Targetkan Biaya Logistik Jadi 8%, Ketua ALFI Titip Pesan Ini ke Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Johan mengatakan, target pemerintah menurunkan biaya logistik menjadi 8% dari 14,29% dari produk domestik bruto (PDB) tidak mudah dan tidak bisa dilaksanakan dalam tempo singkat.
''Tidak mudah dan tidak bisa parsial, harus diselesaikan bersama-sama (pemerintah dengan swasta) dan membangun ekosistem logistiknya,'' ucap Akbar saat ditemui di Hotel Sunlake Sunter, Jakarta Utara, Rabu (5/2/2025).
Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) itu optimistis, penurunan biaya logistik bisa tercapai jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat mengembangkan infrastruktur Indonesia sejak era Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga
Siasat Pelindo Tekan Biaya Logistik, Integrasi Kawasan Industri-Pelabuhan
''Kalau itu bisa dibangun, kita optimistis (mencapai target biaya logistik 8% dari PDB), karena 10 tahun terakhir ini salah satu driver-nya adalah infrastruktur, mulai jalan tol, pelabuhan, udara. Terus kita punya digitalisasi National Logistic Ecosystem (NLE), seharusnya sudah bisa membaik. Tinggal mengorkestrasi regulasi saja, harmonisasi regulasi yang paling penting sebenarnya,'' jelas Akbar.
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan menurunkan biaya logistik dari 14,29% menjadi 8% dari PDB guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif. Demikian disampaikan eks Menteri Perhubungan (Menhub) periode 2016-2024, Budi Karya Sumadi Juli 2024 lalu.
''Strategi pengembangan logistik 2024-2045 melibatkan beberapa aspek, yakni transformasi digital layanan logistik, pengurangan biaya transportasi, optimalisasi pemanfaatan tol laut, penguatan konektivitas, serta peningkatan aksesibilitas antarwilayah. Upaya ini bertujuan untuk menurunkan biaya logistik dari 14,29% menjadi 8% dari PDB,'' ujar Budi Karya.
Pemerintah Indonesia terus berupaya menurunkan biaya logistik nasional melalui pengembangan strategi yang komprehensif. Tren skor logistic performance index (LPI) Indonesia secara umum menunjukkan pertumbuhan positif, bahkan mulai menyusul peringkat LPI Filipina.
Baca Juga
Dia menerangkan, semangat efisiensi dan efektivitas logistik ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengatur penguatan dan penataan melalui National Logistic Ecosystem (NLE), sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.
Menurut Budi Karya, NLE yang diimplementasikan di beberapa pelabuhan dan bandara berkontribusi terhadap efisiensi waktu dan biaya layanan. Hingga 2023, terdapat 264 pelabuhan yang telah mengaplikasikan Inaportnet. Dari jumlah itu, 46 pelabuhan telah terintegrasi dengan NLE dan 6 bandara telah menerapkan tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT).