Internet Lambat dan Mahal, APJATEL Soroti Tumpang Tindih Aturan Fiber Optik

JAKARTA, investortrust.id – Wakil Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Fariz Azhar Harahap menyoroti persoalan mahal dan lambatnya layanan internet di Indonesia. Pemicunya adalah regulasi fiber optik yang belum sinkron menjadi hambatan utama percepatan transformasi digital.

Menurut Fariz, pengembangan infrastruktur digital seharusnya menjadi prioritas nasional sejalan dengan agenda pembangunan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Di era digitalisasi, internet sudah menjadi kebutuhan primer,” ujarnya di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Baca Juga

Target Internet Cepat 100 Mbps, Kemenkomdigi Buka Opsi Turunkan Tarif Internet 2,5%

Fariz menegaskan bahwa layanan fixed broadband merupakan fondasi ekonomi digital nasional karena menopang cloud computing, Internet of Things (IoT), UMKM digital, e-commerce, hingga e-health.

Namun, penggelaran fiber optik masih menghadapi perbedaan regulasi di berbagai daerah. Setiap kota dan kabupaten memiliki dasar hukum masing-masing, sehingga menimbulkan ketidakpastian investasi.

APJATEL mencatat beban biaya operator menjadi berlapis dari pusat hingga daerah. Selain membayar BHP Pita dan BHP USO, pelaku usaha dikenakan sewa BMN/BMD serta retribusi penempatan kabel. “Biaya regulasi yang tidak harmonis membuat investasi tidak efisien. Kondisi ini memicu ketimpangan harga layanan internet antarwilayah,” jelas Fariz.

Baca Juga

Pemerintah Kebut Pemerataan Internet untuk Pendidikan Digital

Masalah lain muncul dari akses lahan BUMN dan area Objek Vital Nasional yang berizin kompleks. Proses perizinan di daerah dinilai masih berbelit dan memakan waktu panjang.

Bahkan di sejumlah kota, tarif sewa lahan disamakan dengan ruang komersial, padahal kabel fiber optik ditanam di bawah tanah dan tidak mengganggu fungsi lahan.

Untuk itu, APJATEL mendorong harmonisasi regulasi serta pembentukan satgas sinkronisasi pusat dan daerah. Asosiasi juga mengusulkan sentralisasi aturan infrastruktur pasif dan skema berbagi jaringan agar layanan internet lebih murah dan merata di seluruh Indonesia.