Ancaman Siber Dinilai Jadi Ujian Kepercayaan Nasabah terhadap Perbankan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kemajuan teknologi perbankan digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dinilai harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan siber.
Pasalnya, semakin canggih layanan digital perbankan, semakin besar pula tantangan yang dihadapi bank dalam melindungi data dan dana nasabah dari ancaman kejahatan siber.
Inisiator IDBI 2026 yang juga Ketua Dewan Juri Digital Banking Awards (DBA) 2026 Bayu Prawira Hie mengungkapkan, ancaman keamanan siber bukan hanya menjadi persoalan perbankan Indonesia, melainkan juga industri perbankan di berbagai negara maju.
Menurutnya, salah satu aspek penting dalam menilai dalam menilai transformasi digital perbankan adalah kemampuan bank dalam mengelola risiko data, keamanan siber, serta penggunaan AI secara bertanggung jawab.
“Ancaman tentang cybersecurity, tentang keamanan data dan seterusnya itu bukan hanya concern dari perbankan Indonesia, bahkan ini concern perbankan dunia,” ujar Bayu, dalam webinar Indonesia Digital Banking Index (IDBI) 2026 bertajuk ‘Building the Trusted, Intelligent Bank’, yang digelar Intellectual Business Community bersama Investortrust, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, aspek risiko data dan AI menjadi salah satu dari lima komponen penilaian transformasi digital perbankan dalam laporan Indonesia Digital Banking Index (IDBI) 2026 yang dilakukan Intellectual Business Community bersama Investortrust.
Komponen tersebut mencakup kematangan keamanan siber (cybersecurity maturity), pencegahan penipuan (fraud), ketahanan risiko digital (digital risk resilience), tata kelola data dan privasi (data governance and privacy), serta tata kelola AI (AI governance and responsible AI).
Menurut Bayu, kematangan keamanan siber mencerminkan kemampuan bank menghadapi serangan digital. Sementara itu, aspek fraud berkaitan dengan berbagai modus penipuan, seperti phishing, yang memanfaatkan data nasabah.
Lalu, ketahanan risiko digital berkaitan dengan kemampuan bank menjaga keberlangsungan layanan. Gangguan aplikasi misalnya, dapat menimbulkan persoalan khusus ketika nasabah secang melakukan transaksi tetapi tidak memperoleh konfirmasi pembayaran.
“Bayangkan kalau kita lagi mau bayar orang, tahu-tahu layanan terputus. Mending terputus sebelum kita membayar. Begitu kita membayar belum ada konfirmasi, layanan terputus,” kata Bayu.
Baca Juga
Kebocoran Data Perbesar Risiko Penipuan
Bayu juga menyoroti pentingnya tata kelola data dan perlindungan privasi. Menurutnya, kebocoran data dapat menjadi pintu masuk bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan penipuan dnegan informasi yang semakin spesifik mengenai calon korbannya.
Ia mencontohkan, modus penipuan melalui email maupun WhatsApp yang mengatasnamakan instansi resmi, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan memanfaatkan informasi pribadi korban.
Risiko tersebut semakin besar ketika pelaku memiliki data yang cukup lengkap, termasuk informasi identitas dan aset seseorang. Dengan informasi tersebut, pelaku dapat menyusun skenario phishing yang lebih meyakinkan.
“Bank jangan sampai jadi sumber kebocoran data. Karena ada cyber attack yang besar juga bahaya karena data yang bocor tersebut sudah dipelajari,” ucap Bayu.
Selain keamanan data, ia menilai penerapan AI di perbankan juga membutuhkan tata kelola yang memadai. Pasalnya, teknologi AI belum sepenuhnya mampui memahami konteks sebagaimana manusia sehingga penggunanya harus disertai pengawasan dan prinsip tanggung jawab.
Bayu menambahkan, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan sistem perbankan. Bank membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan dan kompetensi yang memadai untuk mengantisipasi berbagai ancaman digital.
Keamanan dan Kemudahan Layanan Harus Berjalan Beriringan
Di lain sisi, Bayu menilai penguatan keamanan tidak boleh membuat layanan perbankan digital semakin rumit bagi nasabah. Bank harus mampu menemukan keseimbangan antara perlindungan transaksi dan kemudahan penggunaan aplikasi.
Menurutnya, arah perkembangan teknologi justru semakin mendekat kepada kebutuhan manusia. Artinya, nasabah tidak seharusnya dipaksa mempelajari prosedur teknologi yang semakin kompleks hanya untuk menikmati layanan perbankan.
“Jadi memang kecenderungan teknologi itu tendensinya adalah teknologi yang mendekati manusia, bukan manusia yang harus mempelajari teknologinya makin lama makin kompleks tersebut,” ujar Bayu.
Terkait kesiapan bank menghadapi serangan siber, ia mengatakan setiap bank seharusnya memiliki prosedur penanganan insiden yang jelas, mulai dari mendeteksi serangan hingga memulihkan sistem.
Bayu menjelaskan, setidaknya terdapat tiga tahapan utama dalam penanganan serangan siber. Pertama, bank harus mampu mengenali serangan dalam waktu sangat singkat, bahkan dalam hitungan menit.
Kedua, bank harus segera melakukan pembatasan (containt) untuk mencegah seranga meluas. Ketiga, bank perlu mengidentifikasi karakteristik serangan dan menentukan langkah penanganan untuk menetralisir ancaman tersebut.
Seluruh tahapan tersebut, menurut Bayu, harus memiliki service level agreement (SLA) yang ditetapkan secara internal. Bank juga harus memiliki prosedur mengenai pihak yang bertanggung jawab mengambil keputusan ketika serangan serius, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara operasional sistem atau melakukan shutdown jika diperlukan.
“Di dalam bank yang baik itu semua prosedurnya ada, tertulis, tapi bukan hanya tertulis, tapi dipraktikkan dan ada simulasinya,” kata Bayu.
