OJK Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Multifinance Jadi 2%-4% di 2026, Penjualan Kendaraan Melambat
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memangkas proyeksi pertumbuhan piutang pembiayaan industri multifinance menjadi 2%-4% secara year on year (yoy) hingga akhir 2026. Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan target awal tahun yang dipatok tumbuh sebesar 6%-8%.
Penyesuaian proyeksi ini dilakukan seiring meningkatnya tekanan terhadap perekonomian global yang turut mempengaruhi kinerja industri pembiayaan, terutama melalui perlambatan penjualan kendaraan bermotor dan tren pembiayaan investasi.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengungkapkan, piutang pembiayaan industri multifinance masih mencatatkan pertumbuhan positif hingga September 2026.
“Pada September 2026, piutang pembiayaan tumbuh 2,21% (yoy) menjadi Rp 518,34 triliun, didukung oleh pembiayaan modal kerja yang meningkat 3,89% (yoy),” ujarnya, dalam jawaban tertulis, Senin (16/11/2026).
Baca Juga
Dapat Pembiayaan Sindikasi BPR, Anak Usaha Bakrieland Bangun Hunian Premium di Yogyakarta
Meski begitu, lanjut Agusman, OJK memperkirakan pertumbuhan industri multifinance hingga akhir 2026 masih berada di kisaran 2%-4%. Kondisi ekonomi global yang penuh tekanan menjadi salah satu faktor yang membatasi akselerasi pertumbuhan tersebut.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan, ia menilai perusahaan pembiayaan perlu memperkuat strategi bisnis dengan memperluas diversifikasi pembiayaan. Langkah ini diperlukan agar perusahaan tidak terlalu bergantung pada segmen pembiayaan tertentu, terutama pembiayaan kendaraan bermotor yang tengah menghadapi perlambatan.
Baca Juga
OJK Optimistis Industri Modal Ventura Tumbuh pada 2027, Pembiayaan UMKM Jadi Penopang
Selain itu, perusahaan multifinance juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan memperluas kolaborasi pembiayaan guna membuka peluang bisnis baru.
“Dengan tetap mencermati penerapan manajemen risiko, tata kelola yang baik, dan pelindungan konsumen,” kata Agusman.
