Polusi Jakarta Semakin Parah, Luhut Ingin Suntik Mati PLTU Suralaya
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, membeberkan alasan dihentikannya (suntik mati) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Suralaya di Cilegon, Banten. Ia menyebut sudah banyak polusi yang ditimbulkan.
“Itu (suntik mati PLTU) kita mau rapatin. Nanti yang Suralaya itu kan sudah banyak polusinya ya, dan sudah lebih 40 tahun,” kata Luhut saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Luhut berharap, suntik mati PLTU ini akan bisa mengurangi polusi udara, utamanya yang terjadi di Jakarta. Namun demikian, ia menerangkan bahwa pemerintah juga melakukan upaya lain, seperti mendorong penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan penggunaan BBM rendah sulfur.
“Di samping tadi, mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV untuk lebih banyak area, dan kemudian low sulfur minyak,” terang mantan Kepala Staf Kepresidenan Indonesia tersebut.
Baca Juga
Polusi Udara Kian Mencemaskan, Komisi B DPRD DKI Buka-bukaan soal Dampak Armada Bus Pakai BBM
Lebih lanjut Luhut memaparkan, pemerintah sejatinya telah mengeluarkan biaya yang besar, yakni mencapai Rp 38 triliun untuk pengobatan masyarakat yang mengalami sakit ISPA akibat polusi udara tersebut.
Dikatakan bahwa indeks kualitas udara di Jakarta mencapai 170 sampai 200. Maka dari itu, diharapkan dengan suntik mati PLTU Suralaya dan program ramah lingkungan lainnya yang digagas pemerintah, diharapkan indeks kualitas udara Jakarta bisa berada di bawah 100.
“Jakarta ini kalau bisa, kalau kita tutup tadi Suralaya, kita berharap akan bisa turun mungkin di bawah 100 indeks ini. Apalagi nanti bus transportasi, kita ada 5.000 bus EV yang segera kita mulai bertahap masukkan, sehingga tidak ada lagi bus yang pakai solar gitu,” jelas dia.
Baca Juga
Luhut: Atasi Polusi Udara, Konversi Motor Listrik Salah Satu Upayanya
Bukan hanya itu, Luhut juga mengatakan pabrik-pabrik yang ada di sekitar Jakarta akan diberi sensor. Sehingga bisa diketahui gas apa yang dikeluarkan oleh pabrik tersebut.
“Apakah dioksin atau apa semacamnya itu. Karena itu semua berbahaya untuk kesehatan. Itu tanggung jawab pemerintah untuk itu. Dan tanggung jawab kita ramai-ramai,” tegas Luhut.