Ekonomi Hijau Jadi Arah Pembangunan Indonesia
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona (PPN)l/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan ekonomi hijau bukan sekadar mengikuti tren global, melainkan telah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan Indonesia.
Rachmat menilai ketidakpastian ekonomi global dan perubahan iklim telah mendorong perubahan strategi pembangunan. "Indonesia membutuhkan model pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga daya dukung lingkungan dan memperkuat ketahanan ekonomi," kata Rachmat saat membuka acara Bangun Bangsa Conference 2026 dengan mengusung tema “Sustainable Community Growth: Shaping Indonesia’s Future Inclusive Economy” di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Rachmat mengatakan transisi menuju ekonomi hijau diproyeksikan membuka lebih dari 5 juta lapangan kerja hijau baru pada 2029. Pada saat yang sama, lebih 7 juta pekerjaan yang sudah ada diproyeksikan mengalami perubahan agar menjadi pekerjaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
Ia menekankan transisi hijau tidak boleh hanya berlangsung di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Agenda tersebut perlu menjangkau rumah tangga, desa, kawasan produksi, serta kelompok ekonomi di tingkat masyarakat. “Transisi hijau harus menjadi motor utama kesejahteraan masyarakat kita,” kata Rachmat.
Baca Juga
Mendes Yandri Dorong Sinergi BUMN-Swasta Akselerasi Pembangunan Desa Melalui CSR
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Bentoel Group William Lumentut mengatakan Bentoel -bagian British American Tobacco- mengembangkan pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan dari sekadar pemberian bantuan menjadi investasi komunitas atau community investment dengan fokus pada pendampingan, akses pengetahuan, dan jejaring usaha.
William mengatakan Bentoel melihat tanggung jawab sosial (corporate social responsibilty/CSR) dari sisi yang berbeda. Perusahaan tidak hanya memberikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi membekali mereka dengan kemampuan agar dapat mengembangkan usaha secara mandiri. “Yang biasanya kebutuhannya dana, tapi kami tidak memberikan dana. Kami memberikan pendampingan, pelatihan, pemberian ilmu, dan koneksi bagi para kaum yang membutuhkan,” kata William.
Program CSR Bentoel pertama kali dijalankan di Kota Malang pada 2024. Setelah itu, cakupannya diperluas ke empat kota dan kabupaten lain di Indonesia, termasuk Jakarta dan Temanggung.
Menurut William, pendekatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada penerima program. Perusahaan juga ingin membangun model yang dapat menginspirasi pelaku usaha lain, akademisi, dan pemerintah untuk ikut terlibat dalam pemberdayaan masyarakat.
“Tujuan kita adalah supaya memberikan ide dan inspirasi juga buat rekan usaha yang lain. Dan juga akademisi, dan juga pemerintah. Supaya bisa bekerja sama, ada kolaborasi,” ujarnya.
Dari CSR ke Community Investment
Head of Corporate & Regulatory Affair Bentoel Group Dian Widyanarti mengatakan Bangun Bangsa merupakan bagian dari rangkaian forum yang dikembangkan perusahaan untuk mempertemukan berbagai pihak dalam pembahasan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi berkelanjutan.
Dian menjelaskan, forum tersebut pertama kali digelar pada 2024. Salah satu alasan utama program tersebut dikembangkan adalah karena banyak penerima manfaat dari kalangan masyarakat yang selama ini kurang terlihat, termasuk pelaku usaha mikro yang menjalankan aktivitas ekonomi dari rumah.
Di Malang, misalnya, program menyasar kelompok masyarakat yang didampingi untuk membangun kemandirian melalui berbagai usaha, mulai pembuatan keset hingga makanan. “Mereka tidak terlihat. Kami memberikan platform atau wadah buat mereka menunjukkan hasil karya mereka. Bahwa mereka tuh bisa berdaya juga,” kata Dian.
Pendekatan tersebut tidak berhenti pada bantuan kepada penerima manfaat. Bentoel juga melibatkan pemerintah daerah, dinas sosial, pelaku inisiatif sosial, akademisi, serta pihak lain yang memiliki pengalaman dalam pengembangan ekonomi berbasis masyarakat.
Baca Juga
Dian mengatakan keterlibatan berbagai pihak diperlukan karena perusahaan menyadari masih terdapat ruang untuk memperbaiki desain maupun pelaksanaan program. “Jadi lebih ke sharing and learning. Kemudian membuat supaya para penerima manfaat ini terlihat. Dilihat dan di-recognize sebagai pihak-pihak masyarakat yang punya kemampuan,” ujarnya.
Menurut dia, kelompok masyarakat yang selama ini berada di pinggir aktivitas ekonomi perlu mendapatkan akses agar kemampuan mereka dapat berkembang dan diperhitungkan dalam kegiatan ekonomi.