Purbaya Yudhi Sadewa: Indonesia Gelap Sudah Berlalu
JAKARTA, Investortrust.id - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa saat ini perekonomian Indonesia dalam kondisi yang suram.
Purbaya sekaligus mengimbau para ekonom yang berpandangan pesmistis untuk benar-benar memperhatikan data indikator penunjang pertumbuhan perekonomian terbaru, yang membuktikan bahwa pada awal tahun ini Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi, dan masih menjadi tujuan alokasi investasi para investor asing.
“Kondisi ekonomi memang ada pemburukan sampai dengan Desember tahun lalu (2024), semuanya turun. Penjualan mobil, semen, dan lain-lain turun. Bahkan PMI (purchasing manager’s index) juga flat. Tapi setelah saya lihat lebih detail, data-data terakhir Januari-Februari ada pembalikan arah yang cukup signifikan,” kata Purbaya dalam kesempatan podcast Konvergensi di kantor Investortrust.id. Kamis (27/3/2025).
Purbaya juga menyampaikan, PMI Manufaktur Indonesia terakhir mencatatkan level 53,6 yang menggambarkan optimisme para pelaku usaha manufaktur di Indonesia terhadap perekonomian domestik ke depan.
“Purchasing manager index juga sudah (meningkat) positif terakhir di 53,6, artinya mereka (manufaktur) memprediksi belanja mereka akan besar sekali ke depan tumbuhnya. Karena mereka lihat pasti demand kencang,” ujar Purbaya, seraya menambahkan meningkatnya kepercayaan industri dan manufaktur, juga diikuti oleh peningkatan kepercayaan dari para konsumen terhadap perekonomian ke depan.
Baca Juga
“Indeks kepercayaan konsumen di bulan Februari naik kencang, dari bawah 100, atau 90 sekian naik ke atas 100, di 105 kalau enggak salah. Jadi untuk pertama kali setelah selama berbulan-bulan masyarakat kita optimis terhadap kondisi ekonomi mereka,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, PMI manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global menunjukkan bahwa pada bulan Februari menyentuh level 53,6 atau naik signifikan hingga 1,7 poin dari capaian bulan Januari di angka 51,9. PMI Indonesia periode Februari tahun ini hampir sama dengan kondisi pada awal 2024 lalu.
Sementara itu Hasil Survei Konsumen dan Perekonomian LPS terkini juga menunjukkan perbaikan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) hingga menjadi di atas 100 pada bulan Februari 2025. IKK Februari 2025 mencapai 107,1, naik sebesar 11,4 poin month on month.
Perkembangan ini menunjukkan persepsi konsumen yang optimis terhadap kondisi ekonomi nasional dan di wilayahnya.Peningkatan juga terlihat pada dua komponen IKK, yaitu Indeks Situasi Saat Ini (ISSI) maupun Indeks Ekspektasi (IE). ISSI meningkat ke level 84,8 dari posisi Januari 2025 yang tercatat sebesar 74,5. Sementara itu, IE meningkat ke level 123,9 dari 111,6 pada Januari 2025.
Deflasi Semu
Menyinggung adanya anggapan sejumlah ekonom yang menyebut bahwa perekonomian Indonesia tengah didera oleh pelemahan daya beli, yang ditandai oleh deflasi selama dua bulan berturut-turut pada awal tahun ini, Purbaya justru menyebut sejatinya angka inflasi masih berada di level normal, di kisaran 2,3%.
Pasalnya terjadinya deflasi pada Januari dan Februari merupakan hasil kebijakan pemerintah yang memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% selama dua bulan berturut-turut, sebagai bentuk insentif pemerintah kepada masyarakat kalangan tidak mampu.
Dikatakan Purbaya, jika Badan Pusat Statistik tidak memasukkan komponen diskon tarif listrik dalam perhitungan angka inflasi, maka angka inflasi inti masih normal di kisaran 2,3%.
Baca Juga
“Inflasi kita kan Januari-Februari negatif dua-duanya. Katanya itu yang disebut oleh ekonom-ekonom menunjukkan daya beli yang menurun, saya pikir oh dahsyat ini (inflasi) negatif. Tapi saya investigasi lebih lanjut kenapa enggak in line dengan data ekonomi. Ternyata ada yang menarik ke bawah, yaitu harga-harga barang yang dikendalikan oleh pemerintah, yaitu tarif listrik 2 bulan diskon 50%,” kata Purbaya.
Ia tak lantas menyalahkan BPS yang ikut memperhitungkan diskon tarif listrik, namun ia menyayangkan bahwa hasil penghitungan yang memasukkan diskon tarif listrik justru melahirkan persepsi negatif di sejumlah ekonom, yang menyimpulkan bahwa telah terjadi pelemahan daya beli.
Baginya, inflasi 0% tentunya bukan cerminan yang baik bagi perekonomian sebuah negara. Idealnya, kata Purbaya, angka inflasi yang baik adalah di kisaran 2% hingga 3%. “Inflasi nol persen itu jelek, inflasi di atas 15% juga jelek. Inflasi yang bagus di mana? Di antara 2 sampai 3%,” tukasnya.
Sebagaimana diberitakan, BPS mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2025 mencetak deflasi 0,48% secara bulanan (month to month/mtm). Disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Senin (3/3/2025), penyebab deflasi adalah tarif diskon listrik dengan andil 0,67%. "Komoditas utama penyebab deflasi Februari adalah diskon tarif listrik, daging ayam ras, cabai merah, tomat dan telur ayam ras," kata Amalia saat itu.
Deflasi ini melanjutkan situasi Januari 2025, namun tidak lebih dalam. Jika melihat data lima tahun terakhir, tingkat inflasi Februari lebih rendah dibandingkan Januari 2021-2023. Sedangkan Februari 2024, inflasinya lebih tinggi dibandingkan Januari. Sebagai catatan, IHK Januari 2025 tercatat deflasi 0,76% (% mtm) dan secara tahunan tercatat inflasi 0,76%.
Pertumbuhan Ekonomi 8% Terbuka Lebar
Bicara soal prospek pertumbuhan ekonomi ke depan, Purbaya juga bukan sosok yang meragukan potensi pertumbuhan bisa mencapai angka seperti yang ditargetkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto sebesar 8% di tahun 2029.
Baginya, peluang untuk bertumbuh seperti yang ditargetkan pemerintah amat terbuka. Faktanya pertumbuhan di atas 5% pernah terjadi di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada era pemerintahan SBY, kata Purbaya, perekonomian nasional didorong utamanya oleh sektor swasta. Ikut berperannya sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menurut Purbaya setidaknya bisa dilihat dari tingkat kucuran kredit pada saat itu yang bisa bertumbuh antara 17% hingga 20%.
Tingginya tingkat kucuran kredit perbankan tentunya terkait erat dengan peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasalnya kredit perbankan berfungsi sebagai sumber pendanaan utama bagi dunia usaha.
Kredit perbankan memungkinkan sektor swasta untuk membiayai investasi, memperluas produksi, dan meningkatkan kapasitas bisnisnya. Dengan adanya pendanaan yang cukup, perusahaan dapat membeli peralatan baru, memperluas pabrik, atau mempercepat inovasi produk dan layanan. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan output dan lapangan kerja.
Sayangnya, lanjut Purbaya, peran sektor swasta menurun di era 10 tahun terakhir di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kendati pada era Jokowi pembangunan infrastruktur dikembangkan secara masif, sayangnya sektor swasta seperti kekurangan pemantik untuk ekspansi. Setidaknya Purbaya menyimpulkan hal tersebut dari tingkat kucuran kredit industri perbankan sebagai pelumas sektor industri, yang hanya bertumbuh di kisaran 7% saja. “Jadi sektor swastanya enggak ‘main’,” kata Purbaya.
Baca Juga
Bos LPS: Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Terhadap Pemerintah Naik Jadi 107,1
Ia juga menyoroti dalam periode 20 tahun terakhir, mesin ekonomi domestik kerap mengalami kepincangan. Ketika pada 10 tahun pertama konsumsi masyarakat dan sektor swasta bisa ikut berperan menggerakan pertumbuhan, sayangnya pengembangan infrastruktur kurang mendapatkan dorongan. Sementara pada 10 tahun berikutnya pembangunan infrastruktur cukup dominan, tapi sektor swasta seperti kurang darah.
Ia berharap ke depan dua mesin perekonomian tadi bisa dihidupkan secara bersamaan, yakni spending atau belanja pemerintah di sektor infrastruktur tetap berjalan, di sisi lain sektor swasta juga ikut mendapatkan porsi.
“Kalau ke depan bisa diaktifkan dua-duanya, tumbuh 6%-7% itu gampang. Belum lagi (ditambah) program-program (Quick Win pemerintah ) jalan. Harusnya sih tahun ini 5,5% sampai 6% bisa tercapai kalau yang tadi (dua mesin ekonomi) diperbaiki dua-duanya jalan ya, fiskal, moneter sama private sektornya. Tahun depan 6,5% sampai 7% bisa. Ya tahun depannya lagi bisa delapan. Kalau mereka mau jalankan,” kata Purbaya.
“Jadi jangan menganggap tumbuh 8% itu hal yang mustahil. bisa kalau kita mau,” tegasnya.