The HUD Institute Tekankan Integrasi Data dan Kelembagaan buat Atasi 'Backlog' Perumahan

TANGERANG, investortrust.id – The HUD Institute menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh sektor perumahan dan kawasan permukiman melalui integrasi data, penguatan kelembagaan, serta skema perumahan sosial terpadu. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjawab persoalan backlog perumahan, urbanisasi, dan ketimpangan akses hunian layak.

Ketua Majelis Tinggi The HUD Institute, Suharso Monoarfa menyatakan, perumahan merupakan urusan strategis negara yang membutuhkan tata kelola kelembagaan yang kuat.

Menurutnya, banyak negara maju memiliki lembaga khusus yang menangani perumahan dan pengembangan kawasan secara terintegrasi. “Hampir tidak ada negara maju yang tidak memiliki sistem perumahan dan pengembangan kawasan yang kuat,” kata Suharso dalam acara tasyakuran dan peringatan ulang tahun ke-15 The HUD Institute di QBIG BSD City, Tangerang, Rabu (14/1/2026).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyoroti lemahnya basis data perumahan nasional.

Baca Juga

Tekan 'Backlog', Rumah Subsidi Vertikal Siap Dibangun di Jakarta

Ia menyebut perbedaan metodologi antarinstansi menyebabkan data backlog tidak seragam dan sulit dijadikan dasar kebijakan. “Kalau data kita tidak solid, maka kebijakan kita akan selalu meleset,” ujar Fahri.

Fahri menjelaskan, data perumahan perlu dikalibrasi ulang agar mampu membedakan backlog kepemilikan, backlog kelayakan, hingga kelompok masyarakat rentan yang tinggal di hunian tidak layak. Ia menggarisbawahi, program tiga juta rumah tidak hanya mencakup pembangunan unit baru, tetapi juga renovasi rumah tidak layak huni, penataan kawasan kumuh, hingga penyediaan hunian vertikal di perkotaan.

Dalam kesempatan itu, Fahri menekankan pentingnya pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) sebagai lembaga terintegrasi yang mengelola sisi suplai dan permintaan perumahan, termasuk urusan pertanahan, perizinan, pembiayaan, penghunian, dan pengelolaan aset.

Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menegaskan, integrasi pembangunan perumahan dengan infrastruktur dasar, seperti air minum dan pengolahan limbah, sanitasi, jalan, hingga transportasi publik akan mendorong kelayakan kawasan permukiman serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga

Pemerintah Percepat Kajian Skema Rumah Subsidi Vertikal untuk Tekan 'Backlog' di Perkotaan

“Dukungan, komitmen, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk mewujudkan penyediaan akses sanitasi aman untuk semua,” kata Diana.

Di sisi lain, Ahli Tata Kota dan Permukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar menyoroti konsentrasi backlog kelayakan hunian di kawasan kumuh perkotaan.

Dia menilai penanganan kawasan kumuh perlu dilakukan melalui penataan berbasis kawasan dan pembangunan vertikal, bukan dengan pendekatan penggusuran. “Penanganan kawasan kumuh tidak boleh lagi dilakukan dengan logika penggusuran,” tutup Jehansyah.