KUR Perumahan Turun Jadi Rp 30 Triliun, Menteri Ara Sebut Bisa Naik Lagi
Poin Penting
|
SERANG, investortrust.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) merespons penurunan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan menjadi Rp 30 triliun pada 2027. Dia menyebut alokasi tersebut masih dinamis dan berpeluang ditingkatkan dalam perjalanan tahun depan.
Maruarar menegaskan, pemerintah dapat kembali menaikkan plafon KUR Perumahan sebagaimana yang dilakukan pada tahun ini. Menurutnya, penyesuaian alokasi dapat dilakukan seiring perkembangan penyaluran program tersebut.
Baca Juga
BP Tapera Catat 121.363 KPR FLPP Tersalurkan hingga Juli, BTN Jadi Penyalur Terbesar
"Kan enggak apa-apa, itu kan nanti dalam perjalanannya dinamis. Kayak kemarin kan bulan Juni (2026) dinaikkan. Lebih bagus kecil dulu besar belakangan," kata Ara di Kota Serang, Banten, Kamis (19/11/2026).
Dia menilai, peningkatan kuota KUR Perumahan pada tahun ini menunjukkan keberhasilan program pembiayaan yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo Subianto.
Ara juga menyebut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadi motor penggerak program tersebut. "Saya rasa semangat ya, sebagai program baru satu-satunya yang dinaikkan kuotanya kan KPP (Kredit Program Perumahan). Saya rasa itu menjawab bahwa program Presiden Prabowo ini sangat berhasil dan BRI adalah motor yang luar biasa," ujar dia.
Meski demikian, Maruarar mengakui terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program tersebut, terutama terkait sosialisasi dan besarnya target penyaluran. Selain itu, program KUR Perumahan juga ditujukan untuk mendorong UMKM naik kelas dengan plafon pembiayaan yang dapat mencapai Rp 20 miliar.
Dia mengingatkan perbankan agar tetap menjaga tata kelola dan manajemen risiko dalam penyaluran kredit untuk menghindari kredit macet.
"Jadi ini kan sangat bagus, tentu bank juga harus punya tata kelola yang baik, jangan sampai kredit macet. Jadi tentu manajemen risikonya juga tetap dijaga. Antara gas sama rem ini kan tetap ada balance," tutur Ara.
Pemerintah menurunkan alokasi KUR sektor perumahan menjadi Rp 30 triliun pada 2027. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi tahun ini yang setelah disesuaikan mencapai Rp 41,7 triliun.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, alokasi KUR Perumahan tersebut merupakan bagian dari total anggaran program pembiayaan rakyat pada 2027 yang dipatok sebesar Rp 394,2 triliun. "(KUR) perumahan Rp 30 triliun dan dapat ditingkatkan nanti di semester II (2027)," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga
BP Tapera Realisasikan KPR FLPP 208.571 per 18 November, Nilainya Rp 25,99 Triliun
Sementara itu, Kementerian PKP mencatat penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) baru mencapai Rp 29,6 triliun per 10 November 2026. Angka tersebut setara 59,2% dari alokasi Rp 50 triliun yang disiapkan pemerintah tahun ini. Pada awalnya, alokasi program tersebut sebesar Rp 36 triliun sebelum dinaikkan.
Secara terinci, penyaluran KUR Perumahan untuk debitur sisi supply mencapai Rp 10,17 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas pembiayaan untuk pengembang perumahan sebesar Rp 5,83 triliun, pedagang bahan bangunan Rp 3,15 triliun, dan penyedia jasa konstruksi Rp 1,18 triliun.
Adapun penyaluran untuk debitur sisi demand mencapai Rp 19,42 triliun. Pembiayaan tersebut terdiri atas renovasi rumah Rp 14,25 triliun, pembelian rumah Rp 3,15 triliun, dan kegiatan usaha Rp 2,02 triliun.
