Era Klaim Sudah Berlalu, Masyarakat Butuh Bukti Dampak Pelaksanaan CSR

JAKARTA, Investortrust.id — Keberhasilan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) tidak cukup diukur dari besarnya dana, banyaknya kegiatan, maupun derasnya pemberitaan. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa program tersebut benar-benar memperbaiki kehidupan, meningkatkan kemandirian, dan menghasilkan perubahan yang bertahan dalam jangka panjang.

CEO Investortrust Primus Dorimulu menegaskan hal tersebut dalam sambutannya pada Investortrust CSR Awards 2026 di Jakarta, Kamis (27/08/2026). Menurut dia, korporasi perlu mengubah orientasi CSR dari pelaporan aktivitas menjadi pembuktian dampak bagi masyarakat dan lingkungan.

“Era klaim telah berakhir. Kini yang dinilai adalah bukti,” ujar Primus.

Ia menegaskan, semangat Proof of Impact menjadi pembeda utama Investortrust CSR Awards 2026. Penghargaan tidak semata-mata bertumpu pada jumlah program, nilai anggaran, kelengkapan laporan, ataupun sentimen positif di media, tetapi pada kemampuan perusahaan menunjukkan perubahan nyata yang terukur dan berkelanjutan.

“Itulah Proof of Impact: dari aktivitas menuju dampak, dari klaim menuju bukti, dan dari bantuan sesaat menuju perubahan yang berkelanjutan,” katanya.

Acara tersebut dihadiri Dr. Roy Sembel, Distinguished Chair Professor for Finance and Investment di IPMI International Business School, selaku Ketua Dewan Juri; serta Lily Widjaja, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), sebagai anggota dewan juri. Hadir pula Direktur PT Multi Harapan Utama Bayudono, Direktur PT Insight Investment Management Ria M. Warganda, dan para pimpinan korporasi di Indonesia.

Baca Juga

Fokus Kelola Sampah, Telkom (TLKM) Menangi Investortrust CSR Awards 2026

Kemakmuran Harus Dirasakan Bersama

Primus menjelaskan, Investortrust menggelar penghargaan CSR secara rutin untuk mendorong perusahaan di Indonesia berlomba menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Atas saran dewan juri, tema yang diangkat pada 2026 adalah “Shared Prosperity Toward Golden Indonesia” atau “Kemakmuran Bersama Menuju Indonesia Emas”.

Menurut dia, kemakmuran bersama menempatkan pertumbuhan dan pemerataan sebagai dua unsur pembangunan yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperluas kemampuan pemerintah membiayai pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namunun, manfaatnya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.

“Pertumbuhan ekonomi adalah mesinnya, pemerataan adalah arahnya, dan kesejahteraan seluruhseluruh rakyat adalah tujuan akhirnya,” tegas Primus.

Ia mengatakan, Indonesia Emas 2045 tidak cukup dimaknai sebagai pencapaian peringkat ekonomi dunia atau kenaikan pendapatan per kapita. Keberhasilan pembangunan juga harus terlihat dari tersedianya pekerjaan berkualitas, berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan, menguatnya kelas menengah, serta meningkatnya produktivitas nasional.

Dalam kerangka tersebut, CSR dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, keterampilan, pembiayaan usaha, teknologi, dan pasar. Perusahaan tidak hanya diharapkan membagikan bantuan, tetapi juga membantu masyarakatmasyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kemampuan mereka sendiri.

Primus menilai program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, penguatan pertanian, hilirisasi, transisi energi, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, membuka ruang kontribusi bagi korporasi. Namun, keterlibatan perusahaan harus menghasilkan nilai tambah yang jelas.

“CSR tidak semestinya hanya menjadi tambahan pembiayaan program pemerintah, tetapi menghadirkan inovasi, pendampingan, penguatan kapasitas, akses pasar, dan dampak yang tidak akan terjadi tanpa keterlibatan perusahaan,” ujarnya.

Empat Pilar Pembuktian Dampak

Untuk memastikan orientasi tersebut, Primus menjelaskan bahwa kerangka penilaian Investortrust CSR Awards 2026 dibangun di atas empat pilar, yakni measured, resilient, inclusive, dan transformative: terukur, tangguh, inklusif, serta transformatif.

Pilar terukur menempatkan data kondisi awal atau baseline dan metodologi pengukuran sebagai fondasi. Program harus dapat menunjukkan keadaan sebelum intervensi, perubahan yang terjadi, dan nilai sosial maupun ekonomi yang dihasilkan. Pengukuran Social Return on Investment (SROI) menjadi bagian penting untuk menilai manfaat yang tercipta dari investasi sosial perusahaan.

Pilar tangguh menilai kemampuan CSR dalam membantu masyarakat dan lingkungan menghadapi krisis. Cakupannya meliputi kesiapsiagaan bencana, adaptasi perubahan iklim, pemulihan pascabencana, serta restorasi kawasan hulu dan daerah aliran sungai. Kehadiran korporasi tidak boleh berhenti ketika bantuan darurat selesai disalurkan. “CSR tidak cukup hadir ketika bencana terjadi, tetapi harus membantu masyarakat menjadi lebih tangguh menghadapi risiko berikutnya,” kata Primus.

Pilar inklusif memastikan manfaat program menjangkau kelompok yang membutuhkan penguatan kapasitas ekonomi dan sosial. Pemberdayaan UMKM, koperasi desa, perbaikan gizi, serta perluasan kesempatan bagi penyandang disabilitas menjadi bagian dari perhatian tersebut. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar jumlah penerima bantuan, melainkan peningkatan kemandirian mereka.

Sementara itu, pilar transformatif menekankan kemampuan program menghasilkan perubahan struktural dan menjawab tantangan masa depan. Transisi energi, ekonomi sirkular, literasi digital dan kecerdasan buatan, serta peningkatan keterampilan menghadapi perubahan dunia kerja termasuk dalam cakupannya.

Menurut Primus, terdapat tiga pembeda utama dalam penilaian penghargaan tersebut: SROI sebagai kriteria wajib, uji additionality, dan keberlanjutan program minimal tiga tahun.

Uji additionality digunakan untuk menelaah apakah perubahan yang diklaim benar-benar muncul karena keterlibatan perusahaan atau akan tetap terjadi tanpa program tersebut. Adapun persyaratan keberlanjutan minimal tiga tahun dimaksudkan untuk membedakan program jangka panjang dari kegiatan sosial sesaat.

Dengan pendekatan itu, pertanyaan mengenai keberhasilan CSR menjadi lebih mendalam: perubahan apa yang dihasilkan, siapa yang memperoleh manfaat, seberapa besar dampaknya, bagaimana pembuktiannya, dan apakah manfaat tersebut dapat bertahan.

Menjawab Tantangan Baru

Primus menilai lanskap CSR semakin berkaitan dengan strategi bisnis, tuntutan transparansi, dan persoalan struktural masyarakat. Perusahaan perlu menghubungkan program keberlanjutan dengan risiko, peluang, serta dampak kegiatan usahanya.

Perkembangan standar pelaporan turut memperkuat kebutuhan tersebut. Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan PSPK 1 mengenai pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan dan PSPK 2 mengenai pengungkapan terkait iklim berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Kedua standar tersebut merujuk pada IFRS S1 dan IFRS S2.

Dalam menghadapi bencana, menurut Primus, kontribusi perusahaan perlu diperluas dari tanggap darurat menuju pemulihan penghidupan masyarakat, pendampingan UMKM, dan perbaikan lingkungan. Sementara dalam transisi energi, pengurangan emisi harus disertai perhatian terhadap pekerja, pelaku usaha kecil, dan masyarakat sekitar tambang maupun pembangkit. “Transisi energi harus sekaligus menjadi transisi ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga juga menyoroti PHK, pengangguran kaum muda, kemiskinan ekstrem, serta persoalan gizi dan stunting. TantHttpsanganangan tersebut memerlukan intervensi yang memperkuat keterampilan, kewirausahaan, akses pembiayaan, dan sumber pendapatan agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan.

Perkembangan kecerdasan buatan juga menghadirkan tanggung jawab baru. Perusahaan perlu membantu peningkatan dan pembaruan keterampilan tenaga kerja, memperluas literasi digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta memperhatikan dampak lingkungan dari penggunaan teknologi.

Di bidang lingkungan, Primus menegaskan bahwa tanggung jawab perusahaan telah melampaui kegiatan menanam pohon. Restorasi daerah aliran sungai, perlindungan sumber air, pengelolaan limbah, dan tanggung jawab terhadap siklus hidup produk menjadi semakin penting. Begitu pula penghormatan terhadap HAM, keselamatan kerja, dan perlindungan pekerja sepanjang rantai pasok.

“CSR tidak lagi cukup dinilai dari apa yang dilakukan perusahaan, tetapi dari persoalan apa yang berhasil diselesaikan dan perubahan apa yang ditinggalkan,” katanya.

Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan

Primus turut mengingatkan pentingnya kontribusi korporasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Ia merujuk posisi Indonesia dalam SDG Index 2026 sebagai gambaran bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas lingkungan masih membutuhkan kerja bersama.

Dalam pemeringkatan Sustainable Development Report 2026, Indonesia berada di urutan ke-74 dengan skor 70,81, di atas Malaysia pada peringkat ke-76 dan Filipina pada peringkat ke-80. Indeks tersebut merupakan penilaian independen yang melengkapi indikator resmi SDGs, bukan pemeringkatan resmi PBB. Sustainable Development Report 2026⁠

Menurut Primus, tantangan pembangunan tersebut memperkuat alasan agar CSR menjadi bagian dari transformasi ekonomi dan sosial. Dunia usaha memiliki sumber daya, teknologi, jaringan, serta kemampuan manajemen yang dapat membantu memperluas dampak pembangunan.

Pada bagian akhir sambutannya, Primus mengajak seluruh pihak menjaga persatuan dan semangat gotong royong. Ia mendukung penyampaian aspirasi secara damai, meminta pemerintah dan DPR mendengarkan kritik, serta mengingatkan aparat untuk melindungi demonstran damai dan menindak kekerasan berdasarkan hukum.

“Demonstrasi damai dapat memperkuat demokrasi dan mengoreksi kekuasaan. Anarkisme hanya meninggalkan korban, ketakutan, kerusakan, serta kemunduran ekonomi,” ujarnya.

Primus menyampaikan terima kasih kepada para hadirin, sponsor, mitra, dan dewan juri atas dukungan terhadap Investortrust CSR Awards 2026. Kepada para pemenang, ia berharap penghargaan tersebut menjadi pendorong untuk memperluas manfaat dan mempertahankan perubahan yang telah dihasilkan.

“Mari terus bertumbuh bersama masyarakat, karena keberhasilan perusahaan semakin bermakna ketika menjadi bagian dari kemakmuran bangsa,” tutup Primus.