Biaya Angkut Penumpang dan Kargo Terdampak Konflik Timur Tengah, ALFI Tekankan Evaluasi Efisiensi
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) sekaligus Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan, mengungkapkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah dan ancaman penutupan Selat Hormuz mulai berdampak pada biaya angkut (freight cost) logistik nasional. Kenaikan harga avtur global menjadi pemicu utama meningkatnya beban operasional pada sektor angkutan penumpang maupun kargo.
"Mengenai kenaikan harga avtur, tentu ada dampaknya, terutama pada biaya angkut atau freight cost, baik bagi (angkutan) penumpang maupun kargo," ujar Akbar dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).
Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan bahwa potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) termasuk avtur akan disubsidi pemerintah, pelaku usaha menilai evaluasi biaya operasional tetap krusial.
Menurut Akbar, struktur biaya penerbangan di Indonesia perlu ditinjau ulang karena masih tergolong salah satu yang tertinggi di dunia.
"Kalau kita jujur, tanpa adanya perang pun, biaya penerbangan domestik kita masih menjadi yang tertinggi di dunia. Hal ini menunjukkan adanya ketidakefisienan yang perlu segera dievaluasi," tegas Akbar.
Baca Juga
Usulan Pembangunan Pelabuhan Baru di Bali, Asosiasi Logistik Ingatkan Risiko Infrastruktur Mubazir
Ia menambahkan bahwa kontribusi bahan bakar mencapai sekitar 40% dari total biaya operasional di sektor udara maupun laut. Oleh karena itu, penguatan daya saing layanan logistik sangat bergantung pada sejauh mana efisiensi di luar komponen bahan bakar dapat dilakukan.
Sementara itu terkait ketegangan geopolitik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat, Akbar memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi, termasuk mencari alternatif pasokan energi. Saat ini, ketergantungan minyak nasional yang melewati Selat Hormuz tercatat sekitar 20%. Pemerintah juga telah memperkuat inventori energi nasional untuk menjaga stabilitas domestik.
“BBM subsidi dan juga LPG sudah mempunyai inventory kurang lebih 10 sampai 15 hari. Jadi dari arahan Presiden, kita masih manageable, untuk mengurus energi nasional,” tutur Akbar.