Standar Pelaporan Keberlanjutan Berlaku 2027, Proyek Waste to Energy Perlu Perkuat Transparansi Data
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Pemberlakuan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2 pada 2027 mendorong pengembang proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy/WtE) memperkuat transparansi data lingkungan dan iklim.
ESG & Sustainability Services Partner BDO di Indonesia Johan Sebastian mengatakan, penerapan standar tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola dan mengurangi risiko investasi (de-risking) dalam pengembangan proyek WtE.
Menurut dia, perusahaan dan konsorsium pengembang perlu mulai mempersiapkan infrastruktur data agar dapat memenuhi ketentuan pengungkapan keberlanjutan yang baru.
"Pemberlakuan PSPK 1 dan 2 pada tahun 2027 sangat sejalan dengan langkah penguatan tata kelola dan de-risking proyek yang diinisiasi oleh pemerintah. Bagi sektor waste-to-energy, standar ini merupakan katalis untuk bertransformasi dari sekadar penyampaian komitmen keberlanjutan menuju penyajian metrik lingkungan yang dapat diukur dan diverifikasi secara objektif," ujar Johan dalam siaran pers, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga
Dia menjelaskan, pengembang proyek WtE perlu menyiapkan sejumlah data utama, mulai dari jejak emisi, kinerja teknologi operasional, rantai nilai (value chain) pengelolaan sampah, struktur biaya, hingga mitigasi risiko lingkungan.
Ketersediaan data tersebut dinilai penting untuk meningkatkan transparansi proyek sekaligus mendukung pembagian risiko (share of risk) antara investor, Denera, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Kebutuhan penguatan pelaporan keberlanjutan tersebut muncul seiring percepatan pengembangan proyek WtE di Indonesia. Danantara menargetkan keterlibatan 17 mitra proyek hingga akhir 2026 melalui inisiatif percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Baca Juga
Pertamina Siapkan 3 Skenario Masa Depan Energi Menuju NZE 2060
Sejumlah proyek juga mulai memasuki tahap pembangunan fisik, termasuk di Bali, Bekasi, dan Bogor. Proyek-proyek tersebut ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada 2028.
Selain percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan langkah pengurangan risiko investasi melalui platform Denera. Inisiatif ini diarahkan untuk memberikan kepastian lebih terukur bagi mitra investor, termasuk terkait ketersediaan pasokan sampah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
Dalam mendukung kesiapan penerapan standar baru, BDO di Indonesia menyatakan menyediakan pendampingan bagi perusahaan di sektor WtE. Layanan tersebut mencakup pengungkapan keberlanjutan, valuasi proyek, penguatan pengendalian internal, hingga kesiapan audit atau asurans (assurance readiness).
Penguatan kualitas data dan pelaporan diharapkan dapat membantu perusahaan memenuhi ketentuan PSPK sekaligus meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor terhadap proyek pengolahan sampah menjadi energi.
