Wamen Fahri: Perumahan Kunci Atasi 'Backlog' dan Kemiskinan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan, sektor perumahan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya untuk mengatasi backlog perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menekan kemiskinan.
Fahri menyoroti kondisi sosial ekonomi, di mana lebih dari 60% penduduk Indonesia berada pada kelompok rentan dan sektor informal. “Dengan lebih dari 60% penduduk berada di kelompok rentan, persoalan perumahan tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat,” kata Fahri dalam diskusi bertajuk Peluang dan Tantangan Industri Properti 2026 di The Hub Sinar Mas Land, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) ini menjadi bagian rangkaian Anugerah Forwapera 2026 yang ditujukan untuk memperkuat kolaborasi para pemangku kepentingan sektor perumahan rakyat.
Baca Juga
Nusron Lapor ke Prabowo: 554.000 Hektare Sawah Beralih Jadi Perumahan dan Industri Periode 2019-2024
Menurut Fahri, pemerintah mendorong program 3 juta rumah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030 melalui pendekatan berbasis wilayah, pengembangan hunian vertikal di kawasan perkotaan, serta penguatan ekosistem pembiayaan dan peran BUMN. Program tersebut diharapkan tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga mendorong pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Kreshnariza Harahap menyebut, pemerintah mendorong pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan urbanisasi dan backlog perumahan.
“Pendekatan kawasan menjadi penting agar pembangunan hunian selaras dengan penyediaan infrastruktur, layanan dasar, serta penguatan ekonomi lokal,” ujar Kreshnariza.
Ia menambahkan, keterbatasan lahan di perkotaan menjadikan hunian vertikal sebagai salah satu solusi strategi, terutama generasi muda. Dukungan BUMN dalam pengembangan hunian vertikal terjangkau dinilai dapat menekan kawasan kumuh dan meningkatkan efisiensi ruang.
Dari sisi pelaku usaha, Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menilai industri properti nasional masih menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi dan ketidakpastian kebijakan. Kondisi tersebut tercermin dari penurunan penjualan rumah komersial meskipun telah ada insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).
“Industri properti membutuhkan kepastian kebijakan karena tanah merupakan bahan baku utama dalam pengembangan,” tutur Hari.
Baca Juga
Industri Perumahan Dorong Inovasi Hunian Terjangkau Berbasis Keberlanjutan
Sementara itu, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma mengungkapkan, BP Tapera mencatat kinerja positif sepanjang 2025 dan optimistis menghadapi 2026 melalui rencana kerja SIP 350 Ribu yang mencakup "Sinergi" dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, "Inovasi" kebijakan serta program pembiayaan, dan "Promosi" serta edukasi kepada masyarakat.
“Strategi ini mencakup penguatan peran bank pembangunan daerah serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengembang,” tutur Sid.
Pada kesempatan itu, Ketua Forwapera Erfendi Eka Putra menjelaskan, Anugerah Forwapera 2026 merupakan bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan rakyat. Ia menekankan peran Forwapera untuk terus mengawal kebijakan perumahan yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Forwapera mengambil posisi untuk terus kritis konstruktif, tetapi tetap berimbang dan membawa solusi,” tegas Erfendi.
Pada Anugerah Forwapera 2026, sebanyak 40 penerima penghargaan ditetapkan dalam lima kategori, mulai tokoh inspiratif, asosiasi, pengembang dan proyek properti, perbankan dan lembaga keuangan, hingga pendukung industri.