Terdampak Konflik di Timur Tengah, PKS Minta Pemerintah Jangan Langsung Naikkan Harga BBM

JAKARTA, investortrust.id -- Harga minyak dunia diperkirakan melonjak akibat konflik dan perang di kawasan strategis energi global. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto meminta Pemerintah tidak langsung menaikan harga BBM bersubsidi sebagai jalan keluar.

Anggota Komisi Energi DPR RI Periode 2019-2024 tersebut mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM memang dapat menahan pelebaran defisit, namun dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat akan langsung terasa dan berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya menenaikan harga BBM dapat memunculkan efek berantai terhadap harga pangan, transportasi dan biaya produksi. Tekanan tersebut dikhawatirkan akan membebani rumah tangga kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah yang saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi.

"Tanpa penyesuaian anggaran, kenaikan harga minyak berpotensi mendorong defisit anggaran melampaui batas 3 persen PDB, yang merupakan batas atas UU. Namun solusi atas tekanan tersebut tidak mesti dibebankan langsung kepada masyarakat melalui kenaikan harga energi," kata Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).

Baca Juga

Dua Kapal Pertamina Terjebak di Selat Hormuz, Jalur Alternatif Crude Dipersiapkan

Mulyanto meminta Pemerintah merasionalisasi belanja negara yang tidak prioritas, penjadwalan ulang proyek dengan urgensi rendah, serta peningkatan ketepatan sasaran subsidi. Langkah tersebut dinilai lebih adil dan tetap menjaga disiplin fiskal tanpa menciptakan guncangan sosial.

"Optimalisasi penerimaan dan kontribusi BUMN energi, yang menuai windfall profit harus menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan APBN di tengah volatilitas global," ujarnya.

Ia menambahkan, menjaga kredibilitas fiskal tetap penting, termasuk dalam konteks pengawasan lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings dan Moody’s. Namun kredibilitas tersebut harus dicapai tanpa mengorbankan stabilitas sosial dan daya beli rakyat.

Mulyanto meminta Pemerintah untuk menyampaikan secara terbuka simulasi dampak harga minyak tinggi terhadap APBN serta peta jalan penyesuaian belanja negara. Transparansi dan keberanian melakukan reformasi belanja adalah langkah yang lebih bijak dibanding mengambil jalan pintas berupa kenaikan harga BBM.

Untuk diketahui, harga minyak Brent sudah menembus US$83 per barel. Harga tersebut meningkat dari sebelumnya US$70 per barel. Kenaikan tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi secara tajam.