Menko Muhaimin: Pergantian Direksi Jadi Momentum Transformasi Menyeluruh BPJS Kesehatan

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pergantian direksi baru di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi momentum penting untuk melakukan transformasi menyeluruh tata kelola dan pelayanan jaminan kesehatan nasional.

Muhaimin menyebut dinamika yang sempat merisaukan beberapa waktu terakhir telah berhasil diatasi secara internal dan kini saatnya menjadikan kepemimpinan baru sebagai titik awal pembenahan struktural.

“Tentu ini semangat baru. Ini mumpung baru, kita set up lagi baru supaya tidak terulang lagi peristiwa yang pernah terjadi," kata dia dalam Rapat Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Pemutakhiran Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Senin (23/02/2026).

Muhaimin menekankan kunci utama penyehatan BPJS Kesehatan terletak pada politik anggaran yang tepat. Ia mendukung pembenahan kebijakan anggaran yang dimulai dari ketepatan subsidi Penerima Bantuan Iuran (PBI), akurasi data, serta pilihan program yang efektif dan berkelanjutan.

“Mari kita transform BPJS Kesehatan ini lebih maju lagi di tahun-tahun ini. Enggak ada defisit-defisit lagi kebanyakan tantangan kita dan mulai yang pertama, politik anggaran kita benahi. Kebijakan anggaran yang tepat, mulai dari PBI dengan subsidi dan data yang akurat. Lalu dimulai dengan pilihan-pilihan program yang tepat, diikuti dengan partisipasi, keterlibatan,” ujarnya.

Ia juga menekankan BPJS Kesehatan adalah pola kerja gotong royong raksasa yang berbasis konstitusi, sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 tentang sistem ekonomi dan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Semangat gotong royong ini, menurutnya, harus terus diperkuat melalui partisipasi semua pihak dan penguatan rasa kepemilikan publik.

Baca Juga

Prihati Pujowaskito Ditunjuk sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan Periode 2026–2031

Dalam konteks transformasi, Menko Muhaimin menyoroti pentingnya pemutakhiran data sebagai agenda paling mendesak. Keterbukaan dan integrasi data antarinstansi dinilai menjadi fondasi utama untuk memperbaiki komunikasi publik dan memastikan kebijakan berbasis fakta.

Saat ini, pemerintah telah memulai proses ground checking terhadap 11 juta data penerima manfaat yang akan berlangsung selama dua bulan, melibatkan Kementerian Sosial dan BPS. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan basis data yang lebih presisi untuk mendukung kebijakan PBI-JK yang saat ini melayani sekitar 96,8 juta jiwa.

Selain pembenahan data, Muhaimin juga mendorong transformasi pelayanan agar BPJS Kesehatan tidak hanya menjalankan amanat konstitusi, tetapi juga berkembang sebagai lembaga asuransi sosial berkelas dunia yang dipercaya publik. Pelayanan kesehatan berbiaya tinggi seperti cuci darah dan pemasangan ring jantung yang kini telah dijamin, menurutnya, menjadi bukti nyata manfaat program yang perlu terus disosialisasikan dengan baik.

“Kita terus harus membangun komitmen dari pengalaman-pengalaman itu sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang berkualitas. BPJS kesehatan harus menjadi solusi resiko pembiayaan kesehatan yang bisa selama ini membebani rakyat,” ucap pria yang karib disapa Cak Imin itu.

Cak Imin menegaskan dalam waktu dekat pemerintah akan mengundang Menteri Keuangan guna menuntaskan pembiayaan PBI, dengan target keputusan strategis dapat diambil pada bulan Maret guna memastikan penyehatan menyeluruh BPJS Kesehatan.