hadir menyatakan tidak mengalami pungutan liar.
Menteri Ara pun meminta BRI memastikan ketentuan program benar-benar diterapkan hingga tingkat pelaksana di lapangan.
"Ini masih pakai jaminan, ya. Nah itu masalahnya Bapak bilang instruksi nggak ada kan? Anak buah Bapak bisa belokkin instruksi Bapak. Kalau nggak dicek," katanya.
Ara menegaskan, pengawasan langsung diperlukan agar pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
"Kita jangan jadi pemimpin di belakang meja. Cuma ngecek-ngecek di 'gimana, gimana'. Saya paling nggak mau disiapkan-disiapkan, nanti saya dikibulin," lugas Politisi Gerindra itu.
